Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 16 Juli 2024, 18:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia (HEESI) 2023 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas terpasang PLTP di Indonesia pada 2023 tercatat 2.597,51 megawatt (MW).

Jumlah ini meningkat 237,18 MW bila dibandingkan 2022 di mana kapasitas terpasang PTLP tercatat 2.360,33 MW.

Baca juga: Peneliti UGM Kembangkan Pupuk dari Limbah PLTP Dieng

Sementara itu, bila dibandingkan 10 tahun lalu, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia telah melonjak lebih dari dua kali lipat.

Pada 2013, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia tercatat 1.343,50 MW.

Berikut data kapasitas terpasang PLTP di Indonesia dari tahun ke tahun sejak 2013 hingga 2023 menurut HEESI 2023.

  • 2013: 1.343,50 MW
  • 2014: 1.403,50 MW
  • 2015: 1.438,30 MW
  • 2016: 1.533,30 MW
  • 2017: 1.808,30 MW
  • 2018: 1.948,30 MW
  • 2019: 2.130,70 MW
  • 2020: 2.130,70 MW
  • 2021: 2.286,05 MW
  • 2022: 2.360,33 MW
  • 2023: 2.597,51 MW

Sampai kini, ada 18 PLTP yang beroperasi dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia menurut laporan HEESI 2023.

Baca juga: Pertamina Geothermal dan PLN IP Dorong Kapasitas Panas Bumi Lewat PLTP

Meski demikian, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia masih jauh bila dibandingkan potensi panas bumi yang ada.

Untuk diketahui, potensi panas bumi di Indonesia hingga Desember 2023 mencapai 23.592 MW yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia.

Jika kapasitas terpasang PLTP tercatat 2.597,51 MW, pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik masih 11 persen dari potensi yang ada.

Pengembangan pelan

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Julfi Hadi menyampaikan, pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan masih sangat pelan.

"Kalau mau akselerasi (pengembangan panas bumi) perlu kolaborasi IPP (independen power producers atau perusahaan pembangkit listrik swasta), PLN, dan pemerintah. Ini satu-satunya jalan untuk bisa akselerasi," kata Alfi.

Baca juga: PLTP Kamojang Jadi Rujukan Penyusunan Dokumen INET-ZERO

Menurut Alfi, setidaknya ada empat hambatan pengembangan panas bumi di Indonesia.

Pertama, energi yang dihasilkan dari PLTP hanya punya satu pembeli sehingga harga jualnya sangat tergantung pembeli tersebut.

Kedua, kurangnya pengembangan teknologi di PLTP dibandingkan industri hulu lain seperi minyak dan gas.

Ketiga, kurangnya pengembangan produk sampingan sebagai sumber pendapatan lain dari PLTP.

Keempat, kurangnya kemampuan teknologi peralatan dalam rantai pasok buatan dalam negeri meski potensi panas bumi melimpah ruah.

Baca juga: PGE dan Chevron Kembangkan WKP Way Ratai di Lampung, Berencana Bangun PLTP

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Pemerintah
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Pemerintah
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
LSM/Figur
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
LSM/Figur
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Pemerintah
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Pemerintah
Momentum RI Raup 'Windfall Tax' Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
Momentum RI Raup "Windfall Tax" Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
LSM/Figur
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
Swasta
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
LSM/Figur
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Pemerintah
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
LSM/Figur
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau