Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Arip Muttaqien
Akademisi/Peneliti (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI)

Saat ini berkiprah sebagai akademisi/peneliti di Universitas Indonesia. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/

Indonesia Menuju Keanggotaan OECD: Analisis Kriteria Bidang Kebijakan Lingkungan

Kompas.com - 11/06/2024, 10:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kebijakan ekonomi yang mendukung lingkungan

Tantangan berikutnya adalah kelompok keempat, terkait kebijakan dan instrumen ekonomi untuk mendukung pengelolaan lingkungan.

Kriteria yang harus dipenuhi meliputi: implementasi prinsip pencemar membayar, instrumen ekonomi pendukung kebijakan lingkungan, pengurangan subsidi produk berbahaya, serta integrasi kebijakan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, prinsip pencemar membayar perlu lebih ditegaskan dalam implementasi untuk menekan tingkat polusi. Kebijakan lain yang perlu didorong adalah pajak karbon dan insentif untuk energi terbarukan.

Penghapusan subsidi bahan bakar fosil adalah kebijakan kontroversial. Proses ini selalu menghadapi tantangan dampak sosial dan politik, seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perlu perhatian lebih dalam mengintegrasikan instrumen pasar dan non-pasar sebagai pendekatan utama.

Contoh instrumen pasar adalah pajak karbon dan sertifikat energi terbarukan. Contoh instrumen non-pasar adalah regulasi lingkungan hidup.

Terakhir, pemerintah sebenarnya sudah melakukan integrasi berbagai kebijakan terkait lingkungan. Misalnya, dalam penyusunan RPJMN, Rencana Aksi Nasional Pembangunan Rendah Karbon, dan sebagainya.

Namun yang lebih penting adalah menjaga tahapan implementasi agar mencapai target yang ditetapkan.

Kelompok kelima terkait dengan asesmen, monitoring, dan penegakan hukum. Ini adalah bagian terpenting dalam implementasi seluruh regulasi.

Sebagai contoh, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) telah menjadi persyaratan, namun efektivitas dan tindak lanjutnya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, Pemerintah telah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkait lingkungan.

Hal yang paling penting adalah mengintegrasikan berbagai sumber data dan memastikan akurasi data tersebut.

Penegakan hukum terkait pelanggaran aturan sering kali belum optimal. Tantangan terbesar meliputi korupsi, sumber daya yang terbatas, dan koordinasi antarlembaga. Pengawasan harus diperketat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kelompok keenam mencakup kerja sama dan komitmen internasional, termasuk kewajiban terhadap perjanjian multilateral serta dukungan kepada negara non-OECD dalam kebijakan lingkungan.

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait lingkungan, namun perlu memperkuat implementasi di tingkat domestik.

Sebagai penutup, Indonesia sedang berupaya memenuhi standar OECD terkait kebijakan lingkungan. Meskipun sudah ada kemajuan, masih diperlukan langkah lebih lanjut untuk benar-benar mencapai standar yang ditetapkan.

Tanpa adanya kemajuan berarti, nampaknya agak sulit untuk menjadi anggota OECD secara resmi dalam waktu dekat.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Pemerintah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
LSM/Figur
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
LSM/Figur
Danone Dorong Tanggung Jawab Kolektif Atasi Sampah Plastik
Danone Dorong Tanggung Jawab Kolektif Atasi Sampah Plastik
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau