Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 14 Agustus 2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Menurut laporan terbaru, pemerintah menjadi pendorong utama penerapan model ekonomi sirkular di masing-masing negara.

Hal tersebut mengemuka dalam laporan berjudul Global Circularity Protocol for Business yang disusun oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) berkolaborasi dengan The One Planet network (OPN) yang dirilis pada Juli 2024.

Para pembuat kebijakan perlu merangkai berbagai strategi untuk mengimplementasikan tujuan sirkularitas.

Baca juga: 5 Contoh Aksi Ekonomi Sirkular Dimulai dari Rumah

Laporan tersebut menemukan, lanskap kebijakan untuk ekonomi sirkular di setiap negara berbeda-beda dan terus berubah.

Oleh karena itu, diperlukan standardisasi definisi dan pendekatan guna membantu menanamkan konsistensi di berbagai wilayah.

Di satu sisi, kebanyakan tindakan kebijakan dalam peta jalan ekonomi sirkular nasional dan regional sering kali berfokus pada pengelolaan limbah.

Laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah mengalihkannya fokus ke seluruh siklus hidup termasuk kebijakan tentang desain ramah lingkungan dan perancangan untuk sirkularitas.

Baca juga: DLH Jakarta Gelar Festival Ekonomi Sirkular di Menteng, Edukasi Limbah

Selain itu, dibutuhkan kerja sama lintas pemerintah untuk mengoptimalkan tujuan ekonomi sirkular hingga tercapainya tujuan.

"Keterlibatan lintas pemerintah yang kuat adalah cara terbaik untuk memastikan pendekatan terpadu yang bekerja untuk semua tujuan sirkularitas," tulis laporan tersebut.

Akan tetapi, meski pemerintah menjadi pendorong utama ekonomi sirkular, keberhasilannya sangat terkait dengan pendorong ekosistem yang lebih luas.

Pendorong ekosistem bersifat lintas sektor dan memainkan peran penting dalam mendukung transisi yang adil.

Baca juga: Coca-Cola Dukung Ekonomi Sirkular, Terapkan Daur Ulang Botol RPET

Pengembangannya sangat bergantung pada kolaborasi publik-swasta dan lintas sektor yang kuat untuk mewujudkan perubahan sistemik.

Di sisi lain, sirkularitas dapat mengurangi dampak negatif dan memungkinkan dampak positif terhadap lingkungan.

Menghubungkan indikator ekonomi sirkular dengan dampak yang ditimbulkan dapat membantu menentukan risiko dan dampak yang dapat dihindari.

Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan sirkularitas sebagai instrumen untuk mengatasi kelangkaan sumber daya.

Sirkularitas juga mencapai tujuan net zero emission (NZE), memerangi hilangnya keanekaragaman hayati, mendorong transisi yang berdampak dan adil, serta menciptakan dampak ekonomi.

Baca juga: Tiga Tantangan Ekonomi Sirkular, Satu di Antaranya Daur Ulang

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Pemerintah
PLTP Kamojang Hasilkan 1.326 GWh Listrik, Tekan Emisi 1,22 Juta Ton per Tahun
PLTP Kamojang Hasilkan 1.326 GWh Listrik, Tekan Emisi 1,22 Juta Ton per Tahun
BUMN
Pertamina EP Cepu Dorong Desa Sidorejo Jadi Sentra Pertanian Organik Blora
Pertamina EP Cepu Dorong Desa Sidorejo Jadi Sentra Pertanian Organik Blora
BUMN
Pergerakan Manusia Melampaui Total Migrasi Satwa Liar, Apa Dampaknya?
Pergerakan Manusia Melampaui Total Migrasi Satwa Liar, Apa Dampaknya?
Pemerintah
Tambang Batu Bara Bekas Masih Lepaskan Karbon, Studi Ungkap
Tambang Batu Bara Bekas Masih Lepaskan Karbon, Studi Ungkap
Pemerintah
KKP Pastikan Udang RI Bebas Radioaktif, Kini Ekspor Lagi ke AS
KKP Pastikan Udang RI Bebas Radioaktif, Kini Ekspor Lagi ke AS
Pemerintah
Sampah Plastik “Berlayar” ke Samudra Hindia dan Afrika, Ini Penjelasan Peneliti BRIN
Sampah Plastik “Berlayar” ke Samudra Hindia dan Afrika, Ini Penjelasan Peneliti BRIN
Pemerintah
75 Persen Hiu Paus di Papua Punya Luka, Tunjukkan Besarnya Ancaman yang Dihadapinya
75 Persen Hiu Paus di Papua Punya Luka, Tunjukkan Besarnya Ancaman yang Dihadapinya
LSM/Figur
Jangan Sia-siakan Investasi Hijau China, Kunci Transisi Energi Indonesia Ada di Sini
Jangan Sia-siakan Investasi Hijau China, Kunci Transisi Energi Indonesia Ada di Sini
Pemerintah
Eropa Sepakat Target Iklim 2040, tapi Ambisinya Melemah, Minta Kelonggaran
Eropa Sepakat Target Iklim 2040, tapi Ambisinya Melemah, Minta Kelonggaran
Pemerintah
Human Initiative Gelar Forum Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan SDGs
Human Initiative Gelar Forum Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan SDGs
Advertorial
Batu Bara Sudah Tidak Cuan, Terus Bergantung Padanya Sama Saja Bunuh Diri Perlahan
Batu Bara Sudah Tidak Cuan, Terus Bergantung Padanya Sama Saja Bunuh Diri Perlahan
Pemerintah
Kisah Nur Wahida Tekuni Songket hingga Raup Cuan di Mancanegara
Kisah Nur Wahida Tekuni Songket hingga Raup Cuan di Mancanegara
LSM/Figur
Startup Biodiversitas Tarik Investor Beragam, Namun Raih Modal Kecil
Startup Biodiversitas Tarik Investor Beragam, Namun Raih Modal Kecil
Pemerintah
FAO Peringatkan Degradasi Lahan Ancam Miliaran Orang
FAO Peringatkan Degradasi Lahan Ancam Miliaran Orang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau