Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 21 Desember 2024, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Pengembangan bioetanol sebagai untuk dipakai sebagai bahan bakar minyak (BBM) dinilai penting untuk mendukung transisi energi.

Meski demikian, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, harga jualnya harus dapat dijangkau masyarakat.

"Dengan meningkatnya tuntutan peduli lingkungan yang kuat, pengembangan bioetanol harus tetap dilakukan tetapi dengan harga yang terjangkau, kalau terlalu mahal, lama-lama masyarakat kosong. Tak ada yang mau beli," kata Tauhid, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (20/12/2024).

Baca juga: Kemenhut Siapkan Hutan untuk Produksi Bioetanol dari Aren

Oleh karena itu, selain meniadakan pajak, pemerintah juga bisa memberikan subsidi dan berbagai insentif agar harga bioetanol terjangkau.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar bioetanol adalah dengan mendorong lingkungan bisnis menggunakan bahan bakar nabati (BBN) tersebut.

Dia mencontohkan, jika perusahaan ingin memperoleh sertifikat environmental, social, and governance (ESG), maka kendaraan operasional harus menggunakan bioetanol.

Menurut Tauhid, cara itu akan mendorong penggunaannya sehingga pasarnya akan membesar.

Baca juga: Limbah Sawit Lebih Ramah Lingkungan Jadi Bahan Baku Bioetanol

Dia juga mendukung perlunya diversifikasi bahan baku agar bioetanol juga bisa diproduksi dengan harga jual yang terjangkau.

Selain itu, lokasi pabrik tidak jauh dari lahan bahan baku sehingga biaya transportasi juga bisa ditekan.

Sebelumnya, Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Efendi Manurung menyatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberi dukungan pengembangan bioetanol mulai dari hulu.

"Harganya bisa kita tekan kalau kita berikan dukungan mulai dari hulu, pembibitan, pemupukan, unit produksi dan sebagainya. Sehingga nanti di produk akhir, harganya bisa lebih kompetitif dengan harga BBM fosil yang disubsidi," ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.

Baca juga: Jalan Panjang Bioetanol, BRIN: RI Masih Impor Singkong

Dalam dukungan tersebut, pemerintah memberikan subsidi pada setiap tahapan prosesnya mulai hulu sehingga mencapai harga keekonomian saat dijual ke pasar.

Efendi berujar, posisi pemerintah saat ini masih menerima semua masukan, baik dalam bentuk hasil riset maupun pendapat ahli.

"Kami masih mendorong riset-riset bioetanol generasi kedua, ketiga dan seterusnya," ujar Efendi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi juga memastikan, etanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai.

"Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,” katanya.

Baca juga: BBM Baru RON 95 Akan Meluncur Akhir Juli, Ada Campuran Bioetanol

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Permintaan AC Diprediksi Meningkat Tiga Kali Lipat pada Tahun 2050
Permintaan AC Diprediksi Meningkat Tiga Kali Lipat pada Tahun 2050
LSM/Figur
Bappenas Ingatkan Dampak Ekspansi Sawit yang Terlalu Cepat dan Kesampingkan Keberlanjutan
Bappenas Ingatkan Dampak Ekspansi Sawit yang Terlalu Cepat dan Kesampingkan Keberlanjutan
Pemerintah
BRIN Ciptakan Teknologi Ubah Air Kotor Jadi Layak Minum, Jawab Krisis Air di Daerah
BRIN Ciptakan Teknologi Ubah Air Kotor Jadi Layak Minum, Jawab Krisis Air di Daerah
Pemerintah
Bobibos dan Kewajiban Transparansi untuk Inovasi Energi
Bobibos dan Kewajiban Transparansi untuk Inovasi Energi
Pemerintah
LKC Dompet Dhuafa Gelar Seminar untuk Optimalkan Bahan Pangan Lokal Jadi MPASI
LKC Dompet Dhuafa Gelar Seminar untuk Optimalkan Bahan Pangan Lokal Jadi MPASI
LSM/Figur
Ironi, Studi Ungkap Situs Web Konferensi Iklim Lebih Berpolusi
Ironi, Studi Ungkap Situs Web Konferensi Iklim Lebih Berpolusi
Pemerintah
Uni Eropa Tindak Tegas 'Greenwashing' Maskapai yang Tebar Janji Keberlanjutan
Uni Eropa Tindak Tegas "Greenwashing" Maskapai yang Tebar Janji Keberlanjutan
Pemerintah
Kemenhut Godok 4 Regulasi Baru untuk Dongkrak Pasar Karbon Internasional
Kemenhut Godok 4 Regulasi Baru untuk Dongkrak Pasar Karbon Internasional
Pemerintah
Energi Terbarukan Global Meningkat Tiga Kali Lipat, China Memimpin
Energi Terbarukan Global Meningkat Tiga Kali Lipat, China Memimpin
Pemerintah
Proyek Konservasi Dunia Diam-diam Gagal, Target Alam Global Terancam
Proyek Konservasi Dunia Diam-diam Gagal, Target Alam Global Terancam
Pemerintah
40 Saksi Diperiksa dalam Kasus Kontaminasi Cesium-137 di Cikande
40 Saksi Diperiksa dalam Kasus Kontaminasi Cesium-137 di Cikande
Pemerintah
Kemenhut Ungkap Tersangka Penambang Batu Bara Ilegal Bukit Soeharto di IKN
Kemenhut Ungkap Tersangka Penambang Batu Bara Ilegal Bukit Soeharto di IKN
Pemerintah
2 Ekor Pesut Mahakam Mati Diduga karena Lonjakan Aktivitas Tongkang Batu Bara
2 Ekor Pesut Mahakam Mati Diduga karena Lonjakan Aktivitas Tongkang Batu Bara
LSM/Figur
KLH Akui Belum Tahu Asal Muasal Radioaktif yang Kontaminasi Cengkih Ekspor
KLH Akui Belum Tahu Asal Muasal Radioaktif yang Kontaminasi Cengkih Ekspor
Pemerintah
Jayapura Tetapkan Perda Perlindungan Danau Sentani, Komitmen Jaga Alam Papua
Jayapura Tetapkan Perda Perlindungan Danau Sentani, Komitmen Jaga Alam Papua
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau