50 Persen Listrik ASEAN Dipasok PLTU, Pensiun Dini Perlu Dikebut

JAKARTA, KOMPAS.com – ASEAN Taxonomy Board (ATB) menerbitkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi kedua (ATSF v2) pada Maret 2023.

Untuk diketahui, taksonomi ini menjadi panduan dalam mengklasifikasi kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan hijau.

Dalam taksonomi ini, untuk pertama kalinya ATB mempertimbangkan pengakhiran operasional atau memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara bertahap.

Baca juga: PLTU Kawasan Industri Dinilai Hambat Indonesia Tarik Investasi Hijau

Pensiun PLTU batu bara di ASEAN dipertimbangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan untuk mencapai target Persetujuan Paris.

Lembaga think tank energi Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap, wacana pensiun PLTU batu bara dalam ATSF v2 diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman negara anggota ASEAN terhadap transisi energi yang berkeadilan.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyambut baik kehadiran ATSF v2 sebagai standar bersama ASEAN untuk pembiayaan hijau.

Fabby menyampaikan, saat ini lebih dari separuh listrik di ASEAN berasal dari PLTU batu bara.

Baca juga: G7 Sepakat Pensiun Dini PLTU Batu Bara Lebih Cepat

Adanya pendanaan untuk pensiun PLTU secara dini merupakan indikasi bahwa pemerintah di ASEAN mendukung pencapaian emisi net zero pada pertengahan abad ini.

Untuk mencapai target Persetujuan Paris, kata Fabby, seluruh PLTU harus dipensiunkan pada 2040.

“Fakta bahwa lebih dari 50 persen PLTU yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara berusia kurang dari 10 tahun memiliki konsekuensi bahwa pengakhiran dini PLTU membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup besar, yang dikombinasi dengan pembiayaan untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan untuk memastikan keamanan pasokan energi di kawasan yang ekonominya tumbuh pesat,” ucap Fabby.

“Dalam konteks ini ATSF v2 dapat mengakselerasi pengakhiran operasi PLTU di ASEAN melalui pendanaan hijau,” sambung Fabby dalam pers rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: Lebaran 2023, PLN Indonesia Power Jamin PLTU Pelabuhan Ratu Siap Pasok Listrik

IESR menilai implementasi taksonomi ASEAN ini perlu dioptimalkan seiring keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Indonesia diharapkan dapat memperkuat kerja sama di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi tantangan transisi energi, di antaranya rendahnya investasi di sektor energi terbarukan dan pensiun PLTU batu bara.

Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa peluang pendanaan internasional untuk pengembangan energi terbarukan dan pensiun PLTU batu bara melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Energy Transition Mechanism (ETM), dan Clean Investment Fund-Accelerated Coal Transition (CIF-ACT) dengan total 24,05 miliar dollar AS.

Di satu sisi, IESR mengkaji setidaknya diperlukan 135 miliar dollar AS hingga 2030 untuk biaya transisi energi di Indonesia, termasuk pensiun PLTU batu bara.

Koordinator Proyek Pembiayaan Berkelanjutan Ekonomi Hijau IESR Farah Vianda mengatakan, masuknya pembiayaan pengakhiran operasional PLTU ke dalam kategori kuning dan hijau menjadi akan memperbesar peluang untuk melakukan pendanaan terkait transisi energi.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Alasan Lembaga Keuangan Enggan Danai Pensiun Dini PLTU

“Perlu adanya komunikasi yang jelas dari pihak regulator kepada pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk memperbolehkan pembiayaan untuk kegiatan tersebut. Sebab, beberapa lembaga keuangan sudah melakukan komitmen untuk tidak lagi mendukung pendanaan terkait batu bara. Namun, tentunya kategori kegiatan ini berbeda,” ucap Farah Vianda.

Berdasarkan analisis IESR, selama lima tahun terakhir, rata-rata investasi energi terbarukan hanya mencapai 1,6 miliar dollar AS per tahun.

Jumlah ini baru mencapai 20 persen dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23 persen di 2025.

Berdasarkan hitungan IESR, terdapat potensi pendanaan dari internasional sebesar 13,1 miliar dollar AS atau 35,4 pers dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar 36,95 miliar dollar AS pada 2025 untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23 persen.

Baca juga: Tahun Ini 99 PLTU Ikut Perdagangan Karbon, Berapa Nilai Transaksinya?