Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan "Health and Benefits Study 2024": 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Kompas.com - 05/10/2024, 10:06 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Dalam beberapa tahun terakhir, biaya medis di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah pandemi global Covid-19. Kenaikan ini memberikan tantangan besar bagi perusahaan dalam menyusun dan mengelola tunjangan kesehatan karyawan yang kompetitif.

Di sinilah prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) memiliki peran penting dalam membentuk strategi perusahaan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan.

HR (Human Resources) perusahaan harus lebih kreatif dalam merancang program kesehatan yang relevan dan efektif, sembari tetap mematuhi prinsip ESG yang menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.

Pada tahun 2024, Mercer Marsh Benefits meluncurkan Laporan Indonesia "Health and Benefits Study 2024" serta "Cost of Care" yang mengungkapkan dampak lonjakan biaya medis terhadap tunjangan kesehatan karyawan di Indonesia.

Pemaparan laporan ini disampaikan Douglas Ure (Presiden Direktur Marsh Indonesia dan CEO Marsh McLennan Indonesia) serta Ria Ardiningtyas (Head of Consulting and Analytics, Mercer Marsh Benefits Indonesia) pada 3 Oktober 2024.

Temuan ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi tunjangan karyawan mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti akses yang lebih adil terhadap layanan kesehatan dan keberlanjutan finansial program kesehatan jangka panjang.

Tunjangan rawat inap dan jalan tertinggi pada 2024

Laporan Indonesia Health and Benefits Study 2024 dari Mercer Marsh Benefits menunjukkan tunjangan kesehatan karyawan berupa rawat inap dan rawat jalan menjadi perhatian khusus dengan tingkat prevalensi tertinggi.

Sebanyak 94 perusahaan memberikan tunjangan kesehatan berupa rawat inap kepada karyawan dan keluarganya. Benefit rawat inap mencakup biaya akomodasi kamar, biaya dokter umum dan spesialis, biaya tindakan bedah, dan biaya lainnya.

Terdapat dua jenis skema umum yang diberikan perusahaan kepada karyawan, yaitu skema indemnity (diberi kebebasan) dan managed care (ada pembatasan/penunjukan rujukan).

Baca juga: Kemendikbud: Aturan Baru buat 4 Masalah Utama Dosen, Termasuk Tunjangan

Sebanyak 79 perusahaan di Indonesia memberikan benefit rawat jalan kepada karyawan. Benefit rawat jalan mencakup biaya dokter umum, dokter spesialis, biaya obat, biaya fisioterapi, biaya vaksin, dan lain- lain.

Dalam memberikan batasan akses terhadap benefit rawat jalan, perusahaan dapat menerapkan skema as charge (ada batas penggantian dalam satu tahun) atau skema inner limit (ada batas penggantian per item).

4 Tren Tunjangan Kesehatan Indonesia

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Program Harum Manis PGN, Olah Sampah Jadi Obat hingga Manfaatkan Solar Panel

Program Harum Manis PGN, Olah Sampah Jadi Obat hingga Manfaatkan Solar Panel

Pemerintah
IPSASB Rilis Usulan Standar Pelaporan Iklim untuk Sektor Publik

IPSASB Rilis Usulan Standar Pelaporan Iklim untuk Sektor Publik

Pemerintah
Hotel hingga Kafe Diminta Kelola Sampah Sampai Habis, Mulai dari Jakarta

Hotel hingga Kafe Diminta Kelola Sampah Sampai Habis, Mulai dari Jakarta

Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Pemenuhan Komitmen NZE

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Pemenuhan Komitmen NZE

Pemerintah
Kafe Reparasi Menjamur di Inggris, Gaya Hidup Berkelanjutan dengan Perbaiki Barang

Kafe Reparasi Menjamur di Inggris, Gaya Hidup Berkelanjutan dengan Perbaiki Barang

LSM/Figur
Citra Satelit Bisa Bantu Lindungi Hutan Pesisir dari Perubahan Iklim

Citra Satelit Bisa Bantu Lindungi Hutan Pesisir dari Perubahan Iklim

LSM/Figur
Selain Setop Impor Sampah Plastik, Pemerintah Bakal Perketat Impor Sampah Kertas

Selain Setop Impor Sampah Plastik, Pemerintah Bakal Perketat Impor Sampah Kertas

Pemerintah
Transisi Energi Berkeadilan Jadi Prinsip Utama Target Net Zero Emissions

Transisi Energi Berkeadilan Jadi Prinsip Utama Target Net Zero Emissions

Pemerintah
Transisi Energi Perlu Berlangsung Secara Adil dan Terarah

Transisi Energi Perlu Berlangsung Secara Adil dan Terarah

LSM/Figur
Kementerian ESDM Bakal Terapkan B100 Secara Bertahap

Kementerian ESDM Bakal Terapkan B100 Secara Bertahap

Pemerintah
IESR Ungkap 3 Strategi Dekarbonisasi Transportasi untuk Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca

IESR Ungkap 3 Strategi Dekarbonisasi Transportasi untuk Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah
Unesco Sebut 251 Juta Anak di Seluruh Dunia Masih Putus Sekolah

Unesco Sebut 251 Juta Anak di Seluruh Dunia Masih Putus Sekolah

Pemerintah
Kenapa Salju Tak Kunjung Turun di Gunung Fuji Jepang? Ini Penjelasannya

Kenapa Salju Tak Kunjung Turun di Gunung Fuji Jepang? Ini Penjelasannya

Pemerintah
Mobil Balap Inggris di Event BTCC Pakai 100 Persen Bahan Bakar Berkelanjutan

Mobil Balap Inggris di Event BTCC Pakai 100 Persen Bahan Bakar Berkelanjutan

Pemerintah
Eropa Catat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 8,3 Persen pada 2023

Eropa Catat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 8,3 Persen pada 2023

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau