Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Kembangkan Teknologi Satelit untuk Konservasi Laut Berbasis Masyarakat

Kompas.com, 3 Desember 2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi satelit untuk mendukung konservasi laut berbasis masyarakat.

Salah satu fokus riset dari OREI adalah pengelolaan kawasan perlindungan laut (KPL) dan kawasan konservasi berbasis masyarakat atau other effective area-based conservation measures (OECM).

Peneliti Ahli Utama BRIN Mulyanto Darmawan mengungkapkan, perubahan paradigma konservasi ke arah pendekatan yang berpusat pada masyarakat sangat penting untuk mengurangi resistensi komunitas terhadap upaya konservasi.

Baca juga: Konservasi Laut yang Efektif Butuh Pendekatan Kesetaraan Gender

Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam webinar Diseminasi Hasil Riset Rumah Program Seri #4, Kamis (28/11/2024).

"OECM di Indonesia seharusnya menjadi arena untuk mengubah paradigma konservasi ke arah people centered (yang berpusat pada orang) atau setidaknya people friendly paradigm (paradigma ramah masyarakat)," ungkap Mulyanto, dikutip dari situs web.

Mulyanto berujar, BRIN melakukan riset pengembangan sistem pendukung keputusan (SPK) untuk mengevaluasi biodiversitas kawasan laut dangkal yang dikelola oleh masyarakat lokal atau adat berdasar analisis data satelit.

Berdasarkan lokasi penelitian yang telah dilakukan di Pulau Tidung, dia menyimpulkan analisis Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Lyzinga telah dilakukan untuk mengevaluasi biofisika di sana untuk evaluasi indeks keanekaragaman hayati.

"Indeks kualitas air di Kepulauan Tidung termasuk dalam kategori tercemar ringan. Sehingga, ciri-ciri ini menjadi kandidat utama perlindungan dalam menentukan kawasan konservasi," ungkap Mulyanto.

Baca juga: Konservasi Laut, Pupuk Kaltim Turunkan 6.882 Terumbu Karang Sejak 2011

Adapun parameter analisis selain parameter biofisik adalah parameter sosial dan ekonomi. Fitur biaya seperti pelabuhan, pemukiman, dan penggunaan lahan juga harus dipertimbangkan.

"Dengan mempertimbangkan parameter-parameter tersebut, model pendekatan adaptif seperti pengelolaan berbasis masyarakat dan ekosistem menjadi relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut di wilayah tersebut," tegas Mulyanto.

Dia menuturkan, aktivitas antropogenik yang intensif dan meluas serta dampak perubahan iklim telah menempatkan sumber daya laut Indonesia kian terancam.

Sehingga pengelolaan berbasis masyarakat dan ekosistem menjadi pendekatan adaptif yang relevan.

Menurutnya, OECM bukan merupakan penetapan area konservasi baru, tetapi peningkatan kualitas manajemen di area yang eksisting.

Baca juga: Masyarakat Hukum Adat Jadi Ujung Tombak Konservasi Laut

Dalam riset tersebut, OECM diarahkan pada pengelolaan manajemen berbasis masyarakat sebagai penyesuaian wujud pengelolaan dengan kepentingan dan kebutuhan, baik sosial-budaya maupun komunitas.

Dengan demikian, kesesuaian tersebut akan menekan resistensi dari komunitas dan menjadikan OECM sebagai wujud pengelolaan yang lebih murah, karena sebagian fungsi pengelolaan dilakukan voluntary oleh komunitas.

Sementara SPK bertujuan mendukung berbagai kebutuhan, seperti evaluasi biodiversitas kawasan laut, keselamatan pelayaran melalui pengembangan intelligent system lampu pelampung suar, hingga deteksi gelombang laut dan tsunami.

Kepala OREI BRIN Budi Prawara menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan riset ini.

"Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penelitian seperti pengumpulan, analisis, dan publikasi data penelitian harus dilibatkan. Ini menjadi bagian penting dalam menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Budi.

Baca juga: Kawasan Konservasi Laut Ditarget Sampai 30 Persen

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KKP Perketat Pengawasan 25 Spesies Ikan dan Penyu, Cegah Penyelundupan
KKP Perketat Pengawasan 25 Spesies Ikan dan Penyu, Cegah Penyelundupan
Pemerintah
CDP Umumkan 877 Perusahaan Raih Skor A Tahun 2025, Kinerja Lingkungan Meningkat
CDP Umumkan 877 Perusahaan Raih Skor A Tahun 2025, Kinerja Lingkungan Meningkat
Swasta
Preferensi Investor Bergeser ke Skrining ESG Positif, Ini Penjelasannya
Preferensi Investor Bergeser ke Skrining ESG Positif, Ini Penjelasannya
Pemerintah
Survei Ungkap Pasar Karbon Sukarela Diprediksi Tumbuh Pesat
Survei Ungkap Pasar Karbon Sukarela Diprediksi Tumbuh Pesat
Swasta
Pengelolaan Sampah di Indonesia Buruk, Wamendagri Ingatkan Ancaman Kesehatan dan Krisis Iklim
Pengelolaan Sampah di Indonesia Buruk, Wamendagri Ingatkan Ancaman Kesehatan dan Krisis Iklim
Pemerintah
99 Ton Ikan Salem Ilegal Gagal Masuk Indonesia, Kerugiannya Bisa Capai Rp 4,8 Miliar
99 Ton Ikan Salem Ilegal Gagal Masuk Indonesia, Kerugiannya Bisa Capai Rp 4,8 Miliar
Pemerintah
Darurat Sampah, Pemkot Tangsel Salahkan Pedagang Kaki Lima
Darurat Sampah, Pemkot Tangsel Salahkan Pedagang Kaki Lima
Pemerintah
Sri Mulyani Masuk Dewan Gates Foundation Milik Bill Gates, Ini Jejaknya di Indonesia
Sri Mulyani Masuk Dewan Gates Foundation Milik Bill Gates, Ini Jejaknya di Indonesia
Pemerintah
Sekjen PBB: Investasi Energi Bersih Global tembus 2,2 Triliun Dollar AS
Sekjen PBB: Investasi Energi Bersih Global tembus 2,2 Triliun Dollar AS
Pemerintah
Kemandirian BUMN Jadi Fondasi Strategis Menuju ESG dan Negara Kesejahteraan
Kemandirian BUMN Jadi Fondasi Strategis Menuju ESG dan Negara Kesejahteraan
LSM/Figur
IEA: Keluarnya AS Tak Pengaruhi Komitmen Transisi Energi di Asean
IEA: Keluarnya AS Tak Pengaruhi Komitmen Transisi Energi di Asean
Pemerintah
Kubah Es Raksasa di Greenland Berpotensi Mencair Lagi, Ini Penjelasan Pakar
Kubah Es Raksasa di Greenland Berpotensi Mencair Lagi, Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Empat Negara Asia Ini Layak Jadi Referensi Implementasi Program WTE
Empat Negara Asia Ini Layak Jadi Referensi Implementasi Program WTE
LSM/Figur
Pertamina Hulu Mahakam Rehabilitasi 345 Hektar DAS Manggar dan Sungai Wain Kalimantan Timur
Pertamina Hulu Mahakam Rehabilitasi 345 Hektar DAS Manggar dan Sungai Wain Kalimantan Timur
Pemerintah
5 Model Adaptasi untuk Hadapi Krisis Iklim, Ekowisata hingga Asuransi
5 Model Adaptasi untuk Hadapi Krisis Iklim, Ekowisata hingga Asuransi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau