Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulau Pari Terancam Hilang, Walhi-Dompet Dhuafa Serukan Penyelamatan

Kompas.com, 10 Juli 2024, 12:00 WIB
Add on Google
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

PULAU PARI, KOMPAS.com - Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Jakarta, merupakan salah satu dari masyarakat pulau kecil di pesisir yang menghadapi ancaman.

Ancaman tersebut datang dari krisis iklim yang menyebabkan abrasi dan berbagai bencana lain seperti banjir rob, hingga acaman dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil alih kawasan. 

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, perjuangan warga Pulau Pari melawan krisis iklim dan perusahaan selama 10 tahun terakhir telah menginspirasi banyak pihak. 

"Pulau Pari ini bagi Walhi adalah potret perjuangan masyarakat pesisir, masyarakat pulau kecil Indonesia, dan Indonesia ini adalah negara kepulauan. Masyarakat Pulau Pari menghadapi dua ancaman besar, dan mereka berkomitmen menghadapi ancaman itu," ujar Zenzi saat ditemui di Pantai Rengge, Pulau Pari, Senin (8/7/2024). 

Baca juga: Lawan Abrasi, Dompet Dhuafa-Walhi Tanam 1.000 Mangrove di Pulau Pari

Sejak lama, Pulau Pari telah terdampak oleh krisis iklim. Pulau ini semakin sering dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta gelombang tinggi.

Menurut catatan Walhi, luasan Pulau Pari telah hilang sebesar 11 persen. Dari luas sebesar 42 hektar, kini hanya tinggal 41,4 hektar yang tersisa.

Krisis iklim di Pulau Pari juga mengakibatkan hilangnya hasil tangkapan ikan secara drastis. Nelayan telah kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen jika dibandingkan dengan sebelum terdampak krisis iklim.

"Dampak dari perubahan iklim, di mana setiap tahun, Pulau Pari berkurang luasnya karena proses abrasi dan mereka mempertahankan pulau ini dengan tidak henti-hentinya menanam mangrove," imbuhnya.

Perlu perhatian pemerintah

Ancaman lain yang masih dirasakan hingga saat ini, Zenzi mengungkapkan, adalah rencana dari perusahaan swasta untuk merampas pulau mereka.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kerjasama perlindungan dan pemulihan pesisir antara Walhi dengan Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa di Pulau Pari, Senin (8/7/2024).KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARROROH ITSNAINI Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kerjasama perlindungan dan pemulihan pesisir antara Walhi dengan Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa di Pulau Pari, Senin (8/7/2024).
Sejak 2016, PT Bumi Pari Asri mengklaim kepemilikan pulau sebesar 90 persen dan melakukan beberapa intimidasi.

Mulai dari somasi kepada warga, larangan warga mendirikan/merenovasi rumah, memaksa warga menandatangani surat pernyataan, hingga menyurati warga untuk bekerja sama.

"Mereka sudah berjuang hampir 10 tahun, dan sampai saat ini mereka masih bertahan agar tempat tali pusar mereka dikubur di Pulau Pari ini tetap menjadi milik mereka," tegas Zenzi.  

Kendati telah berjuang dan melawan, selama ini belum ada perhatian lebih dari pemerintah untuk menyelesaikan intimidasi tersebut.

Padahal, menurutnya, warga Pulau Pari telah memberikan contoh yang baik dan berhasil dalam membangun perekonomian secara mandiri. Seharusnya, hal ini patut mendapatkan apresiasi dan perhatian dari pihak pemerintah. 

Baca juga: Warga Pulau Pari Kerap Diintimidasi, Dompet Dhuafa-Walhi Gelar Advokasi

"Pulau Pari masyarakatnya sekarang sudah mulai sejahtera dengan mereka membangun pariwisata yang dikelola oleh masyarakat," ujar Zenzi. 

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Java Fresh Perluas Ekspor ke China, Perkuat Riset untuk Perpanjang Masa Simpan Buah
Java Fresh Perluas Ekspor ke China, Perkuat Riset untuk Perpanjang Masa Simpan Buah
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau