Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Kekerasan, Perempuan Wajib Berdaya

Kompas.com, 21 Desember 2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan bahwa perempuan harus berdaya agar tidak menjadi korban kekerasan.

Dia menyampaikan, sejumlah akar permasalahan yang membuat perempuan mengalami kekerasan adalah faktor ekonomi dan rendahnya edukasi dalam keluarga.

Padahal menurutnya, unsur yang paling penting dalam pemberdayaan adalah sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.

Baca juga: Bagaimana Perempuan Memimpin Pengurangan Emisi Global?

"Pemerintah akan fokus pada bagaimana membuat SDM di Indonesia, khususnya perempuan dan anak, menjadi tangguh dan berdaya. Jika mereka sudah tangguh dan berdaya maka mereka akan mampu menghadapi masalah dengan jalan yang lebih baik," kata Veronica sebagaimana dilansir Antara, Jumat (20/12/2024).

Menurut dia, perempuan saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan mulai dari kekerasan hingga masalah ekonomi.

Oleh karena itu, sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak penting dalam memberdayakan perempuan agar terhindar dari kekerasan.

Dia berujar, masih banyak faktor yang membuat perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, salah satunya budaya patriarki yang masih ada.

Baca juga: Kearifan Lokal dari Perempuan Tergerus Akibat Krisis Iklim

"Gerakan untuk mendukung perempuan terbebas dari masalah kekerasan harus terus dilakukan dengan melibatkan kolaborasi multi pihak," tuturnya.

Veronica mengatakan, untukmencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, KemenPPPA akan meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) pada puncak peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 di Tangerang, Banten.

RBI adalah kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di mana semua dimulai dari desa.

RBI akan menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Baca juga: Dampak Krisis Iklim terhadap Perempuan Lebih Berat

Veronika mengatakan, RBI dapat menjadi salah satu sarana kolaborasi dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"RBI ini adalah ruang bersama yang didasarkan dari gerakan gotong royong untuk memberikan energi positif demi kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak," paparnya.

Dia menambahkan, RBI akan menjadi ruang edukasi yang interaktif untuk memberdayakan keluarga agar dapat memberikan energi positif kepada anak-anak.

Baca juga: Rembuk Perempuan Pesisir Dorong Layanan Air Bersih hingga Pengelolaan Sampah

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BNPB Catat Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla Landa Sejumlah Wilayah
BNPB Catat Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla Landa Sejumlah Wilayah
Pemerintah
Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara
Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara
Swasta
DANA dan KKP Perkuat Komitmen Blue Economy lewat Aksi Bersihkan Pantai
DANA dan KKP Perkuat Komitmen Blue Economy lewat Aksi Bersihkan Pantai
Swasta
Kemendagri Akselerasi ILASPP, Menata Batas Desa untuk Lindungi Ruang Hidup Warga Sultra
Kemendagri Akselerasi ILASPP, Menata Batas Desa untuk Lindungi Ruang Hidup Warga Sultra
Pemerintah
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
LSM/Figur
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
LSM/Figur
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Swasta
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
LSM/Figur
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
LSM/Figur
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Pemerintah
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Pemerintah
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
LSM/Figur
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
LSM/Figur
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah
Lindungi Flora dan Fauna Endemik Halmahera, IWIP Resmikan 'Sanctuary Park'
Lindungi Flora dan Fauna Endemik Halmahera, IWIP Resmikan "Sanctuary Park"
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau