CCS/CCUS Dinilai Tak Layak Secara Ekonomi, Konsumen Listrik Bisa Kena Getahnya

KOMPAS.com - Wacana penerapan teknologi penangkap penyimpan karbon atau carbon capture and storage (CCS/CCUS) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dinilai tak layak secara keekonomian.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, investasi PLTU batu bara dengan CCS/CCUS lebih mahal dibandingkan pembangkit bahan bakar fosil lain ataupun energi terbarukan.

Dia menuturkan, pada 2023, PLTU dengan CCS/CCUS butuh tambahan investasi sebesar Rp 30,2 juta per kilowatt jam (kWh).

Baca juga: Anggota Komite BPH MIgas Akui CCS Akan Perpanjang Energi Fosil

Sedangkan pada 2050 turun sedikit, PLTU dengan CCS/CCUS butuh tambahan investasi Rp 22,01 juta per kWh.

Di sisi lain, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hanya butuh investasi Rp 9 juta per kWh untuk skala utilitas dan Rp 13 juta per kWh untuk skala industri pada 2030.

Pada 2050, investasinya lebih murah lagi yakni Rp 4,8 juta per kWh untuk skala utilitas dan Rp 9,6 juta per kWh untuk skala industri.

"Kemudian biaya operasionalnya, juga mitigasi, risiko kebocoran. Apalagi kita di ring of fire, frekuensi gempanya cukup tinggi," kata Bhima dalam dalam diskusi publik yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dipantau secara daring, Senin (29/7/2024).

Baca juga: Lemigas Dorong 15 Proyek CCS, Kejar Target Emisi Nol Bersih

Dia menambahkan, secara keekonomian, pemilihan CCS/CCUS untuk strategi transisi energi sebenarnya sudah bisa ditolak.

Besarnya biaya investasi juga akan menimbulkan konsekuensi, terutama beban subsisdi dan kompensasi energi dari pemerintah.

"Kecuali pemerintah ingin menggelontorkan subsidi yang lebih besar yang seharusnya bisa ke energi terbarukan," ucap Bhima.

Jika tidak ada subsidi dan kompensasi secara berlebih, dikhawatirkan konsumen yang akan menanggungnya, dalam hal ini konsumen non-subsidi.

Tidak adanya subdisi di PLTU dengan CCS/CCUS berisiko meningkatkan beban tarif listrik ke masyarakat.

Baca juga: CCS Lintas Negara Bikin Indonesia Tempat Pemutihan Karbon dari Negara Lain

"Siapa yg diuntungkan? Bukan konsumen listrik bukan pemerintah, tapi perusahan migas dan batu bara serta swatsa yang menyediakan PLTU batu bara dengan fasilitas CCS/CCUS," jelas Bhima.

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi Dwi Sawung menyampaikan, sejauh ini belum ada satu pun PLTU di Indonesia yang dipasangi CCS/CCUS.

Selain itu, berbagai risiko kebocoran karbon mulai dari transportasi hingga penyimpanan juga belum diperhatikan.

Jika risiko tersebut dimasukkan ke dalam biaya, maka teknologi CCS/CCUS juga akan semakin mahal.

"Yang mahal jadi sangat mahal. Jadi sampai sekarang masih wacana saja. Biayanya itu lebih murah bangun energi terbarukan," tutur Sawung.

Baca juga: Perpres CCS Dianggap Bakal Perpanjang Usia Bahan Bakar Fosil