Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 14 Agustus 2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Menurut laporan terbaru, pemerintah menjadi pendorong utama penerapan model ekonomi sirkular di masing-masing negara.

Hal tersebut mengemuka dalam laporan berjudul Global Circularity Protocol for Business yang disusun oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) berkolaborasi dengan The One Planet network (OPN) yang dirilis pada Juli 2024.

Para pembuat kebijakan perlu merangkai berbagai strategi untuk mengimplementasikan tujuan sirkularitas.

Baca juga: 5 Contoh Aksi Ekonomi Sirkular Dimulai dari Rumah

Laporan tersebut menemukan, lanskap kebijakan untuk ekonomi sirkular di setiap negara berbeda-beda dan terus berubah.

Oleh karena itu, diperlukan standardisasi definisi dan pendekatan guna membantu menanamkan konsistensi di berbagai wilayah.

Di satu sisi, kebanyakan tindakan kebijakan dalam peta jalan ekonomi sirkular nasional dan regional sering kali berfokus pada pengelolaan limbah.

Laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah mengalihkannya fokus ke seluruh siklus hidup termasuk kebijakan tentang desain ramah lingkungan dan perancangan untuk sirkularitas.

Baca juga: DLH Jakarta Gelar Festival Ekonomi Sirkular di Menteng, Edukasi Limbah

Selain itu, dibutuhkan kerja sama lintas pemerintah untuk mengoptimalkan tujuan ekonomi sirkular hingga tercapainya tujuan.

"Keterlibatan lintas pemerintah yang kuat adalah cara terbaik untuk memastikan pendekatan terpadu yang bekerja untuk semua tujuan sirkularitas," tulis laporan tersebut.

Akan tetapi, meski pemerintah menjadi pendorong utama ekonomi sirkular, keberhasilannya sangat terkait dengan pendorong ekosistem yang lebih luas.

Pendorong ekosistem bersifat lintas sektor dan memainkan peran penting dalam mendukung transisi yang adil.

Baca juga: Coca-Cola Dukung Ekonomi Sirkular, Terapkan Daur Ulang Botol RPET

Pengembangannya sangat bergantung pada kolaborasi publik-swasta dan lintas sektor yang kuat untuk mewujudkan perubahan sistemik.

Di sisi lain, sirkularitas dapat mengurangi dampak negatif dan memungkinkan dampak positif terhadap lingkungan.

Menghubungkan indikator ekonomi sirkular dengan dampak yang ditimbulkan dapat membantu menentukan risiko dan dampak yang dapat dihindari.

Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan sirkularitas sebagai instrumen untuk mengatasi kelangkaan sumber daya.

Sirkularitas juga mencapai tujuan net zero emission (NZE), memerangi hilangnya keanekaragaman hayati, mendorong transisi yang berdampak dan adil, serta menciptakan dampak ekonomi.

Baca juga: Tiga Tantangan Ekonomi Sirkular, Satu di Antaranya Daur Ulang

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
'Langkah Membumi', Memantik Aksi Nyata Generasi Muda untuk Gaya Hidup Berkelanjutan
"Langkah Membumi", Memantik Aksi Nyata Generasi Muda untuk Gaya Hidup Berkelanjutan
Swasta
Dorong Anak Muda Suarakan Gagasan, Lembaga Filantropi Dukung Festival Film Mikro 2026
Dorong Anak Muda Suarakan Gagasan, Lembaga Filantropi Dukung Festival Film Mikro 2026
LSM/Figur
Literasi Keuangan Inklusif Penting untuk Wujudkan Kemandirian Penyandang Disabilitas
Literasi Keuangan Inklusif Penting untuk Wujudkan Kemandirian Penyandang Disabilitas
Pemerintah
Pengamat: Target PLTS 100 GW di RUPTL Harus Dibarengi Pengurangan PLTU
Pengamat: Target PLTS 100 GW di RUPTL Harus Dibarengi Pengurangan PLTU
LSM/Figur
Petani di Sekitar TNGHS Dapat Pendampingan Kelola Lahan Berkelanjutan dari IPB
Petani di Sekitar TNGHS Dapat Pendampingan Kelola Lahan Berkelanjutan dari IPB
Pemerintah
Janji Jaga Lingkungan Tapi Perusahaan Minyak dan Gas Global Justru Tambah Produksi
Janji Jaga Lingkungan Tapi Perusahaan Minyak dan Gas Global Justru Tambah Produksi
Pemerintah
PBB Peringatkan 13 Wilayah Dunia Terancam Kelaparan yang Lebih Parah
PBB Peringatkan 13 Wilayah Dunia Terancam Kelaparan yang Lebih Parah
Pemerintah
Belajar dari Singapura, Ketika Sampah menjadi Peluang Ekonomi
Belajar dari Singapura, Ketika Sampah menjadi Peluang Ekonomi
Pemerintah
238 Batang Kayu Ilegal Disembunyikan di Pabrik Humbang Hasundutan Sumut
238 Batang Kayu Ilegal Disembunyikan di Pabrik Humbang Hasundutan Sumut
Pemerintah
Dampak Perubahan Iklim: Kedelai Bisa Tumbuh Lebih Besar tapi Kurang Bergizi
Dampak Perubahan Iklim: Kedelai Bisa Tumbuh Lebih Besar tapi Kurang Bergizi
Pemerintah
Lestari Summit 2026, Hadirkan Isu Keberlanjutan yang Dekat dengan Masyarakat
Lestari Summit 2026, Hadirkan Isu Keberlanjutan yang Dekat dengan Masyarakat
Swasta
Penggemar Piala Dunia Kini Lebih Pilih Produk Ramah Lingkungan
Penggemar Piala Dunia Kini Lebih Pilih Produk Ramah Lingkungan
Pemerintah
Komitmen Lingkungan Perusahaan Terbesar Dunia Naik Tiga Kali Lipat Sejak 2019
Komitmen Lingkungan Perusahaan Terbesar Dunia Naik Tiga Kali Lipat Sejak 2019
Pemerintah
ISO Rilis Draf Panduan Net Zero untuk Perusahaan Sedunia
ISO Rilis Draf Panduan Net Zero untuk Perusahaan Sedunia
Pemerintah
Tempat Kerja Inklusif dan Berkelanjutan semakin Diperhatikan Korporasi
Tempat Kerja Inklusif dan Berkelanjutan semakin Diperhatikan Korporasi
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau