Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/01/2025, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta seluruh negara agar memangkas subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil.

Sebagai gantinya, anggaran untuk subsidi tersebut dialihkan untuk proyek-proyek transisi energi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dalam pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 Badan Energi Terbarukan Internasional atau International Renewable Energy Agency (Irena) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Minggu (12/1/2025).

Baca juga: Dewan Energi Nasional Usul Bangun 29 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Untuk diketahui, UEA adalah salah satu produsen sekaligus eksportir minyak besar di dunia. Kali ini, negara tersebut menjadi tuan rumah sidang Irena.

"Pemerintah, masyarakat sipil, pengusaha, dan lain-lain harus bekerja sama untuk mendukung transisi energi, termasuk mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke investasi dalam transisi energi," ucap Guterres sebagaimana dilansir Antara.

Sidang Majelis Umum Ke-15 (IRENA) digelar untuk mempercepat transisi energi di tingkat global.

Guterres mengingatkan agar transisi energi yang berlangsung juga memperhatikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Baca juga: SIG Manfaatkan Sampah Padat Perkotaan untuk Dijadikan Sumber Energi

Contohnya seperti pihak yang berasal dari kelas pekerja dan berbagai komunitas di kalangan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan terkini, Guterres menilai implementasi energi terbarukan berlangsung dengan pesat, disertai dengan harga energi yang terus menurun.

"Era energi bersih akan tiba," ucap Guterres.

Akan tetapi, negara-negara berkembang masih tertinggal dari proses tersebut, sehingga dibutuhkan percepatan dalam transisi energi bagi negara-negara berkembang. 

Baca juga: Swasembada Energi Bukan Mimpi (3)

Adapun penyebab dari sulitnya transisi energi di negara-negara berkembang adalah masalah pembiayaan.

Sejak 2016, lanjut Guterres, negara-negara berkembang hanya menerima satu dari lima dollar AS investasi global untuk energi bersih.

Oleh karena itu, kendala finansial mampu diatasi bersama-sama, yakni dengan cara meningkatkan kapasitas pinjaman dari bank pembangunan multilateral, meningkatkan pembiayaan konsesi, dan mengambil langkah efektif terhadap utang.

"Kita juga membutuhkan harga karbon yang efektif dan inovasi-inovasi sumber pembiayaan," ucap Guterres.

Baca juga: Emisi dari Energi Jerman Turun Drastis, tetapi Mandek di Transportasi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Gelar 'Earth Festival 2025', Kemenpar Ajak Ubah Kebiasaan untuk Bumi Lebih Baik

Gelar "Earth Festival 2025", Kemenpar Ajak Ubah Kebiasaan untuk Bumi Lebih Baik

Pemerintah
Transformasi Industri Elektronik, Gandeng UMKM dan Kurangi Emisi Karbon

Transformasi Industri Elektronik, Gandeng UMKM dan Kurangi Emisi Karbon

Swasta
Earth AI, Kini Kecerdasan Buatan Bisa Bantu Eksplorasi Mineral Kritis

Earth AI, Kini Kecerdasan Buatan Bisa Bantu Eksplorasi Mineral Kritis

Swasta
'Matahari Buatan' China Pecahkan Rekor, Suhu Menyala 100 Juta Derajat Celsius

"Matahari Buatan" China Pecahkan Rekor, Suhu Menyala 100 Juta Derajat Celsius

Pemerintah
Melihat Bank Sampah Induk Gesit di Jaksel yang Berdayakan Kaum Ibu

Melihat Bank Sampah Induk Gesit di Jaksel yang Berdayakan Kaum Ibu

LSM/Figur
Dorong Pelaporan, UE Sederhanakan Aturan Keberlanjutan

Dorong Pelaporan, UE Sederhanakan Aturan Keberlanjutan

Pemerintah
ASEAN Tertinggal, Cuma 23 Persen Listrik dari Energi Terbarukan

ASEAN Tertinggal, Cuma 23 Persen Listrik dari Energi Terbarukan

LSM/Figur
Emisi Industri Bahan Bakar Fosil Picu Kenaikan Signifikan Permukaan Laut

Emisi Industri Bahan Bakar Fosil Picu Kenaikan Signifikan Permukaan Laut

Pemerintah
4 Tahun Lagi, Indonesia Berambisi Jadi Negara dengan PLTP Terbesar di Dunia

4 Tahun Lagi, Indonesia Berambisi Jadi Negara dengan PLTP Terbesar di Dunia

Pemerintah
Sektor Pelayaran Terancam Denda 380 Dollar AS per Metrik Ton CO2 jika Lebihi Batas Emisi

Sektor Pelayaran Terancam Denda 380 Dollar AS per Metrik Ton CO2 jika Lebihi Batas Emisi

Pemerintah
Makna Tema Hari Bumi 2025: Energi Kita, Planet Kita

Makna Tema Hari Bumi 2025: Energi Kita, Planet Kita

LSM/Figur
Perancis Manfaatkan Ayam untuk Tanggulangi Sampah Organik

Perancis Manfaatkan Ayam untuk Tanggulangi Sampah Organik

Pemerintah
MIND ID Klaim Reklamasi 7.200 Hektare Lahan Tambang Selama 2024

MIND ID Klaim Reklamasi 7.200 Hektare Lahan Tambang Selama 2024

BUMN
Berkat Keterlibatan Aktif Masyarakat, Laju Kerusakan Mangrove di Desa Ini Turun 96 Persen

Berkat Keterlibatan Aktif Masyarakat, Laju Kerusakan Mangrove di Desa Ini Turun 96 Persen

Pemerintah
Truk Sampah Listrik Milik DLH Jakarta Punya Fitur 'Super Fast Charging'

Truk Sampah Listrik Milik DLH Jakarta Punya Fitur "Super Fast Charging"

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau