BRIN Kembangkan Teknologi Satelit untuk Konservasi Laut Berbasis Masyarakat

KOMPAS.com - Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi satelit untuk mendukung konservasi laut berbasis masyarakat.

Salah satu fokus riset dari OREI adalah pengelolaan kawasan perlindungan laut (KPL) dan kawasan konservasi berbasis masyarakat atau other effective area-based conservation measures (OECM).

Peneliti Ahli Utama BRIN Mulyanto Darmawan mengungkapkan, perubahan paradigma konservasi ke arah pendekatan yang berpusat pada masyarakat sangat penting untuk mengurangi resistensi komunitas terhadap upaya konservasi.

Baca juga: Konservasi Laut yang Efektif Butuh Pendekatan Kesetaraan Gender

Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam webinar Diseminasi Hasil Riset Rumah Program Seri #4, Kamis (28/11/2024).

"OECM di Indonesia seharusnya menjadi arena untuk mengubah paradigma konservasi ke arah people centered (yang berpusat pada orang) atau setidaknya people friendly paradigm (paradigma ramah masyarakat)," ungkap Mulyanto, dikutip dari situs web.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

Mulyanto berujar, BRIN melakukan riset pengembangan sistem pendukung keputusan (SPK) untuk mengevaluasi biodiversitas kawasan laut dangkal yang dikelola oleh masyarakat lokal atau adat berdasar analisis data satelit.

Berdasarkan lokasi penelitian yang telah dilakukan di Pulau Tidung, dia menyimpulkan analisis Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Lyzinga telah dilakukan untuk mengevaluasi biofisika di sana untuk evaluasi indeks keanekaragaman hayati.

"Indeks kualitas air di Kepulauan Tidung termasuk dalam kategori tercemar ringan. Sehingga, ciri-ciri ini menjadi kandidat utama perlindungan dalam menentukan kawasan konservasi," ungkap Mulyanto.

Baca juga: Konservasi Laut, Pupuk Kaltim Turunkan 6.882 Terumbu Karang Sejak 2011

Adapun parameter analisis selain parameter biofisik adalah parameter sosial dan ekonomi. Fitur biaya seperti pelabuhan, pemukiman, dan penggunaan lahan juga harus dipertimbangkan.

"Dengan mempertimbangkan parameter-parameter tersebut, model pendekatan adaptif seperti pengelolaan berbasis masyarakat dan ekosistem menjadi relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut di wilayah tersebut," tegas Mulyanto.

Dia menuturkan, aktivitas antropogenik yang intensif dan meluas serta dampak perubahan iklim telah menempatkan sumber daya laut Indonesia kian terancam.

Sehingga pengelolaan berbasis masyarakat dan ekosistem menjadi pendekatan adaptif yang relevan.

Menurutnya, OECM bukan merupakan penetapan area konservasi baru, tetapi peningkatan kualitas manajemen di area yang eksisting.

Baca juga: Masyarakat Hukum Adat Jadi Ujung Tombak Konservasi Laut

Dalam riset tersebut, OECM diarahkan pada pengelolaan manajemen berbasis masyarakat sebagai penyesuaian wujud pengelolaan dengan kepentingan dan kebutuhan, baik sosial-budaya maupun komunitas.

Dengan demikian, kesesuaian tersebut akan menekan resistensi dari komunitas dan menjadikan OECM sebagai wujud pengelolaan yang lebih murah, karena sebagian fungsi pengelolaan dilakukan voluntary oleh komunitas.

Sementara SPK bertujuan mendukung berbagai kebutuhan, seperti evaluasi biodiversitas kawasan laut, keselamatan pelayaran melalui pengembangan intelligent system lampu pelampung suar, hingga deteksi gelombang laut dan tsunami.

Kepala OREI BRIN Budi Prawara menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan riset ini.

"Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penelitian seperti pengumpulan, analisis, dan publikasi data penelitian harus dilibatkan. Ini menjadi bagian penting dalam menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Budi.

Baca juga: Kawasan Konservasi Laut Ditarget Sampai 30 Persen