Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulau Pari Terancam Hilang, Walhi-Dompet Dhuafa Serukan Penyelamatan

Kompas.com - 10/07/2024, 12:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

PULAU PARI, KOMPAS.com - Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Jakarta, merupakan salah satu dari masyarakat pulau kecil di pesisir yang menghadapi ancaman.

Ancaman tersebut datang dari krisis iklim yang menyebabkan abrasi dan berbagai bencana lain seperti banjir rob, hingga acaman dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil alih kawasan. 

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, perjuangan warga Pulau Pari melawan krisis iklim dan perusahaan selama 10 tahun terakhir telah menginspirasi banyak pihak. 

"Pulau Pari ini bagi Walhi adalah potret perjuangan masyarakat pesisir, masyarakat pulau kecil Indonesia, dan Indonesia ini adalah negara kepulauan. Masyarakat Pulau Pari menghadapi dua ancaman besar, dan mereka berkomitmen menghadapi ancaman itu," ujar Zenzi saat ditemui di Pantai Rengge, Pulau Pari, Senin (8/7/2024). 

Baca juga: Lawan Abrasi, Dompet Dhuafa-Walhi Tanam 1.000 Mangrove di Pulau Pari

Sejak lama, Pulau Pari telah terdampak oleh krisis iklim. Pulau ini semakin sering dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta gelombang tinggi.

Menurut catatan Walhi, luasan Pulau Pari telah hilang sebesar 11 persen. Dari luas sebesar 42 hektar, kini hanya tinggal 41,4 hektar yang tersisa.

Krisis iklim di Pulau Pari juga mengakibatkan hilangnya hasil tangkapan ikan secara drastis. Nelayan telah kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen jika dibandingkan dengan sebelum terdampak krisis iklim.

"Dampak dari perubahan iklim, di mana setiap tahun, Pulau Pari berkurang luasnya karena proses abrasi dan mereka mempertahankan pulau ini dengan tidak henti-hentinya menanam mangrove," imbuhnya.

Perlu perhatian pemerintah

Ancaman lain yang masih dirasakan hingga saat ini, Zenzi mengungkapkan, adalah rencana dari perusahaan swasta untuk merampas pulau mereka.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kerjasama perlindungan dan pemulihan pesisir antara Walhi dengan Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa di Pulau Pari, Senin (8/7/2024).KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARROROH ITSNAINI Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kerjasama perlindungan dan pemulihan pesisir antara Walhi dengan Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa di Pulau Pari, Senin (8/7/2024).
Sejak 2016, PT Bumi Pari Asri mengklaim kepemilikan pulau sebesar 90 persen dan melakukan beberapa intimidasi.

Mulai dari somasi kepada warga, larangan warga mendirikan/merenovasi rumah, memaksa warga menandatangani surat pernyataan, hingga menyurati warga untuk bekerja sama.

"Mereka sudah berjuang hampir 10 tahun, dan sampai saat ini mereka masih bertahan agar tempat tali pusar mereka dikubur di Pulau Pari ini tetap menjadi milik mereka," tegas Zenzi.  

Kendati telah berjuang dan melawan, selama ini belum ada perhatian lebih dari pemerintah untuk menyelesaikan intimidasi tersebut.

Padahal, menurutnya, warga Pulau Pari telah memberikan contoh yang baik dan berhasil dalam membangun perekonomian secara mandiri. Seharusnya, hal ini patut mendapatkan apresiasi dan perhatian dari pihak pemerintah. 

Baca juga: Warga Pulau Pari Kerap Diintimidasi, Dompet Dhuafa-Walhi Gelar Advokasi

"Pulau Pari masyarakatnya sekarang sudah mulai sejahtera dengan mereka membangun pariwisata yang dikelola oleh masyarakat," ujar Zenzi. 

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Studi: 2024 Jadi Era Transisi Energi Betulan, Emisi Segera Capai Puncak

Studi: 2024 Jadi Era Transisi Energi Betulan, Emisi Segera Capai Puncak

LSM/Figur
Bisakah Negara-negara di Asia Hentikan Penggunaan Batu Bara?

Bisakah Negara-negara di Asia Hentikan Penggunaan Batu Bara?

Pemerintah
Harga PLTS dan PLTB Turun Drastis, ASEAN Harus Ambil Kesempatan

Harga PLTS dan PLTB Turun Drastis, ASEAN Harus Ambil Kesempatan

LSM/Figur
“Social Enterprise” yang Ramah Lingkungan Masih Hadapi Stigma Negatif

“Social Enterprise” yang Ramah Lingkungan Masih Hadapi Stigma Negatif

Swasta
Singapura Putuskan Ikut Danai Studi Kelayakan CCS di Negaranya

Singapura Putuskan Ikut Danai Studi Kelayakan CCS di Negaranya

Pemerintah
Perluasan Hutan Tanaman Energi Dinilai Percepat Deforestasi di Kalimantan Barat

Perluasan Hutan Tanaman Energi Dinilai Percepat Deforestasi di Kalimantan Barat

LSM/Figur
Penegakan Hukum dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat jadi Tantangan Kelola Sampah

Penegakan Hukum dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat jadi Tantangan Kelola Sampah

LSM/Figur
Pengajar dan Praktisi Minta Prabowo Revolusi Ketenagakerjaan ke Arah Berkelanjutan

Pengajar dan Praktisi Minta Prabowo Revolusi Ketenagakerjaan ke Arah Berkelanjutan

LSM/Figur
Seruan Pendanaan Pelestarian Alam Menggema dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Seruan Pendanaan Pelestarian Alam Menggema dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Pemerintah
79 Persen Eksekutif Agrifood Laporkan Pertumbuhan Pendapatan dari Investasi Keberlanjutan

79 Persen Eksekutif Agrifood Laporkan Pertumbuhan Pendapatan dari Investasi Keberlanjutan

Pemerintah
 Bank Belum Siap Hadapi Perubahan Iklim

Bank Belum Siap Hadapi Perubahan Iklim

Pemerintah
Emisi CO2 Global dari Kebakaran Hutan meningkat 60 Persen Sejak 2001

Emisi CO2 Global dari Kebakaran Hutan meningkat 60 Persen Sejak 2001

LSM/Figur
Tolak PLTU Captive, Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Revisi Perpres 112/2022

Tolak PLTU Captive, Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Revisi Perpres 112/2022

LSM/Figur
Google Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Pasok Listrik Data Center

Google Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Pasok Listrik Data Center

Swasta
Ilmuwan Eksplorasi Rumput Laut Jadi Sumber Energi dan Pakan Ternak

Ilmuwan Eksplorasi Rumput Laut Jadi Sumber Energi dan Pakan Ternak

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau