Minyak Sawit Diperebutkan Pangan dan Bahan Bakar, Lingkungan Jadi Korban

KOMPAS.com - Mendorong bauran energi hijau seperti minyak kelapa sawit pada bahan bakar, belum tentu sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan emisi.

Peningkatan bauran minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi bahan bakar malah dinilai dapat membuat situasi lebih buruk. Sebab, bisa mendesak pasokan CPO yang selama ini digunakan untuk minyak goreng.

“Dalam periode 2018-2022, produksi CPO untuk konsumsi biodiesel dalam negeri relatif meningkat. Tapi permintaan CPO untuk sektor pangan juga tidak berkurang,” ujar Direktur Eksekutif Traction Energy Asia, Tommy Ardian Pratama.

Baca juga: Pengusaha Sawit Setuju Izin Usaha Dicabut Kalau Tak Beri Kebun Plasma

Hal itu disampaikan Tommy saat peluncuran laporan Working Paper Pemodelan Dampak Penggunaan CPO di Indonesia: Antara Kebutuhan Pangan dan Bahan Bakar, yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Laporan hasil studi Traction Energy Asia ini mengungkapkan penggunaan CPO sebagai bahan baku utama untuk produksi energi hijau seperti biodiesel, menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap sektor pangan.

Sebab, pada akhirnya dapat mendorong perluasan lahan kelapa sawit yang memperburuk lingkungan, meningkatkan deforestasi, dan melepas emisi karbon, terutama dari pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang mengeluarkan gas metana.

CPO sebagai biodiesel dan bahan pangan

Sebagai informasi, pemerintah telah menerapkan program mandatori biodiesel sejak 2018. Percepatan dilakukan dengan menerapkan B30 pada 2020.

Adapun per 2023, B30 ini telah ditingkatkan menjadi B35, yang artinya kadar biodiesel ditingkatkan lagi dari 30 persen menjadi 35 persen, pada campuran dengan bahan bakar solar konvensional.

Hal ini sejalan dengan pernyataan pemerintah untuk terus meningkatkan proporsi minyak nabati dalam bahan bakar.

Baca juga: Baru 49 Perusahaan Sawit Masuk Bursa CPO, ICDX Gelar Sosialisasi

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Firmansyah, pertumbuhan lahan perkebunan sawit diasumsikan sebesar 1 - 1,74 persen, berdasarkan data historis melalui deforestasi atau alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan.

Peningkatan kebijakan bauran biodiesel ini menurutnya dapat mengakibatkan kekurangan CPO di masa mendatang.

“Kebijakan bauran biodiesel seperti B30 dan B35 dapat menyebabkan kekurangan CPO di masa depan, jika lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit terbatas, sehingga kelangkaan CPO untuk pangan akan terjadi lebih cepat,” paparnya.

Peran CPO dalam pangan

Adapun sebagai salah satu minyak nabati terbanyak yang dikonsumsi dunia, CPO memiliki peran penting dalam industri pangan.

Data dari United States Department of Agriculture (USDA) memproyeksikan produksi CPO Indonesia mencapai 45,5 juta ton pada periode 2022/2023. Proyeksi volume produksi tersebut menjadikan Indonesia dengan penghasil CPO yang terbesar di dunia.

Fakta sebenarnya, volume produksi Indonesia sejak 2019, bahkan melebihi proyeksi USDA. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO pada 2019 mencapai puncaknya, yakni 47,18 juta ton.

Baca juga: Luas Sawah Stagnan, Perkebunan Sawit Ekspansi Besar-besaran

Tahun-tahun berikutnya, memang mengalami penurunan, tetapi volume produksi tetap tinggi, di kisaran 46-47 juta ton. Data terakhir, pada 2022, menunjukkan produksi CPO mencapai 46,73 juta ton.

Pada 2022, volume ekspor CPO Indonesia mencapai 26,22 juta ton dengan nilai Free on Board (FOB) mencapai US$15,97 miliar.

Hal ini menandakan adanya kenaikan harga CPO dunia yang terutama dipicu oleh upaya hilirisasi CPO di Indonesia.

"Tiga jalur utama dalam hilirisasi CPO yang menjadi fokus adalah industri kompleks oleofood, industri kompleks oleokimia, dan industri biofuel," paparnya.

Shuterstock Ilustrasi

Perluasan lahan bukan solusi

Tommy menilai, mendorong bauran minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar bisa membuat situasi lebih buruk.

Sebab, perluasan lahan akan menyebabkan peningkatan deforestasi, yang berpotensi negatif pada lingkungan, keanekaragaman hayati, dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Deforestasi yang terjadi pada saat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada kehilangan keanekaragaman hayati dan pelepasan emisi karbon yang signifikan," ungkap Tommy.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, peningkatkan bauran energi hijau akan memberikan dampak negatif pada sisi lain.

Baca juga: Data Spasial Program Sawit Berkelanjutan

"Apa benar tingkat polusi masyarakat di kota bisa turun karena ada peningkatan bauran energi? Bagaimana dengan masyarakat di desa? Mereka kesulitan karena lahan berkurang, kemiskinan meningkat, stunting atau kekurangan gizi kronis bisa makin naik dan klaim jaminan kesehatan meningkat,” paparnya.

Bhima pun mendorong cara pandang alternatif, selain penggunaan bahan bakar minyak dan solar yang boros dalam komponen biaya logistik di Indonesia.

“Bukan bahan bakarnya yang terus menerus kita sediakan. Ini memperkaya perusahaan-perusahaan pengolah bahan bakar itu. Memperkaya para aktornya,” imbuh dia.

Adapun menurut Pengajar dan Peneliti Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ardi Adji, perluasan lahan bukan jadi satu-satunya cara untuk meningkatkan pasokan CPO.

“Tidak perlu terus menerus memperluas lahan, tapi bisa juga dari peningkatan produktivitas petani dan pengelolaan pasar," ujar Ardi.

Ia mengatakan bahwa populasi petani di Indonesia cukup dominan. Ada lebih dari 10 juta petani kelapa sawit yang harus dibantu meningkatkan produktivitas tanpa menambah lahan.

"Misalnya (dibantu) untuk benih dan pupuk yang berkualitas, akses ke kredit, dan menekan biaya logistik yang selama ini ditanggung petani,” pungkasnya.