Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Arip Muttaqien
Akademisi/Peneliti (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI)

Saat ini berkiprah sebagai akademisi/peneliti di Universitas Indonesia. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/

Indonesia Menuju Keanggotaan OECD: Analisis Kriteria Bidang Kebijakan Lingkungan

Kompas.com - 11/06/2024, 10:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pada prinsipnya, OECD meminta setiap anggota untuk memiliki kebijakan dan strategi yang jelas untuk kedua kriteria tersebut.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati luar biasa, namun terancam oleh perubahan penggunaan lahan dan perburuan ilegal.

Aktivitas seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan sangat memengaruhi ekosistem. Penegakan hukum sangat penting, meskipun belum optimal.

Untuk konservasi laut, berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti pembentukan kawasan konservasi laut, rehabilitasi mangrove, dan perlindungan terumbu karang.

Meskipun ada kemajuan, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Kelompok ketiga terkait dengan air, udara, polusi, dan manajemen sampah. Setidaknya ada tujuh kriteria dalam kelompok ini, meliputi: manajemen air berkelanjutan, pencegahan polusi, tanggung jawab pembuat polusi, manajemen sampah, pengurangan sampah, dan manajemen sampah berbahaya.

Sebagian besar kondisi Indonesia dalam kelompok ini belum memenuhi standar OECD.

Sebagai contoh, pengelolaan air mengalami tekanan besar di perkotaan dan daerah industri. Jangan membandingkan dengan air kran di Eropa yang pada umumnya bisa diminum (tap water).

Sebagian besar kondisi Indonesia dalam kelompok ini belum memenuhi standar OECD. Sebagai contoh, pengelolaan air mengalami tekanan besar di perkotaan dan daerah industri.

Tidak perlu membandingkan dengan air keran di Eropa yang umumnya bisa diminum.
Beberapa kasus limbah berbahaya belum ditangani secara optimal.

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, namun pengawasan dan audit terhadap pihak yang berkontribusi terhadap limbah berbahaya masih perlu ditingkatkan.

Pengelolaan sampah juga sangat bervariasi antardaerah. Banyak sampah masih berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara terbuka, menyebabkan pencemaran lingkungan.

Upaya pengurangan sampah sudah dimulai, tetapi dampaknya belum signifikan. UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah ada, namun implementasinya belum maksimal.

Polusi udara cenderung memburuk, menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Program Langit Biru sudah pernah diluncurkan untuk mengurangi polusi udara perkotaan, tetapi diperlukan upaya lebih luas untuk memastikan pengurangan polusi dari semua sumber emisi.

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup prinsip pencemar membayar (polluter-pays principle), mewajibkan pihak yang merusak lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan. Namun, penegakan terhadap prinsip ini masih belum maksimal.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
LSM/Figur
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau