Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisakah Negara-negara di Asia Hentikan Penggunaan Batu Bara?

Kompas.com, 22 Oktober 2024, 15:54 WIB
Add on Google
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik telah menggerakkan perekonomian dunia selama lebih dari satu abad.

Namun, pemanfaatannya kini menjadi polemik karena menghasilkan emisi karbon dioksida yang menjadi penyebab perubahan iklim.

Apalagi pemanfaatan batu bara justru terus meningkat dan diprediksi mencapai puncaknya tahun ini meski ada janji global untuk menghentikan pemakaian batu baru demi menyelamatkan iklim.

Menghentikan penggunaan batu bara pun masih menjadi upaya panjang yang harus ditempuh. Banyak negara di Eropa yang telah menghentikan penggunaan batu bara sepenuhnya.

Menurut World Resources Institute, Yunani dan Inggris adalah yang tercepat dalam menghentikan penggunaan tenaga batu bara, diikuti oleh Denmark, Spanyol, Portugal, Rumania, dan Jerman.

Baca juga:

Inggris yang telah bergantung pada batu bara selama lebih dari satu abad, akhirnya menutup pembangkit listrik tenaga batu bara terakhirnya pada 30 September di Midlands.

Di luar Eropa, pengurangan tercepat tercatat di Amerika Serikat, Israel, dan Chili, yang menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara lebih awal, menggantinya dengan tenaga angin dan tenaga surya.

Secara keseluruhan, negara-negara dengan rencana keluar dari penggunaan batu bara merupakan negara dengan berpendapatan tinggi, memiliki populasi kecil, permintaan listrik lebih rendah, dan bergantung pada impor batu bara serta memiliki pembangkit listrik yang menua.

Batu Bara di Asia

Lantas bagaimana dengan menghentikan penggunaan batu bara di Asia?

Sebagai informasi, sebagian besar dari 10 pembangkit listrik yang bertanggung jawab atas dampak iklim berlokasi di Asia.

Mengutip Eco Business, Selasa (22/10/2024) keberhasilan penghentian penggunaan batu bara di Asia bergantung pada Tiongkok dan India. Kedua negara ini disebut menghasilkan dua pertiga pembangkit listrik tenaga batu bara.

Tiongkok diperkirakan akan mencapai puncak penggunaan batu bara pada 2025 dan telah berjanji untuk menghentikan penggunaan batu bara selama tahun 2026-2030.

Sementara India tidak memiliki rencana untuk menghentikan penggunaan batu bara sebelum tahun 2030.

Menutup industri yang mempekerjakan ratusan ribu pekerja, baik di tambang maupun pabrik, akan memakan biaya mahal dan rumit.

Oleh karena itu perlu memastikan transisi yang adil ketika menghentikan penggunaan batu bara.

Transisi adil yang dimaksud akan memastikan bahwa pekerja dan masyarakat yang terdampak tidak membayar harga yang terlalu tinggi saat negara mereka beralih ke masa depan yang bebas dari bahan bakar fosil.

Baca juga:

Dampak Penggunaan Batu Bara

Batu bara menghasilkan emisi polutan dalam jumlah besar saat dibakar, termasuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida, yang menyebabkan penyakit pernapasan.

Batu bara juga melepaskan karbon dioksida atau CO2, yang memerangkap panas di atmosfer, yang menyebabkan perubahan iklim dengan dampak mulai dari kekeringan hingga kebakaran hutan, banjir hingga badai tropis.

Namun setiap tahun, sekitar 15,5 miliar metrik ton karbon dioksida dihasilkan oleh 2.000 gigawatt tenaga batu bara.

Badan Energi Internasional (IEA) menyebut sektor listrik harus sepenuhnya didekarbonisasi di seluruh dunia pada tahun 2040, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

Dunia memiliki tujuh tahun tersisa untuk mengurangi tenaga batu bara untuk pembangkit listrik dari 36 persen pada tahun 2022 menjadi kurang 4 persen pada tahun 2030 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan oleh Perjanjian paris.

Menurut IEA, peningkatan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi metana, dan peningkatan elektrifikasi dengan teknologi baru dapat menghasilkan lebih dari 80 persen penurunan emisi yang dibutuhkan pada tahun 2030.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
RUU Migas Dinilai Harus Selaras dengan Transisi Energi
RUU Migas Dinilai Harus Selaras dengan Transisi Energi
LSM/Figur
KLH Beberkan Kronologi Kadis LH Jakarta Jadi Tersangka, Terancam 6 Tahun Penjara
KLH Beberkan Kronologi Kadis LH Jakarta Jadi Tersangka, Terancam 6 Tahun Penjara
Pemerintah
Krisis Iklim Lemahkan Keandalan EBT, Terlalu Panas untuk PLTS dan Terlalu Berangin bagi PLTB
Krisis Iklim Lemahkan Keandalan EBT, Terlalu Panas untuk PLTS dan Terlalu Berangin bagi PLTB
Pemerintah
Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang Rp512,7 Kuadriliun  bagi Perekonomian Global
Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang Rp512,7 Kuadriliun bagi Perekonomian Global
Pemerintah
Aturan EUDR Ditunda, Impor Daging dari Amazon Brasil Terus Naik
Aturan EUDR Ditunda, Impor Daging dari Amazon Brasil Terus Naik
Pemerintah
Konsumen Berharap Perusahaan Lebih Aktif Lindungi Sumber Air
Konsumen Berharap Perusahaan Lebih Aktif Lindungi Sumber Air
LSM/Figur
Vietnam Perpanjang Potongan Pajak Kendaraan Listrik Hingga 2030
Vietnam Perpanjang Potongan Pajak Kendaraan Listrik Hingga 2030
Pemerintah
Perang Timur Tengah: Warganet Soroti Kebijakan WFH hingga Kenaikan Harga Plastik
Perang Timur Tengah: Warganet Soroti Kebijakan WFH hingga Kenaikan Harga Plastik
LSM/Figur
Gunakan Energi Terbarukan, Apple Kurangi Emisi 26 Juta Ton di Rantai Pasoknya
Gunakan Energi Terbarukan, Apple Kurangi Emisi 26 Juta Ton di Rantai Pasoknya
Pemerintah
Kebijakan yang Kerap Berubah Bikin Swasta Enggan Investasi di Penanganan Sampah
Kebijakan yang Kerap Berubah Bikin Swasta Enggan Investasi di Penanganan Sampah
Swasta
Peraturan Mendagri Terbaru Pajaki Kendaraan Listrik Sesuai Selera Gubernur, Melawan Visi Prabowo Tekan Impor BBM
Peraturan Mendagri Terbaru Pajaki Kendaraan Listrik Sesuai Selera Gubernur, Melawan Visi Prabowo Tekan Impor BBM
LSM/Figur
Kompleksnya Perdagangan Satwa Liar Ilegal, Aktor Utama Makin Sulit Diburu
Kompleksnya Perdagangan Satwa Liar Ilegal, Aktor Utama Makin Sulit Diburu
Pemerintah
Pencemaran Air Perparah Dampak El Nino Godzilla di Indonesia
Pencemaran Air Perparah Dampak El Nino Godzilla di Indonesia
LSM/Figur
Krisis Iklim Perpanjang Durasi Kebakaran Hutan di Amerika Utara
Krisis Iklim Perpanjang Durasi Kebakaran Hutan di Amerika Utara
LSM/Figur
Korupsi Hambat Perbaikan Tata Kelola Sampah dan Transisi Ekonomi Hijau
Korupsi Hambat Perbaikan Tata Kelola Sampah dan Transisi Ekonomi Hijau
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau