Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Negara Kebal Kekeringan, Perlu Antisipasi hingga Adaptasi

Kompas.com - 26/11/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Tidak ada negara dan wilayah yang kebal dari ancaman kekeringan. Dari negara maju, negara kaya, negara dengan banyak hutan, bahkan negara di kawasan gurun menghadapi ancaman yang sama.

Dalam tiga tahun saja, ada lebih dari 30 negara yang pernah mendeklarasikan darurat kekeringan. 

Sejumlah ahli menyerukan agar dunia melakukan berbagai tindakan terhadap kekeringan mulai dari antisipasi, mempersiapkan diri, hingga beradaptasi.

Baca juga: Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Direktur United Nations University Institute for Water Environment Health (UNU INWEH) Kaveh Madani mengatakan, dunia terlalu sering menyebut kekeringan sebagai anomali, bencana, dan kondisi ekstrem.

Kenyataannya, selama beberapa waktu terakhir kekeringan menjadi lebih sering terjadi.

Dia menambahkan, banyak dari situasi kekeringan air kini bersifat permanen dan menjadi new normal alias hal yang biasa.

"Ini berarti sangat penting bagi kita untuk mengambil tindakan guna mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan kekeringan yang lebih parah," kata Madani dikutip dari situs web Konvensi PBB untuk Melawan Penggurunan United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Rabu (23/10/2024).

Dia menambahkan, peristiwa kekeringan yang terjadi saat ini merupakan kejadian yang berkelanjutan, bukan sebuah peristiwa yang terbatas pada suatu tempat dan waktu tertentu.

Baca juga: Periode Kekeringan di Masa Depan Akan Lebih Lama dari yang Diperkirakan

Madani berujar, kekeringan memiliki dampak lanjutan serius yang bisa memicu efek domino.

"Memperparah gelombang panas dan banjir, melipatgandakan risiko terhadap kehidupan dan mata pencaharian. Jika tidak ada tindakan yang diambil dapat meningkatkan kerentanan masyarakat, ekonomi, dan ekosistem terhadap kekeringan berikutnya, yang memicu lingkaran setan," kata Madani.

Di satu sisi, air sangat dibutuhkan untuk pertanian. Tanpa ada air, tidak ada tanaman pertanian yang bisa dipanen.

Hal tersebut bisa memicu efek domino mulai dari hilangnya mata pencaharian, kelaparan, migrasi paksa, ketidakstabilan, bahkan konflik.

Direktur Pusat Mitigasi Kekeringan Nasional Mark Svoboda mengatakan, dunia memiliki berbagai peralatan dan teknologi untuk menghadapi kekeringan. Sehingga pola pikir negara-negara harus diubah.

"Berpikir bahwa karena ada hujan, tindakan dapat ditunda adalah sebuah kesalahan. Kita perlu mengatasi kekeringan sebelum terjadi, dan kita memasuki mode panik," tutur Svoboda.

Baca juga: Gelombang Panas dan Kekeringan Sebabkan Kerugian Miliaran Dollar AS dalam Setahun

Bukan sekadar minim hujan

Kekeringan disebabkan bukan sekadar minimnya curah hujan. Lebih jauh lagi, kekeringan merupakan hasil dari perlakuan terhadap tanah dan ekosistem.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Pemerintah Hentikan Proyek Pengerukan Pasir Laut Ilegal di Pulau Pari

Pemerintah Hentikan Proyek Pengerukan Pasir Laut Ilegal di Pulau Pari

Pemerintah
Menteri LH: Pengerukan Pasir Laut di Pulau Pari Kepulauan Seribu Ilegal

Menteri LH: Pengerukan Pasir Laut di Pulau Pari Kepulauan Seribu Ilegal

Pemerintah
Akademisi IPB: Laut Tak Boleh Dipetak-petak

Akademisi IPB: Laut Tak Boleh Dipetak-petak

Pemerintah
Laut yang Dipagari di Tangerang Masuk Zona Budi Daya, Tak Boleh Direklamasi

Laut yang Dipagari di Tangerang Masuk Zona Budi Daya, Tak Boleh Direklamasi

Pemerintah
Deloitte: Pengusaha Tak Lakukan Cukup Upaya untuk Atasi Perubahan Iklim

Deloitte: Pengusaha Tak Lakukan Cukup Upaya untuk Atasi Perubahan Iklim

Swasta
Wujudkan Lingkungan Belajar Suportif, PAMA Hadiri Temu Pendamping dan Penerima Beasiswa Dual Program di Astra Tech

Wujudkan Lingkungan Belajar Suportif, PAMA Hadiri Temu Pendamping dan Penerima Beasiswa Dual Program di Astra Tech

Swasta
PBB Tetapkan 2025 Jadi Tahun Internasional Pelestarian Gletser

PBB Tetapkan 2025 Jadi Tahun Internasional Pelestarian Gletser

LSM/Figur
Diremehkan, Biochar Ternyata Cukup Ampuh Serap Emisi Karbon

Diremehkan, Biochar Ternyata Cukup Ampuh Serap Emisi Karbon

LSM/Figur
Rencanakan Pembangunan Rendah Karbon, Pemerintah Kabupaten Kini Bisa Akses Platform E-Learning

Rencanakan Pembangunan Rendah Karbon, Pemerintah Kabupaten Kini Bisa Akses Platform E-Learning

LSM/Figur
Korporasi Targetkan Ulang Sasaran Iklim karena AI

Korporasi Targetkan Ulang Sasaran Iklim karena AI

Swasta
Transisi Energi Masih Lambat, Pengamat: RI Masih Ketergantungan Batu Bara

Transisi Energi Masih Lambat, Pengamat: RI Masih Ketergantungan Batu Bara

LSM/Figur
Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

LSM/Figur
Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

LSM/Figur
Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Pemerintah
Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau