Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melalui SDG Academy Indonesia, Tanoto Foundation Tingkatkan Kompetensi Pemda

Kompas.com, 15 November 2024, 10:56 WIB
Nugraha Perdana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Tanoto Foundation turut membantu pemerintah Indonesia menjalankan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal ini termasuk membantu meningkatkan kompetensi kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Head of Leadership Development & Scholarship Tanoto Foundation, Michael Susanto mengatakan, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah bekerjasama sejak tahun 2018 lalu.

Baca juga:

"Jadi kami, tadi Pak Yanuar sempat bicara tentang SDG localizing, melokalisir SDGs. Jadi kami mulai dari 2018, kami membantu pemerintah untuk membangun model SDG di dalam konteks Indonesia. Caranya bagaimana pada waktu itu kami piloting di Provinsi Riau," kata Michael, Kamis (14/11/2024).

Pada tahun 2019, Tanoto Foundation bersama Bappenas dan UNDP mendirikan SDG Academy Indonesia. Program kegiatan ini awalnya diharapkan untuk menjadikan seluruh pemda di Indonesia memiliki kapasitas yang mumpuni untuk pelaksanaan SDGs.

"Jadi pada saat mereka menyusun rencana aksi daerah, pada saat mereka mendesain program, pada saat mereka membentuk kemitraan, kompetensi apa yang tadinya mereka belum punya. Jadi kami lengkapi melalui kami memberikan pelatihan," ungkapnya.

Tanoto Foundation memiliki dua bentuk pelatihan dalam program SDG Academy Indonesia, yakni SDG Leadership Program dan SDG Mobile Learning Program. Program ini sudah menjangkau 34 provinsi, dan pihaknya sudah melatih 531 SDG Champion serta SDG Leader.

"Sedangkan online learning-nya sudah lebih dari 15.000 peserta yang ikut dalam Mobile Learning. Jadi 30 sekian persen Pemda, sisanya macam-macam, ada Akademisi, ada NGO dan sebagainya," katanya.

Untuk SDG Leadership Program yaitu pelatihan kepemimpinan khusus bagi pihak-pihak yang mau membangun pemimpin-pemimpin lokal agar mengerti tentang SDG.

Program tersebut dengan jangka waktu tiga bulan yakni dilakukan hybrid atau online dan luring. Para peserta diajarkan mengenai topik-topik khusus, seperti diajarkan bagaimana memimpin ekosistem daerah untuk memajukan SDG.

"Kemudian bagaimana melakukan kampanye publik, mengkomunikasikan, melakukan perencanaan penganggaran yang baik. Sampai mereka diajak untuk menyusun proyek perubahan di daerah. Itu menjadi syarat kelulusan," katanya.

Sedangkan SDG Mobile Learning Program merupakan program online dengan 15 modul untuk hampir semua target SDG. Untuk menyelesaikan setiap satu modul dalam program kegiatan ini membutuhkan waktu 2 minggu.

"Bahkan misalnya di pemerintah daerah kalau mau membangun pengertian yang sama tentang goal tertentu, mereka bisa saja. Semua staf di pemerintah daerah suruh belajar online secara gratis," katanya.

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI menggelar kegiatan SDGs Regional Meeting Wilayah Tengah dan Timur di Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Jawa Timur pada 14-15 November 2024.

Baca juga:

Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di 23 provinsi dan 4 kota/ kabupaten.

"Tujuannya sebenarnya adalah memberikan forum bagi Pemda itu untuk bertukar gagasan, bertukar ide, bagaimana mereka menjalankan SDGs. Sekaligus untuk pengembangan kapasitas mereka," kata Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI, Yanuar Nugroho.

Sebelumnya program kegiatan capacity building ini untuk 15 provinsi di wilayah barat sudah dilakukan di Jogjakarta pada pekan lalu. Kegiatan ini juga penting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan SDGs di Pemerintah Pusat dengan Daerah.

"Sejalan nggak ? Meskipun kami yakin pasti sejalan sih, karena SDGs kan universal ya. Tetapi memang mesti dipastikan bahwa target-target SDGs itu diharusutamakan dalam RPJMN. Kalau di daerah, target SDGs diharusutamakan ke RPJMD," katanya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
Pemerintah
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Swasta
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
Pemerintah
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Pemerintah
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
LSM/Figur
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Swasta
Masyarakat Adat Jaga Ekosistem, tapi Hanya Terima 2,9 Persen Pendanaan Iklim
Masyarakat Adat Jaga Ekosistem, tapi Hanya Terima 2,9 Persen Pendanaan Iklim
LSM/Figur
Laporan Mengejutkan: Cuma 19 Persen Perusahaan Sawit di Kalteng Lolos Administrasi
Laporan Mengejutkan: Cuma 19 Persen Perusahaan Sawit di Kalteng Lolos Administrasi
LSM/Figur
Laporan Ceres: Kemajuan Keberlanjutan Air Korporat Terlalu Lambat
Laporan Ceres: Kemajuan Keberlanjutan Air Korporat Terlalu Lambat
Pemerintah
Konsumsi Air Dunia Melonjak 25 Persen, Bank Dunia Ungkap Bumi Menuju Kekeringan
Konsumsi Air Dunia Melonjak 25 Persen, Bank Dunia Ungkap Bumi Menuju Kekeringan
Pemerintah
COP30: 70 Organisasi Dunia Desak Kawasan Bebas Energi Fosil di Hutan Tropis
COP30: 70 Organisasi Dunia Desak Kawasan Bebas Energi Fosil di Hutan Tropis
LSM/Figur
Perkuat Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Warga, Bakti BCA Restorasi Mata Air dan Tanam 21.000 Pohon
Perkuat Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Warga, Bakti BCA Restorasi Mata Air dan Tanam 21.000 Pohon
Swasta
Koalisi Masyarakat Sipil: Program MBG Harus Dihentikan dan Dievaluasi
Koalisi Masyarakat Sipil: Program MBG Harus Dihentikan dan Dievaluasi
LSM/Figur
5,2 Ha Lahan Hutan di Karawang Jadi Tempat Sampah Ilegal
5,2 Ha Lahan Hutan di Karawang Jadi Tempat Sampah Ilegal
Pemerintah
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau