Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/07/2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan, mayoritas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari modus penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai asisten rumah tangga melalui pemagangan.

Modus TPPO lain yang saat ini tengah mencuat adalah melalui judi online.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024 yang diikuti secara daring, Selasa (30/7/2024).

Baca juga: Korban TPPO Ungkap Praktik Sindikat Internasional, Bermula Tawaran dari Facebook

Bintang menuturkan, berbagai modus operandi TPPO terus berkembang dari waktu ke waktu.

TPPO juga merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara.

"Sehingga kelompok pelaku kejahatannya dapat berasal dari negara-negara yang berbeda," kata Bintang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA), jumlah korban TPPO pada 2023 tercatat 252 orang dewasa dan 206 anak.

Baca juga: Serius Tangani TPPO, Kapolda Sulbar Resmikan Rumah Perlindungan Ibu dan Anak

Bintang menyampaikan, kasus TPPO saat ini menuntut kewaspadaan yang tinggi mengingat dampak yang ditimbulkannya, khsusunya terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu kompok yang rentan.

Seringkali, kata Bintang, perempuan dan anak menjadi incaran dan target dari sindikat atau mafia TPPO.

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO menggambarkan masih banyaknya celah yang harus diperbaiki.

Perbaikan perlu dilakukan agar tidak membuka potensi terjadinya TPPO baik dari sisi regulasi, kelembagaan, mekanisme kerja, dan infrastruktur, termasuk sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Tekan Kasus TPPO, Bakamla Tambah Kapal Patroli Tercepat di Indonesia

Dia menambahkan, upaya yang juga penting adalah penguatan komitmen, kepedulian, dan sinergi dengan para pihak untuk mencegah dan menangani TPPO.

Bintang berujar, pemerintah telah melalukan berbagai upaya untuk menurunkan angka perdagangan orang melalui beragam regulasi serta program.

Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.

"Kami mendiseminasikan aturan tersebut sebagai acuan bagi masyarakat, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, termasuk pemerintah desa," papar Bintang.

Bintang berujar, mengatasi TPPO juga memerlukan gerakan masif dari masyarakat serta perlu dilakukan sosialisasi yang masif mengenai bahaya TPPO hingga tingkat desa.

Baca juga: Waspada, Iklan Media Sosial Jadi Cara Baru Jerat Korban TPPO

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pantai Bisa Jadi Kelas Alam, Tempat Belajar Keragaman Burung Laut
Pantai Bisa Jadi Kelas Alam, Tempat Belajar Keragaman Burung Laut
LSM/Figur
Bagaimana agar Jakarta Bebas Sampah? Ibu Rumah Tangga dan Abang Ojol Beri Saran
Bagaimana agar Jakarta Bebas Sampah? Ibu Rumah Tangga dan Abang Ojol Beri Saran
LSM/Figur
Jaga Bumi lewat Inovasi Cetak, Ini Kisah Praktik Keberlanjutan Pandawa 24 Jam
Jaga Bumi lewat Inovasi Cetak, Ini Kisah Praktik Keberlanjutan Pandawa 24 Jam
LSM/Figur
Pembangunan Sembarangan di Luar Kawasan Lindung Ancam Biodiversitas
Pembangunan Sembarangan di Luar Kawasan Lindung Ancam Biodiversitas
LSM/Figur
Kelola Kotoran Ternak Jadi Biogas Bisa Kurangi Emisi hingga 80 Persen
Kelola Kotoran Ternak Jadi Biogas Bisa Kurangi Emisi hingga 80 Persen
LSM/Figur
DEN Minim Perempuan, Kebijakan Energi Bisa Luput dari Kebutuhan Nyata
DEN Minim Perempuan, Kebijakan Energi Bisa Luput dari Kebutuhan Nyata
LSM/Figur
Ditambang, Pulau Citlim yang Cuma 22,94 Kilometer Persegi Rusak Parah
Ditambang, Pulau Citlim yang Cuma 22,94 Kilometer Persegi Rusak Parah
Pemerintah
Kemarau tetapi Hujan, BMKG Minta Petani Cerdas Kelola Air
Kemarau tetapi Hujan, BMKG Minta Petani Cerdas Kelola Air
Pemerintah
Dekarbonisasi Buka Peluang Indonesia Pimpin Industri Semen Hijau
Dekarbonisasi Buka Peluang Indonesia Pimpin Industri Semen Hijau
LSM/Figur
Kisah Perempuan Dayak Melawan Dampak Tambang dengan Cabai
Kisah Perempuan Dayak Melawan Dampak Tambang dengan Cabai
Pemerintah
Ulang Tahun Jakarta, Harapan Anak Muda untuk Kota Ramah Kaki, Hati, dan Paru
Ulang Tahun Jakarta, Harapan Anak Muda untuk Kota Ramah Kaki, Hati, dan Paru
LSM/Figur
KLH Tindak TPA Ilegal, Tersangka Divonis 5 Tahun dan Denda Rp 3 Miliar
KLH Tindak TPA Ilegal, Tersangka Divonis 5 Tahun dan Denda Rp 3 Miliar
Pemerintah
Tambah Usia, Tambah Hijau: Jakarta Bisa Adopsi Hutan Vertikal dan Pajak Karbon Warga
Tambah Usia, Tambah Hijau: Jakarta Bisa Adopsi Hutan Vertikal dan Pajak Karbon Warga
LSM/Figur
Tingkatkan Akses Air Bersih, Germany Brilliant Renovasi Fasilitas Sanitary Masjid Atta’awun
Tingkatkan Akses Air Bersih, Germany Brilliant Renovasi Fasilitas Sanitary Masjid Atta’awun
Swasta
Perubahan Iklim Pangkas Panen Global Meski Petani Sudah Beradaptasi
Perubahan Iklim Pangkas Panen Global Meski Petani Sudah Beradaptasi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau