Pemerintah Janji Sediakan BBM Rendah Sulfur dengan Harga Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menyediakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan sulfur rendah, untuk meningkatkan kualitas BBM di Indonesia. Meski kualitas naik, harga BBM dijamin tidak naik. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Transportasi dan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.

Ia mengatakan, BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur bertujuan untuk mengatasi polusi udara. Pihaknya menjamin BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

Baca juga: BBM Rendah Sulfur dan Polusi Udara Jakarta

“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” ujar Rachmat di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9/2024) malam.

Sebagai informasi, saat ini BBM subsidi Pertamina memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional berkisar di antara 50 ppm atau lebih rendah.

"Hari ini, BBM yang disediakan Pertamina memang hampir seluruhnya belum memenuhi sulfur 50 ppm. Karena itu, kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina agar bisa menyediakan BBM lebih berkualitas," imbuhnya.

Dalam contoh yang dipaparkan Rachmat, kandungan sulfur BBM Pertalite adalah 500 ppm, jauh di atas standar internasional. Bahkan, BBM Pertamax 92 juga masih berada di 400 ppm.

Baca juga: Polusi Udara dan Krisis Kesehatan Jadi Alasan Mendesaknya BBM Rendah Sulfur

Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah bagi lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM demi meningkatkan kualitasnya.

BBM rendah sulfur tepat sasaran

Deputi Rachmat menambahkan, untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ia menjelaskan.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp 119 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM. Subsidi ini masih banyak dinikmati oleh kelompok kelas atas. 

Baca juga: Pemerintah Berencana Kembangkan Bioetanol untuk Campuran BBM

"Artinya, pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” terangnya. 

Melihat tantangan tersebut, pemerintah berupaya mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Saat ini, sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.

Rachmat menyebut, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya diterapkan secara nasional pada tahun 2028.