Studi: Warga Pesisir Dekat Area Konservasi Masih Kurang Sejahtera

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat di wilayah pesisir yang dekat dengan kawasan konservasi perairan, dianggap masih kurang sejahtera. 

Padahal, Pemerintah Indonesia melalui dokumen “MPA Vision 2030” telah menetapkan target untuk mewujudkan 32,5 juta hektare kawasan konservasi perairan.

Studi dari The SMERU Research Institute (SMERU) juga menunjukkan, kawasan konservasi di wilayah perairan juga didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal ini tercantum dalam beberapa kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.

Namun sayangnya, menurut Peneliti SMERU Annabel Noor Asyah, bukti kajian menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan konservasi belum berjalan beriringan.

"Tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa konservasi lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang letaknya tidak dekat dari kawasan konservasi atau desa non konservasi," ujar Annabel dalam webinar "Forum Kajian Pembangunan" secara daring, Kamis (20/6/2024). 

Baca juga: Masyarakat Pesisir Paling Rentan Terdampak Perubahan Iklim

Masyarakat pesisir, menghadapi banyak persoalan sosial-ekonomi dan beberapa di antaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Akses masyarakat pesisir terhadap pelayanan dasar masih terbatas," imbuh Annabel.

Pelayanan dasar tersebut antara lain dalam hal kesulitan sinyal, tenaga kesehatan terbatas, fasilitas kesehatan kurang memadai, minimnya opsi bank perkreditan rakyat, hingga fasilitas sanitasi yang belum sepenuhnya memadai.

Tantangan desa konservasi

SMERU melakukan kajian terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan dengan melihat kondisi serta tantangan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Salah satu alasan utama masih banyak tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi desa yang dekat dengan kawasan konservasi adalah karena lokasi mereka yang terpencil, sehingga lebih susah dijangkau. 

Selain itu, sebagian besar dari masyarakat tersebut baru memiliki matapencaharian utama sebagai penangkap ikan. 

"Pengelola kawasan konservasi umumnya memiliki latar belakang pengelolaan kelautan. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pengetahuan mengenai aspek kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi," ujar Annabel. 

Sementara itu, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andi Rusandi memaparkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Di antaranya, peningkatan kebutuhan produksi protein karena ledakan penduduk, pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik, dan meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut.

Baca juga:

• Pemerintah Didesak Lindungi dan Penuhi Hak Masyarakat Pesisir serta Pulau Kecil
• Pantai dan Pesisir Jadi Wilayah Terancam Sampah

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan budi daya laut, pesisir, dan air tawar. Sedangkan untuk sampah laut, dilakukan penanganan sampah laut dengan nilai ekonomi. 

"Mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut akan menjaga populasi ikan dan hasil budi daya targetnya untuk peningkatan produksi perikanan pasar ekspor dan dalam negeri. Sementara untuk mengurangi sampah laut hingga 70 persen pada 2030, KKP membuat program-program, salah satunya Bulan Cinta Laut," papar Andi.

Adapun menurut Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Imam Fauzi, masyarakat di tiap-tiap kawasan konservasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

"Jadi, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perairan juga perlu memperhatikan faktor budaya lokalnya. Jika kita tidak memahami soal itu, program atau proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tidak berjalan dengan optimal," ujar Imam.