KOMPAS.com - Perusahaan yang diterpa isu praktik manipulasi untuk menciptakan citra ramah lingkungan secara tidak jujur (greenwashing) semestinya tidak defensif.
Perusahaan dinilai perlu menjawab isu greenwashing dengan langsung melakukan transparansi data. Misalnya, dengan membuka angka emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan, target pengurangan ke depan, serta progres nyata terkini.
Baca juga:
Manajemen penanganan krisis perlu peka dengan permasalahan di balik "serangan" greenwashing terhadap perusahaannya.
"Hindari klaim 'sudah hijau', gunakan narasi transisi dan jelaskan perjalanan perbaikan plus timeline (linimasa) jelas. Selaraskan klaim produk dengan kinerja perusahaan. Jangan kampanye satu produk kalau sistem masih bermasalah," ujar praktisi ESG dan Sustainability, Nor Qomariyah dalam webinar ESG Intelligence: Transformasi Data Menjadi Reputasi Berkelanjutan, Jumat (20/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Nor juga mengusulkan untuk menggunakan standar global, verifikasi pihak ketiga, audit indenden, dan assurance data.
Perusahaan yang diterpa isu greenwashing diminta tak defensif. Praktisi ESG menyarankan transparansi data emisi GRK, target, hingga audit.Senada, praktisi komunikasi dan AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan), Stella Sabrina menilai, sudut pandang dari pihak luar memang lebih bagus untuk meningkatkan empati emosional terhadap masyarakat.
Jika perusahaan yang diterpa isu greenwashing memang tidak jujur, sebaiknya lakukanlah klarifikasi dan membangun ulang strateginya.
Stella mengingatkan bahwa praktik ketidakjujuran yang terungkap ke publik sebenarnya merupakan krisis yang dapat dicegah.
"Maka dari itu penting bagi seluruh perusahaan itu memang menjalankan ESG (Environmental, Social, and Governance)-nya itu harus dengan kejujuran, semua programnya dengan transparan, dengan data. Jadi memang ini termasuk preventable crisis, krisis yang nilainya sangat tinggi dan ini butuh rebuild strategy," jelas Stella.
Baca juga:
Perusahaan yang diterpa isu greenwashing diminta tak defensif. Praktisi ESG menyarankan transparansi data emisi GRK, target, hingga audit.Stella mengungkapkan, perusahaan perkebunan kepala sawit sangat ketakutan untuk membuka High Conservation Value (HCV), yang merupakan bagian dari program ESG-nya.
Ketika mengunjungi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Stella hanya mendapatkan pemaparan presentasi tentang program-program mereka.
Sebagai akademisi saja, Stella mengaku benar-benar dilarang untuk melihat apa saja satwa langka yang berada di wilayah HCV perusahaan perkebunan kelapa sawit.
"(Seorang dari) level GM (general manager)-nya ngobrol sama saya, 'Maaf ya, saya sebelum ketemu sama Mbak Stella, saya profiling dulu. Jadi, kami enggak bisa menerima Mbak Stella ke tempat HCV kami untuk melihat orang utan di sana'. Katanya gitu. 'Kenapa Pak?', 'Ya kami ada ketakutan lah'," cerita Stella.
"Ketika saya telusuri investigasi dengan beberapa teman-teman yang memang sudah bekerja sama dengan perusahaan itu, perusahaan takut nanti, ilmuwan seperti NGO-NGO (organisasi nirlaba) lainnya, nanti menemukan satu hal gitu nanti diberitakan aneh-aneh gitu. Nah, itulah yang terjadi gitu," tambah dia.
Semestinya, perusahaan jujur jika sudah menjalankan program ESG dan membanggakannya.
Namun, kenyataanya, Stella tidak diperbolehkan menyaksikan koridor orang utan di wilayah konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Imbasnya, ada atau tidaknya praktik greenwashing menjadi samar-samar. Ia menganggap ketakutan perusahaan justru berpotensi dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan berani membuka data ESG-nya.
"Itu bukan defensi, itu menampilkan secara fakta, bukan defensif. Bicara dengan edukasi. Nanti, untuk narasinya bukan defensif, tapi untuk mengedukasi gitu supaya tidak terlihat bahwa si perusahaan itu defensif terhadap isu yang beredar," ucap Stella.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya