Melalui SDG Academy Indonesia, Tanoto Foundation Tingkatkan Kompetensi Pemda

MALANG, KOMPAS.com - Tanoto Foundation turut membantu pemerintah Indonesia menjalankan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal ini termasuk membantu meningkatkan kompetensi kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Head of Leadership Development & Scholarship Tanoto Foundation, Michael Susanto mengatakan, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah bekerjasama sejak tahun 2018 lalu.

Baca juga:

• Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini
• Lewat SDGs Academy Indonesia, Tanoto Fondation Fokus Memajukan Pendidikan di Tanah Air

"Jadi kami, tadi Pak Yanuar sempat bicara tentang SDG localizing, melokalisir SDGs. Jadi kami mulai dari 2018, kami membantu pemerintah untuk membangun model SDG di dalam konteks Indonesia. Caranya bagaimana pada waktu itu kami piloting di Provinsi Riau," kata Michael, Kamis (14/11/2024).

Pada tahun 2019, Tanoto Foundation bersama Bappenas dan UNDP mendirikan SDG Academy Indonesia. Program kegiatan ini awalnya diharapkan untuk menjadikan seluruh pemda di Indonesia memiliki kapasitas yang mumpuni untuk pelaksanaan SDGs.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

"Jadi pada saat mereka menyusun rencana aksi daerah, pada saat mereka mendesain program, pada saat mereka membentuk kemitraan, kompetensi apa yang tadinya mereka belum punya. Jadi kami lengkapi melalui kami memberikan pelatihan," ungkapnya.

Tanoto Foundation memiliki dua bentuk pelatihan dalam program SDG Academy Indonesia, yakni SDG Leadership Program dan SDG Mobile Learning Program. Program ini sudah menjangkau 34 provinsi, dan pihaknya sudah melatih 531 SDG Champion serta SDG Leader.

"Sedangkan online learning-nya sudah lebih dari 15.000 peserta yang ikut dalam Mobile Learning. Jadi 30 sekian persen Pemda, sisanya macam-macam, ada Akademisi, ada NGO dan sebagainya," katanya.

Untuk SDG Leadership Program yaitu pelatihan kepemimpinan khusus bagi pihak-pihak yang mau membangun pemimpin-pemimpin lokal agar mengerti tentang SDG.

Program tersebut dengan jangka waktu tiga bulan yakni dilakukan hybrid atau online dan luring. Para peserta diajarkan mengenai topik-topik khusus, seperti diajarkan bagaimana memimpin ekosistem daerah untuk memajukan SDG.

"Kemudian bagaimana melakukan kampanye publik, mengkomunikasikan, melakukan perencanaan penganggaran yang baik. Sampai mereka diajak untuk menyusun proyek perubahan di daerah. Itu menjadi syarat kelulusan," katanya.

Sedangkan SDG Mobile Learning Program merupakan program online dengan 15 modul untuk hampir semua target SDG. Untuk menyelesaikan setiap satu modul dalam program kegiatan ini membutuhkan waktu 2 minggu.

"Bahkan misalnya di pemerintah daerah kalau mau membangun pengertian yang sama tentang goal tertentu, mereka bisa saja. Semua staf di pemerintah daerah suruh belajar online secara gratis," katanya.

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI menggelar kegiatan SDGs Regional Meeting Wilayah Tengah dan Timur di Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Jawa Timur pada 14-15 November 2024.

Baca juga:

• Genjot Produksi dalam Negeri demi Pencapaian SDGs Poin 9, Midea Bangun Pabrik di Cikarang
• Tak Ada Tujuan SDGs yang Tercapai Tanpa Libatkan Perempuan

Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di 23 provinsi dan 4 kota/ kabupaten.

"Tujuannya sebenarnya adalah memberikan forum bagi Pemda itu untuk bertukar gagasan, bertukar ide, bagaimana mereka menjalankan SDGs. Sekaligus untuk pengembangan kapasitas mereka," kata Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI, Yanuar Nugroho.

Sebelumnya program kegiatan capacity building ini untuk 15 provinsi di wilayah barat sudah dilakukan di Jogjakarta pada pekan lalu. Kegiatan ini juga penting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan SDGs di Pemerintah Pusat dengan Daerah.

"Sejalan nggak ? Meskipun kami yakin pasti sejalan sih, karena SDGs kan universal ya. Tetapi memang mesti dipastikan bahwa target-target SDGs itu diharusutamakan dalam RPJMN. Kalau di daerah, target SDGs diharusutamakan ke RPJMD," katanya.