Akselerasi Kredit Hijau untuk Ekonomi Berkelanjutan

MENCERMATI hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2024, ada hal yang menarik perhatian Penulis kaitannya dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang ditempuh untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha.

Hasilnya, kredit tumbuh sebesar 12,15 persen (yoy) pada Mei 2024, yang didorong pertumbuhan kredit di sebagian besar sektor ekonomi, terutamanya perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha.

Ditelisik lebih jauh, ada sektor usaha yang tidak luput perhatian pemangku kebijakan, yaitu ekonomi hijau.

Ekonomi hijau menjadi salah satu target prioritas pelonggaran likuiditas makroprudensial disebabkan beberapa hal.

Pertama, ekonomi hijau adalah cerminan dari ekonomi keberlanjutan. Kedua, ekonomi hijau merupakan masa depan kita, di mana daya dukung energi tak terbarukan semakin berkurang atau langka.

Kajian "Southeast Asia’s Green Economy 2024 Report" oleh Bain & Company (2024) menyebut bahwa Indonesia masih berada di urutan ketiga dalam indeks ekonomi hijau, tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia.

Indeks ini mengukur lima parameter, yaitu ambisi, progres, peta jalan, akslerator, dan investasi.

Untuk mengejarnya, salah satu rekomendasinya adalah kolaborasi penguatan ekonomi dan keuangan hijau. Meningkatkan porsi ekonomi keuangan hijau erat kaitannya dengan bagaimana mengakslerasikan kredit hijau.

Porsi penyerapan kredit hijau di Indonesia masih terdapat banyak ruang perbaikan.

Dari sisi supply, pelonggaran makroprudensial di atas dinilai mampu mendorong perbankan dan industri keuangan untuk lebih mendorong kredit hijaunya melalui skema insentif likuiditas yang telah diatur BI.

Namun, bagaimana dari sisi demand? Apakah demand pelaku usaha hijau saat ini tergolong moderat atau perlu akslerasi?

Opini ini akan membahas bagaimana mengoptimalisasikan penyaluran kredit atau pembiayaan hijau dari sisi demand pelaku usaha berkategori hijau.

Demand di sini berarti appetite atau dorongan pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam bidang hijau, untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas kredit hijau.

UMKM hijau

Dapat dipahami bahwa jumlah pelaku usaha kategori hijau belum maksimal di semua lini usaha, baik skala kecil, menengah, sampai dengan besar.

Namun begitu, kapasitas dan daya dukung finansial yang dimiliki oleh usaha skala menengah sampai besar dinilai lebih mampu mengakses pendanaan kredit hijau.

Hal ini karena entitas tersebut memiliki probabilitas transisi proses bisnis konvensional ke proses bisnis hijau secara mandiri sangatlah terbuka lebar.

Selain itu, pelaku usaha menengah dan besar dinilai matang dalam bentuk institusioanalisasi usaha dan kejelasan pengungkapan dalam pelaporan, misal laporan keuangan.

Sebaliknya, jumlah kategori usaha kecil atau UMKM di Indonesia sangatlah besar, namun tidak didukung dengan kapasitas produksi dan finansial yang memadai, apalagi transisi ke dalam praktik-praktik hijau.

Ini merupakan potensi yang wajib dikembangkan, yakni bagaimana mengoptimalisasikan pelaku usaha UMKM yang belum dan akan berkategori hijau (semi hijau) dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Nantinya diharapkan memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan hijau.

UMKM, terutamanya yang berorientasi hijau, sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi sangat layak diperhitungkan untuk diberdayagunakan.

Selain sifatnya yang padat karya, yakni menampung banyak pekerja sektor informal, UMKM dinilai menjadi penyelamat ekonomi nasional saat terjadi perlambatan ekonomi.

Alasan berikutnya, meskipun dampak pada lingkungan tergolong kecil, namun secara agregat UMKM menyumbang hingga 70 persen polusi industri di negara maju, terlebih di Indonesia di mana jumlah UMKM mendominasi.

