Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/10/2024, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penerapan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari solar.

Menurut peta jalan yang telah dibuat, distribusi solar rendah sulfur akan dimulai dari Jakarta, Cikampek, dan Balongan.

Setelah itu dilanjutkan ke Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Maluku.

Baca juga: Pertamax Disebut Tinggi Sulfur seperti Pertalite, Benarkah? Ini Kata Pertamina

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, BBM bersulfur rendah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi.

Dia menuturkan, selama ini penggunaan BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.

Agus berujar, dengan latar belakang tersebut, implementasi BBM rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata Agus dilansir dari siaran pers, Jumat (4/10/2024).

Baca juga: Pemerintah Janji Sediakan BBM Rendah Sulfur dengan Harga Subsidi

Agus menambahkan, pelaksanaan implementasi dan distribusi BBM rendah sulfur mengacu pada peta jalan yang telah dibuat.

"Peta jalan pemanfataan BBM rendah sulfur sudah tersedia, tentunya pelaksanannya akan mengikuti peta jalan tersebut," ujar Agus.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menuturkan pemerintah berencana menyediakan BBM bersulfur rendah untuk meningkatkan kualitas BBM di Indonesia.

Rachmat menjamin, pemerintah juga tidak akan menaikkan harga BBM rendah sulfur.

Baca juga: Polusi Udara dan Krisis Kesehatan Jadi Alasan Mendesaknya BBM Rendah Sulfur

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ujar Rachmat di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9/2024) malam.

Sebagai informasi, saat ini BBM subsidi Pertamina memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih tinggi dari standar Euro IV. Standar sulfur internasional berkisar di antara 50 ppm atau lebih rendah.

"Kami merasa penting dan urgen untuk pemerintah mendukung Pertamina agar bisa menyediakan BBM lebih berkualitas," imbuhnya.

Dalam contoh yang dipaparkan Rachmat, kandungan sulfur BBM Pertalite adalah 500 ppm, jauh di atas standar internasional. Bahkan, BBM Pertamax 92 juga masih berada di 400 ppm.

Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah bagi lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM demi meningkatkan kualitasnya.

Baca juga: BBM Rendah Sulfur dan Polusi Udara Jakarta

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Pemerintah
IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

Swasta
WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

LSM/Figur
Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Pemerintah
Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Pemerintah
5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

Pemerintah
UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

Pemerintah
Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

LSM/Figur
Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

LSM/Figur
90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

Pemerintah
Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

LSM/Figur
Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Pemerintah
Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Pemerintah
Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau