Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 16 Juli 2024, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia (HEESI) 2023 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas terpasang PLTP di Indonesia pada 2023 tercatat 2.597,51 megawatt (MW).

Jumlah ini meningkat 237,18 MW bila dibandingkan 2022 di mana kapasitas terpasang PTLP tercatat 2.360,33 MW.

Baca juga: Peneliti UGM Kembangkan Pupuk dari Limbah PLTP Dieng

Sementara itu, bila dibandingkan 10 tahun lalu, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia telah melonjak lebih dari dua kali lipat.

Pada 2013, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia tercatat 1.343,50 MW.

Berikut data kapasitas terpasang PLTP di Indonesia dari tahun ke tahun sejak 2013 hingga 2023 menurut HEESI 2023.

  • 2013: 1.343,50 MW
  • 2014: 1.403,50 MW
  • 2015: 1.438,30 MW
  • 2016: 1.533,30 MW
  • 2017: 1.808,30 MW
  • 2018: 1.948,30 MW
  • 2019: 2.130,70 MW
  • 2020: 2.130,70 MW
  • 2021: 2.286,05 MW
  • 2022: 2.360,33 MW
  • 2023: 2.597,51 MW

Sampai kini, ada 18 PLTP yang beroperasi dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia menurut laporan HEESI 2023.

Baca juga: Pertamina Geothermal dan PLN IP Dorong Kapasitas Panas Bumi Lewat PLTP

Meski demikian, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia masih jauh bila dibandingkan potensi panas bumi yang ada.

Untuk diketahui, potensi panas bumi di Indonesia hingga Desember 2023 mencapai 23.592 MW yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia.

Jika kapasitas terpasang PLTP tercatat 2.597,51 MW, pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik masih 11 persen dari potensi yang ada.

Pengembangan pelan

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Julfi Hadi menyampaikan, pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan masih sangat pelan.

"Kalau mau akselerasi (pengembangan panas bumi) perlu kolaborasi IPP (independen power producers atau perusahaan pembangkit listrik swasta), PLN, dan pemerintah. Ini satu-satunya jalan untuk bisa akselerasi," kata Alfi.

Baca juga: PLTP Kamojang Jadi Rujukan Penyusunan Dokumen INET-ZERO

Menurut Alfi, setidaknya ada empat hambatan pengembangan panas bumi di Indonesia.

Pertama, energi yang dihasilkan dari PLTP hanya punya satu pembeli sehingga harga jualnya sangat tergantung pembeli tersebut.

Kedua, kurangnya pengembangan teknologi di PLTP dibandingkan industri hulu lain seperi minyak dan gas.

Ketiga, kurangnya pengembangan produk sampingan sebagai sumber pendapatan lain dari PLTP.

Keempat, kurangnya kemampuan teknologi peralatan dalam rantai pasok buatan dalam negeri meski potensi panas bumi melimpah ruah.

Baca juga: PGE dan Chevron Kembangkan WKP Way Ratai di Lampung, Berencana Bangun PLTP

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perlu 1 Miliar Hektar untuk Penuhi Janji Iklim
Perlu 1 Miliar Hektar untuk Penuhi Janji Iklim
LSM/Figur
CDP: Bisnis Proyeksikan Kerugian 420 Miliar Dolar AS Akibat Risiko Cuaca Ekstrem
CDP: Bisnis Proyeksikan Kerugian 420 Miliar Dolar AS Akibat Risiko Cuaca Ekstrem
Swasta
Muhammadiyah Luncurkan Pesantren Eco-Saintek, yang Integrasi Pendidikan dan Lingkungan
Muhammadiyah Luncurkan Pesantren Eco-Saintek, yang Integrasi Pendidikan dan Lingkungan
LSM/Figur
Krisis Nutrisi akibat Iklim: Tanaman Makin Berkalori, Kita Makin Rentan
Krisis Nutrisi akibat Iklim: Tanaman Makin Berkalori, Kita Makin Rentan
LSM/Figur
Saat Kebun Harus Beradaptasi
Saat Kebun Harus Beradaptasi
Pemerintah
Empat Miskonsepsi Besar Soal Nikel dan Kendaraan Listrik di Indonesia
Empat Miskonsepsi Besar Soal Nikel dan Kendaraan Listrik di Indonesia
LSM/Figur
Panduan Global Baru Diluncurkan, Bantu Pembuat Kebijakan Pahami Krisis Iklim
Panduan Global Baru Diluncurkan, Bantu Pembuat Kebijakan Pahami Krisis Iklim
Pemerintah
Di Balik Panja AMDK: Krisis Penyediaan Air Minum dan Isu Lingkungan yang Terabaikan
Di Balik Panja AMDK: Krisis Penyediaan Air Minum dan Isu Lingkungan yang Terabaikan
Pemerintah
Mikroplastik Cemari Udara di 18 Kota, Jakarta Pusat Catat Konsentrasi Tertinggi
Mikroplastik Cemari Udara di 18 Kota, Jakarta Pusat Catat Konsentrasi Tertinggi
LSM/Figur
MA Ungkap, Hakim Bersertifikasi Lingkungan Kunci Atasi Anti-SLAPP
MA Ungkap, Hakim Bersertifikasi Lingkungan Kunci Atasi Anti-SLAPP
Pemerintah
COP30: Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Fraud Perdagangan Karbon
COP30: Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Fraud Perdagangan Karbon
Pemerintah
Pulau Buru Maluku Ditetapkan Jadi Kawasan Konservasi Baru Penyu Belimbing
Pulau Buru Maluku Ditetapkan Jadi Kawasan Konservasi Baru Penyu Belimbing
Pemerintah
Timbal Ditemukan dalam Darah Ibu Hamil dan Anak, Ini Sumber Utamanya
Timbal Ditemukan dalam Darah Ibu Hamil dan Anak, Ini Sumber Utamanya
Pemerintah
KLH Serahkan Dokumen National Adaptation Plan di COP30
KLH Serahkan Dokumen National Adaptation Plan di COP30
Pemerintah
COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim
COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Tentang

Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com melalui donasi.

Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama akun kamu.

Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan yang berisi konten ofensif, diskriminatif, melanggar hukum, atau tidak sesuai etika dapat dihapus tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau