Penanganan Stunting Tidak Boleh Berhenti meski Presiden Berganti

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan stunting di Indonesia tidak boleh berhenti meski Presiden RI berganti.

"Siapapun presiden, gubernur, wali kota, camat, dan lurah yang berganti maka penanganan stunting harus berkelanjutan selama kita masih hidup," kata Muhadjir dalam kunjungan kerja ke Balai Penyuluhan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (19/5/2023).

Didampingi Gubernur Riau Syamsuar di balai penyuluhan tersebut, Muhadjir juga menyerahkan bantuan makanan bergizi kepada keluarga anak berisiko stunting.

Baca juga: NTT Optimistis Persentase Anak Stunting Turun di Bawah Target Nasional

Muhadjir mengatakan untuk menangani stunting berkelanjutan tidaklah mudah dan dibutuhkan kerja keras, sebagaimana dilansir Antara.

Apalagi, jika ingin menjadi negara maju maka angka stunting harus di bawah 10 persen. Sebab, untuk membangun negara harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang sehat sejak lahir dan tidak stunting.

Karenanya, penurunan angka stunting juga harus terintegrasi dengan penanganan keluarga miskin.

"Tidak boleh ada lagi warga di Pekanbaru atau di Riau memiliki anak stunting tapi tidak menerima bantuan karena belum terdata dalam keluarga miskin. Jika tidak terdata di kota maka keluarga itu masih bisa menerima bantuan sosial di provinsi maupun kementerian," kata Muhadjir.

Baca juga: 3 Provinsi Ini Alami Penurunan Stunting Balita Paling Besar

Untuk lurah dan Penggerak PKK, katanya, harus tahu warga mereka yang hamil, menggerakkan bidan desa untuk melihat kondisi kesehatan ibu hamil. Jika mereka dari keluarga tidak mampu maka harus dicek apakah telah menerima bantuan sosial atau belum.

Jika belum, katanya, harus diberikan bantuan. Dana desa bisa dipakai untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem atau dari APBD.

Dia juga meminta puskesmas agar tidak lagi memberi biskuit sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, namun mengganti dengan makanan lokal yang bergizi.

Baca juga: 21,6 Persen Balita di Indonesia Stunting pada 2022, NTT Paling Banyak

"Di Pekanbaru banyak ikan yang mengandung protein, ini lebih sehat, ikan memiliki protein lebih bagus untuk ibu hamil dan janinnya," ucap Muhadjir.

"Ibu hamil rajin memeriksakan kandungan dengan USG di puskesmas. Ini nggak bayar. Awas ya kalau bayar. Dengan demikian jika ada tanda-tanda stunting bisa langsung diintervensi. Sebab penanganan stunting lebih mudah ketika bayi masih dalam kandungan," sambungnya.

Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau Mardalena Wati Yulia menjelaskan, agenda Muhadjir adalah berdialog dengan keluarga yang anaknya tergolong stunting.

Baca juga: 44 Persen Balita di Sumba Barat Daya Stunting karena Krisis Air Bersih

"Diharapkan dengan kunjungan ini bisa menjadi penyemangat kami. Apalagi Menko PMK merupakan Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Di Pekanbaru, Menko PMK juga menyerahkan bantuan makanan bergizi kepada keluarga yang memiliki anak stunting," kata Mardalena.

Kecamatan Marpoyan Damai dipilih untuk dikunjungi Menko PMK karena selama ini sangat proaktif berupaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Bahkan, sudah memiliki aplikasi sendiri yang berfungsi mendeteksi anak berisiko stunting.

Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) maka sudah ada 318 anak dapat pendampingan gizi.

"Bahkan kini ada tambahan 200-an keluarga yang mendapat pendampingan agar mereka menerima makanan yang bergizi beras, telur dan susu bagi keluarga berisiko stunting.Petugas pendamping juga menerima insentif," ucap Indra.

Baca juga: Atasi Stunting, Pemkab Nunukan Kucurkan APBD Bantuan Makanan Bergizi