Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, perlu langkah yang cepat dan super serius untuk menghadapi potensi krisis penanganan sampah di kota-kabupaten kawasan Cekungan Bandung.

"Kita sedang menghadapi potensi ledakan sampah di Cekungan Bandung. Bahkan, dalam hitungan enam bulan, masalah ini bisa menjadi bencana jika tidak ada penanganan yang serius," ucap Herman sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (5/10/2024).

Herman mengatakan para pemangku kepentingan tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja.

Baca juga: Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pasalnya, jika tidak ada aksi nyata, ledakan sampah akan menghantui semua pihak karena permasalahan tersebut masih membayang-bayangi kawasan Cekungan Bandung.

"Saya sengaja menggunakan kata-kata yang provokatif agar kita semua terguncang dan mengambil langkah progresif," ucapnya.

Herman juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan strategi yang komprehensif dan serius untuk menghadapi potensi permasalahan sampah.

Strategi tersebut disusun berdasarkan kewenangan pemda provinsi.

Baca juga: Pekerja Informal di Indonesia Mampu Kumpulkan 1 Juta Ton Sampah Per Tahun

"Apapun yang terjadi, kami harus bertindak dengan super serius. Ini jauh lebih baik daripada kita diam dan membiarkan masalah semakin besar," ucap Herman.

Herman turut mendorong pemerintah daerah di level kabupaten dan kota di Kawasan Cekungan Bandung untuk menyusun strategi sesuai dengan kewenangannya.

Dia menyampaikan, jika pemerintah provinsi, kabupaen, dan kota bahu-membahu, permasalahan sampah di Kawasan Cekungan Bandung akan dapat teratasi.

Menurut Herman, koordinasi dan sinergi antarwilayah sangat penting, mengingat permasalahan sampah bersifat lintas daerah.

Baca juga: Siap-siap, Penyelenggara Konser Akan Wajib Kelola Sampah Selama Acara

Herman bertutur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berfokus pada penanganan regional, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab atas wilayah masing-masing.

"Jangan sampai nanti saat terjadi krisis, semua cuci tangan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab. Kita semua harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota," tuturnya.

Sehari sebelumnya, Herman Suryatman meninjau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti yang kini hampir melebih kapasitas.

Ia mengungkapkan, volume sampah dari wilayah Bandung Raya yang masuk ke TPPAS Sarimukti saban harinya sekitar 3.000 meter kubik.

TPPAS Sarimukti diprediksi penuh pada akhir 2024 jika berkaca pada lahan eksisting yang tersedia dengan sampah eksisting yang masuk.

Baca juga: Kota Makassar Kerja Sama dengan Swasta Bakar Sampah Jadi Listrik