Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Energi Terbarukan di Pulau Bando Bisa Dicontoh Kawasan Konservasi Lain

Kompas.com, 29 Oktober 2024, 09:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Penerapan energi terbarukan di Pulau Bando, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bisa menjadi contoh bagi konservasi lain di tanah air.

Hal tersebut disampaikan peneliti Yayasan Indonesia Cerah Sartika Nur Shalati, sebagaimana dilansir Antara, Senin (28/10/2024).

"Penggunaan energi terbarukan di Pulau Bando yang masuk ke dalam Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan laut sekitarnya patut diapresiasi," kata Sartika.

Baca juga: Desentralisasi Energi Terbarukan Butuh Penguatan Inklusi Gender

Pulau Bando merupakan wilayah konservasi perairan nasional pertama di Indonesia yang menerapkan energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Selain PLTB yang berkapasitas 500 watt, di pulau tersebut juga terdapat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 2.300 watt peak (WP).

Kedua sumber energi terbarukan tersebut berperan penting dalam pengelolaan kawasan konservasi terutama penyelamatan habitat penyu dan ekosistem yang ada di sekitar pulau itu.

Menurut Sartika, sudah sepatutnya konservasi dan instansi pemerintah beralih ke penggunaan energi terbarukan.

Baca juga: Energi Terbarukan Ciptakan 16,2 Juta Lapangan Kerja di Seluruh Dunia

Sebab, hingga kini pihaknya mencatat penggunaan energi terbarukan masih kurang dari satu persen.

Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan hingga 3.686 gigawatt (GW) lebih. Oleh karena itu, Yayasan Indonesia Cerah memandang penggunaan dan penerapan sumber energi terbarukan penting untuk terus dilakukan di berbagai sektor.

Selain itu, Sartika juga mewanti-wanti agar pemerintah atau pihak terkait memberikan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada pengelola di kawasan konservasi yang telah menerapkan energi terbarukan.

Baca juga: Energi Terbarukan Perlu Jadi Prioritas DPR Periode Baru 2024-2029

Sebab, ia khawatir apabila masyarakat atau pengelola Pulau Bando tidak dibekali dengan kemampuan yang cakap dalam menangani alat-alat PLTS dan PLTB, maka ketika terjadi kerusakan bisa berdampak buruk terhadap pelestarian penyu dan sebagainya.

Sementara itu, Community Development Officer AFT Minangkabau Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara Wahyu Hamdika mengatakan pemasangan energi terbarukan di Pulau Bando merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut di kawasan konservasi.

"Dua sumber energi ini berperan penting dalam pelestarian penyu salah satunya pengoperasian E-Katuang yang sangat mengandalkan energi listrik," kata Wahyu.

Baca juga: Penolakan Proyek Geothermal di Padarincang: Dilema Energi Terbarukan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau