Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Abraham Wahyu Nugroho
Pegawai Negeri Sipil

Pemerhati Kebijakan Publik

Akselerasi Kredit Hijau untuk Ekonomi Berkelanjutan

Kompas.com - 24/06/2024, 16:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENCERMATI hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2024, ada hal yang menarik perhatian Penulis kaitannya dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang ditempuh untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha.

Hasilnya, kredit tumbuh sebesar 12,15 persen (yoy) pada Mei 2024, yang didorong pertumbuhan kredit di sebagian besar sektor ekonomi, terutamanya perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha.

Ditelisik lebih jauh, ada sektor usaha yang tidak luput perhatian pemangku kebijakan, yaitu ekonomi hijau.

Ekonomi hijau menjadi salah satu target prioritas pelonggaran likuiditas makroprudensial disebabkan beberapa hal.

Pertama, ekonomi hijau adalah cerminan dari ekonomi keberlanjutan. Kedua, ekonomi hijau merupakan masa depan kita, di mana daya dukung energi tak terbarukan semakin berkurang atau langka.

Kajian "Southeast Asia’s Green Economy 2024 Report" oleh Bain & Company (2024) menyebut bahwa Indonesia masih berada di urutan ketiga dalam indeks ekonomi hijau, tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia.

Indeks ini mengukur lima parameter, yaitu ambisi, progres, peta jalan, akslerator, dan investasi.

Untuk mengejarnya, salah satu rekomendasinya adalah kolaborasi penguatan ekonomi dan keuangan hijau. Meningkatkan porsi ekonomi keuangan hijau erat kaitannya dengan bagaimana mengakslerasikan kredit hijau.

Porsi penyerapan kredit hijau di Indonesia masih terdapat banyak ruang perbaikan.

Dari sisi supply, pelonggaran makroprudensial di atas dinilai mampu mendorong perbankan dan industri keuangan untuk lebih mendorong kredit hijaunya melalui skema insentif likuiditas yang telah diatur BI.

Namun, bagaimana dari sisi demand? Apakah demand pelaku usaha hijau saat ini tergolong moderat atau perlu akslerasi?

Opini ini akan membahas bagaimana mengoptimalisasikan penyaluran kredit atau pembiayaan hijau dari sisi demand pelaku usaha berkategori hijau.

Demand di sini berarti appetite atau dorongan pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam bidang hijau, untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas kredit hijau.

UMKM hijau

Dapat dipahami bahwa jumlah pelaku usaha kategori hijau belum maksimal di semua lini usaha, baik skala kecil, menengah, sampai dengan besar.

Namun begitu, kapasitas dan daya dukung finansial yang dimiliki oleh usaha skala menengah sampai besar dinilai lebih mampu mengakses pendanaan kredit hijau.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dosen IPB Perkenalkan Cara Manfaatkan Jerami Padi Jadi Bio-pot Bernilai Ekonomi
Dosen IPB Perkenalkan Cara Manfaatkan Jerami Padi Jadi Bio-pot Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Bahlil Janjikan Setiap Desa Punya Panel Surya Berkapasitas 1 MW
Bahlil Janjikan Setiap Desa Punya Panel Surya Berkapasitas 1 MW
Pemerintah
Sawah Menyusut, Petani Gurem Melejit, Alarm Ketahanan Pangan Nasional
Sawah Menyusut, Petani Gurem Melejit, Alarm Ketahanan Pangan Nasional
LSM/Figur
Krisis Iklim Bikin Aedes aegypti Naik Gunung, Risiko DBD Meningkat
Krisis Iklim Bikin Aedes aegypti Naik Gunung, Risiko DBD Meningkat
LSM/Figur
Mayoritas Bisnis Laporkan Keuntungan Ekonomi dari Dekarbonisasi
Mayoritas Bisnis Laporkan Keuntungan Ekonomi dari Dekarbonisasi
Swasta
Kementerian ESDM: Sektor Panas Bumi Serap 1.533 Tenaga Kerja Hijau
Kementerian ESDM: Sektor Panas Bumi Serap 1.533 Tenaga Kerja Hijau
Pemerintah
Potensi Panas Bumi RI Capai 23.742 MW, tapi Baru Terkelola 10 Persen
Potensi Panas Bumi RI Capai 23.742 MW, tapi Baru Terkelola 10 Persen
Pemerintah
Industri Pelayaran Terancam Gagal Capai Target Bahan Bakar Bersih 2030
Industri Pelayaran Terancam Gagal Capai Target Bahan Bakar Bersih 2030
Swasta
Anggaran Kemenhut 2026 DItetapkan Sebesar Rp 6,04 Triliun
Anggaran Kemenhut 2026 DItetapkan Sebesar Rp 6,04 Triliun
Pemerintah
Tradisi Sasi: Cerita, Realita, dan Harapannya untuk Konservasi
Tradisi Sasi: Cerita, Realita, dan Harapannya untuk Konservasi
LSM/Figur
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
LSM/Figur
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
LSM/Figur
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
LSM/Figur
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
LSM/Figur
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau