Skandal Tambang Batubara IKN yang Bikin Tekor Rp 5,7 T, Saatnya Evaluasi dan Perkuat Pengawasan

Dari perspektif lokal, Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30 Kaltim dan anggota koalisi PWYP, menegaskan bahwa kasus ini bukan satu-satunya.

Menurutnya, peredaran batubara ilegal dan aktivitas tambang tanpa izin masih marak di Kalimantan Timur.

“Bukan hanya tiga orang yang terlibat. Harus diusut siapa saja pihak lain yang menerima dan mendapat keuntungan dari kejahatan ini,” ujar Buyung.

Baca juga: KKP Segel Tambang Pasir di Pulau Citlim

Ia juga mengkritik lemahnya penegakan hukum di Kalimantan Timur, termasuk kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim, Pemerintah Daerah, Otorita IKN, dan instansi penegakan hukum lainnya. Padahal seharusnya lebih sigap agar publik tidak bertanya-tanya ada apa-apanya sehingga Bareskrim membongkar kasus ini.

Buyung juga menyoroti perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Satgas, termasuk soal koordinasi antar lembaga dan dampak konkret di lapangan.

Ia menegaskan, pencegahan harus segera ditindaklanjuti sebab kerusakan lingkungan di kawasan konservasi terus berlangsung.