Dikombinasikan dengan potensi karakter usahanya yang mendukung kelestarian lingkungan, merupakan keunggulan berganda apabila pemangku kebijakan dapat memaksimalkan potensi UMKM hijau.

Akselerasi kredit hijau

Penulis mengusulkan beberapa perbaikan dengan mengacu pada buku Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau (2022) yang disusun BI dan IPB University.

Penulis membagi menjadi tiga besaran, yakni perbaikan input, perbaikan proses, perbaikan output, serta perbaikan pendukung UMKM hijau.

Untuk perbaikan input, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya penggunaan bahan baku atau material mentah yang ramah lingkungan, terlebih apabila bahan baku tersebut memiliki sertifikat ramah lingkungan.

Contohnya, dalam usaha pertanian dikenal bibit organik ramah lingkungan. Pada usaha kriya dikenal kayu eco label, kain baku eco label dst.

Memang, untuk UMKM hijau tahap prematur, bahan-bahan organik atau ramah lingkungan tergolong mahal, maka dibutuhkan kolaborasi pelaku usaha, pemasok, dan pemangku kebijakan dalam pengadaannya.

Untuk perbaikan proses, UMKM hijau masih didominasi dengan penggunaan alat produksi manual, butuh adopsi produksi yang lebih ramah lingkungan, atau setidaknya semi hijau. Mesin produksi dengan energi rendah atau bebas karbon menjadi alternatif solusinya.

Aplikasi teknologi rendah karbon, misal smart farming juga direkomendasikan. Untuk perbaikan output turut diperhatikan.

Misalnya, kemasan bebas plastik atau ramah lingkungan serta transportasi ekspedisi barang jadi yang menggunakan energi ramah lingkungan dapat menjadi pilihan.

Dampak output berupa sampah atau limbah produksi turut diperhatikan. UMKM hijau dituntut untuk mengolah kembali limbahnya guna dijadikan kembali sebagai bahan baku produksi, atau dikenal ekonomi sirkuler, bukan ekonomi linier yang saat ini banyak dilakukan.

Sebagai pendukung, UMKM hijau didorong untuk mengadopsi laporan keuangan dan pengungkapan keberlanjutan (sustainability report) yang lebih tersistematis.

Kesemua upaya hijau ini (input, proses, output) memberikan peluang bagi UMKM hijau untuk memperoleh green label atau organik yang tersertifikasi lokal maupun internasional, misal SNI atau ISO.

Lalu apa ada keuntungan dalam praktik usaha hijau ini? Tentunya ada. Fakta mengatakan bahwa banyak UMKM hijau diuntungkan dengan praktik ini.

Kajian NGO lingkungan menyebut bahwa sistem rantai pasok berkelanjutan (sustainable supply chain) yang diterapkan industri negara maju (pihak buyer) ke negara berkembang (pihak supplier) sangat berdampak pada ceruk pendapatan UMKM hijau.

Mereka (UMKM hijau) dituntut untuk mengubah sistem produksi agar lebih hijau karena dapat berdampak secara keseluruhan pada lini produksi pihak buyer (memiliki risiko reputasi dan kredibilitas).

Di satu sisi UMKM hijau mendapat order produksi yang stabil, di sisi lain UMKM hijau turut menjaga lingkungan dengan mengimplementasikan praktik-praktik produksi yang berorientasi pada keberlanjutan.

Upaya ini turut mendorong suatu ekosistim usaha hijau yang lebih besar. Dampaknya, memberikan keyakinan bagi lender atau pemberi modal (bank dan nonbank) dalam memberikan kredit atau pembiayaan hijau.

Apabila usaha UMKM hijau kuat, maka permintaan kredit hijau perbankan dan nonperbankan kuat guna pengembangan usahanya.

Ini berarti upaya relaksasi likuiditas atau pelonggaran makroprudensial oleh BI juga bermanfaat. Dalam artian match-nya antara supply dan demand dalam mengaklerasi permintaan kredit hijau.