Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Janji Sediakan BBM Rendah Sulfur dengan Harga Subsidi

Kompas.com - 14/09/2024, 20:18 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menyediakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan sulfur rendah, untuk meningkatkan kualitas BBM di Indonesia. Meski kualitas naik, harga BBM dijamin tidak naik. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Transportasi dan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.

Ia mengatakan, BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur bertujuan untuk mengatasi polusi udara. Pihaknya menjamin BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

Baca juga: BBM Rendah Sulfur dan Polusi Udara Jakarta

“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” ujar Rachmat di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9/2024) malam.

Sebagai informasi, saat ini BBM subsidi Pertamina memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional berkisar di antara 50 ppm atau lebih rendah.

"Hari ini, BBM yang disediakan Pertamina memang hampir seluruhnya belum memenuhi sulfur 50 ppm. Karena itu, kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina agar bisa menyediakan BBM lebih berkualitas," imbuhnya.

Dalam contoh yang dipaparkan Rachmat, kandungan sulfur BBM Pertalite adalah 500 ppm, jauh di atas standar internasional. Bahkan, BBM Pertamax 92 juga masih berada di 400 ppm.

Baca juga: Polusi Udara dan Krisis Kesehatan Jadi Alasan Mendesaknya BBM Rendah Sulfur

Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah bagi lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM demi meningkatkan kualitasnya.

BBM rendah sulfur tepat sasaran

Deputi Rachmat menambahkan, untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ia menjelaskan.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp 119 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM. Subsidi ini masih banyak dinikmati oleh kelompok kelas atas. 

Baca juga: Pemerintah Berencana Kembangkan Bioetanol untuk Campuran BBM

"Artinya, pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” terangnya. 

Melihat tantangan tersebut, pemerintah berupaya mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Saat ini, sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.

Rachmat menyebut, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya diterapkan secara nasional pada tahun 2028.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilobi Sejumlah Pihak Termasuk RI, Uni Eropa Tunda Implementasi UU Anti-Deforestasi

Dilobi Sejumlah Pihak Termasuk RI, Uni Eropa Tunda Implementasi UU Anti-Deforestasi

Pemerintah
BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

Pemerintah
Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Pemerintah
Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Pemerintah
Laporan 'Health and Benefits Study 2024': 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Laporan "Health and Benefits Study 2024": 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Swasta
Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Pemerintah
Forum 'ESG Edge' Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

LSM/Figur
Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Pemerintah
Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau