Baru Dilantik, Menteri LH Evaluasi Penyetopan Impor Sampah

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi wacana penyetopan impor sampah untuk bahan baku daur ulang.

Hanif merupakan salah satu menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024) dalam Kabinet Merah Putih.

Dia menyampaikan, salah satu fokus yang akan dilakukan kementeriannya adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA), terutama di tingkat regional.

Baca juga: Penegakan Hukum dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat jadi Tantangan Kelola Sampah

Selain itu, Hanif juga akan mengkaji kebijakan impor sampah sebagai bahan baku untuk daur ulang dan potensi penghentiannya.

"Kami juga mengevaluasi impor-impor sampah itu sepertinya harus segera kita akhiri, untuk langkah-langkah strategis harus kita bangun di sini," kata Hanif, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (22/10/2024).

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah mencapai 38,2 juta ton pada 2023 dan 38,21 persen diantaranya tidak terkelola.

Hanif menuturkan, pihaknya juga memastikan akan mendalami perihal penyelesaian TPA regional untuk mempercepat upaya pengendalian sampah.

Baca juga: Hadir di 10 Titik, Nestlé Waste Station Dorong Pengelolaan Sampah Konsumen Indonesia

Dia juga mengatakan, Kementerian LH akan fokus untuk penerapan ekonomi hijau, termasuk menekan timbulan sampah yang akan berakhir di TPA.

Hal itu sebagai bagian upaya pelestarian lingkungan hidup yang menjadi salah satu prioritas dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yakni memastikan adanya daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Jakarta Beri 98 Penghargaan Lingkungan, Bank Sampah hingga Perusahaan

"Pemerintah ke depan menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission (NZE), menurunkan jejak karbon, dan jejak air untuk berbagai produk dan memanfaatkan teknologi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Terkait hal tersebut, Hanif mengatakan salah satu fokus 100 hari sebagai Menteri LH juga terkait dalam penyelesaian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk 2025-2055.

Dokumen itu akan menjadi acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional.

Baca juga: 20 Produsen Berhasil Kurangi 127.000 Ton Sampah Sepanjang 2023