Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi: Air Sungai di Indonesia Tercemar Logam Berat, Mayoritas Ada di Jawa

Kompas.com, 17 Maret 2025, 21:00 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi Ecoton menunjukkan bahwa mayoritas sungai di Indonesia telah tercemar logam berat berupa tembaga, timbal, kadmium, hingga seng.

Manager Science, Art and Communication Ecoton, Prigi Arisandi, mengungkapkan penelitian itu dilakukan di 68 sungai di 24 provinsi.

“Kalau di perkotaan pencemarannya logam berat, kemudian limbah domestik memang kadar fosfatnya yang tinggi,” ujar Prigi saat dihubungi, Senin (17/3/2025).

Berdasarkan data, pencemaran tertinggi terjadi di sungai yang berada di Pulau Jawa. Sungai Ciliwung, Citarum, Brantas, serta Bengawan Solo dikategorikan paling tercemar.

Padahal, kata Prigi, 80 persen orang Indonesia mengonsumsi air permukaan yang salah satunya bersumber dari sungai.

“Jadi PDAM kita, di Semarang, Jakarta kan dari Citarum, Ciliwung, Sungai Brantas. PDAM di kota-kota besar mengandalkan air sungai. Untuk menjernihkan air, kan butuh tawas yang mengandung alumunium,” jelas Prigi.

Penggunaan tawas ini pun berdampak pada sistem imun dan syaraf manusia bila dikonsumsi terus-menerus. Dalam studinya, para peneliti juga menemukan kandungan mikroplastik di setiap sungai yang diamati.

“Semua sungai di Indonesia mengandung mikroplastik. Hanya di hulu-hulu seperti di Leuser yang sedikit. Jadi sampah yang terbuang ke sungai akan menjadi mikroplastik,” tutur dia.

Adapun pencemaran banyak disebabkan industri perkebunan yang membuang limbah pestisida serta herbisida ke perairan.

Penyebab lainnya ialah pembuangan limbah langsung dari pabrik, industri pertambangan, serta berdirinya rumah di pinggir daerah aliran sungai (DAS).

Baca juga: Dampak Polusi Plastik pada Hewan, Burung Laut Alami Kerusakan Otak

Prigi menyebutkan, indikator kerusakan sungai ialah punahnya ikan air tawar.

“Di Citarum tinggal 10 (spesies), di Ciliwung tinggal beberapa spesies. Jadi ikan-ikan ini punya ruang hidup, yang sensitif akan hilang. Terus ikan-ikan yang toleran akan tinggal kayak ikan tawes,” papar Prigi.

Tanggung Jawab Pemerintah

Prigi menyatakan, tercemarnya air sungai merupakan tanggung jawab besar pemerintah. Kata dia, Ecoton sebelumnya telah menuntut kepala daerah dan kementerian terkait memasang kamera CCTV guna memonitoring kegiatan industri untuk memulihkan sungai-sungai.

“Pengawasannya, rata-rata aparat kita enggak bisa mengawasi dengan optimal. Karena ribuan industri diawasi oleh puluhan pengawas. Akhirnya mereka mengawasi pada jam-jam yang memang lagi diolah limbahnya,” ungkap Prigi.

“Tetapi kalau malam hari, enggak diolah limbahnya lalu dibuang langsung ke sungai,” imbuh dia.

Cara lainnya ialah menyertifikasi tanah di bantaran sungai untuk mengembalikan fungsinya. Dengan begitu, kawasan tersebut bersih dari bangunan permanen termasuk rumah warga maupun pabrik.

“Sungai tercemar limbah domestik karena rumah tepi sungai dibiarkan, mereka buang limbah. Pemerintah perlu merelokasi agar sungai menjadi kawasan lindung dengan memindahkan warga ke rumah susun,” ucap Prigi.

Baca juga: 8 Wilayah di Indonesia dengan Polusi Tertinggi Sepanjang 2024

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
Pemerintah
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Pemerintah
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
BUMN
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
LSM/Figur
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Pemerintah
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Pemerintah
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
LSM/Figur
Refleksi Filsafat Ekologis, Tempat Keramat dan Etika Lingkungan
Refleksi Filsafat Ekologis, Tempat Keramat dan Etika Lingkungan
Pemerintah
RI Sulit Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Jika Andalkan Sektor Pertanian
RI Sulit Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Jika Andalkan Sektor Pertanian
LSM/Figur
DAMRI Jalankan 286 Bus Listrik, Potensi Kurangi 72.000 Ton Emisi per Tahun
DAMRI Jalankan 286 Bus Listrik, Potensi Kurangi 72.000 Ton Emisi per Tahun
BUMN
Miangas hingga Wamena, FiberStar Genjot Akselerasi Digital di Wilayah 3T
Miangas hingga Wamena, FiberStar Genjot Akselerasi Digital di Wilayah 3T
Swasta
Pelaku Bisnis Luncurkan Program Sertifikasi Produksi Kaca Rendah Karbon
Pelaku Bisnis Luncurkan Program Sertifikasi Produksi Kaca Rendah Karbon
Pemerintah
Perubahan Iklim Diprediksi Tekan Pendapatan Dunia hingga 17 Persen
Perubahan Iklim Diprediksi Tekan Pendapatan Dunia hingga 17 Persen
LSM/Figur
ISSB Usulkan Pelaporan Emisi Metana Scope 1 untuk Perusahaan Energi
ISSB Usulkan Pelaporan Emisi Metana Scope 1 untuk Perusahaan Energi
LSM/Figur
Konflik Agraria di Balik Banjir Sumatera, Mayoritas Disebut Dipicu Perkebunan Sawit
Konflik Agraria di Balik Banjir Sumatera, Mayoritas Disebut Dipicu Perkebunan Sawit
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau