Aspek Lingkungan Dikalahkan Aspek Ekonomi dalam Transisi Energi Indonesia

KOMPAS.com – Aspek ekonomi masih menjadi fokus yang relatif lebih besar dibandingkan aspek lingkungan dan sosial dalam proses transisi energi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam studi terbaru dari Dala Institute berjudul Nexus Assessment of Indonesia's Energy Sector. Tingginya fokus terhadap ekonomi tercermin dari berbagai tingkat, baik di tingkat kebijakan nasional, tingkat operator, hingga tingkat implementasi proyek.

Peneliti Dala Institute Hamidah Busyrah mengatakan, aspek ekonomi saat ini masih mendominasi semua tahap penyusunan rancangan kebijakan transisi energi, sebagaimana dilansir Antara, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Komitmen Akselerasi Transisi Menuju Nol Emisi ASEAN

“Terutama didorong oleh fokus pada pemenuhan kebutuhan listrik nasional dan target PDB (produk domestik bruto) demi masuk dalam kategori negara maju pada 2045,” ujar Hamidah.

Laporan tersebut bertujuan memaparkan bukti berbasis data dan usulan strategi tentang mengimplementasikan pola pikir keterkaitan atau nexus ke dalam proses formulasi kebijakan negara di sektor ketenagalistrikan.

Ada penilaian keterkaitan dari tiga aspek yakni transformasi ekonomi, kelestarian lingkungan, dan inklusivitas sosial dalam visi nasional untuk transisi menuju tenaga listrik berkelanjutan.

Dilanjutkan dengan menganalisis kebijakan, peraturan, rencana dan strategi transisi energi sektor ketenagalistrikan di tingkat kebijakan nasional, operator, dan implementasi proyek.

“Adanya objektif berbasis nexus energi di semua tingkatan tidak menjamin kebijakan dan strategi yang ada akan benar-benar direalisasikan," ujar peneliti Dala Institute lainnya Balgis Inayah.

Baca juga: Percepat Transisi Energi Perlu Kerja Sama Semua Pihak

Laporan studi itu menunjukkan baik di tingkat kebijakan nasional, operator dan implementasi proyek, kebijakan dan strategi sektor ketenagalistrikan masih lebih berfokus pada prioritas ekonomi.

Sedangkan konteks lingkungan dan sosial secara tidak langsung kerap dipertimbangkan karena adanya pertukaran atau trade-off yang kompleks.

Sehingga, perlu meyakinkan pihak terkait untuk lebih gencar dalam mengimplementasikan transisi energi yang transformatif, berkelanjutan, dan inklusif untuk sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Direktur dan pendiri Dala Institue Aidy Halimanjaya menyatakan, analisis politik sebelumnya mengindikasikan adanya kendala serius seputar kebijakan yang sulit diprediksi dan kurangnya koordinasi antarkementerian dalam pengembangan kebijakan untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan.

Secara khusus, kata Aidy, Indonesia telah mengalami kendala prinsipal-agen multi-segi.

Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan, Indonesia Perlu Siapkan Paket Pembiayaan Komprehensif

Penjelasan Aidy mengacu pada bagaimana PT PLN, perusahaan listrik milik negara yang memiliki otoritas tunggal dalam mengelola transmisi dan distribusi daya listrik di Indonesia, juga mengelola berbagai kebijakan prioritas sejumlah pemangku kepentingan prinsipal.

Itu termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dampak dari sistem regulasi yang rumit tersebut terlihat dari pendekatan tata kelola campuran pada sektor ketenagalistrikan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana kerap terdeteksi kendala dalam menegosiasikan perjanjian pembelian tenaga listrik.

Selain itu, persyaratan kepatuhan juga kerap menjadi rintangan yang signifikan bagi pengembangan proyek energi terbarukan.

Dala Institute merekomendasikan beberapa hal. Di tingkat kebijakan nasional, pemerintah perlu merancang rencana yang terperinci, praktis, dan kohesif untuk mengintegrasikan tujuan dan target nexus ke dalam rangkaian pengembangan sistem energi yang sudah ada dan mencerminkannya dalam sebuah dokumen terpadu yang otoritatif.

Baca juga: Akselerasi Transisi Energi dengan Interkoneksi Jaringan dan Teknologi Penyimpanan

Kemudian, secara eksplisit menggantikan regulasi sebelumnya yang bertentangan dan kontraproduktif, mengingat adanya momentum pergantian pemimpin politik di tahun mendatang.

Selain itu, diperlukan pembangunan kapasitas kelembagaan untuk mengidentifikasi masalah sistemik dan menerjemahkannya ke dalam pengembangan strategi yang dapat mengarah pada reformasi kebijakan energi dan mempengaruhi mandat tata kelola.

Di tingkat operator, operator tenaga listrik perlu lebih sering berkolaborasi dengan komunitas lokal dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam penerapan praktik energi berkelanjutan.

Operator juga perlu bekerja sama dengan organisasi di tingkat daerah, misalnya Asosiasi Energi Surya Indonesia untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan dan mempercepat penyambungan daya listrik di daerah, terutama di permukiman berpenghasilan rendah.

Baca juga: Bumikan Transisi Energi, IESR Luncurkan Pembelajaran Lewat Website

Sedangkan di tingkat implementasi, pelaksana di akar rumput perlu merumuskan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi berdasarkan hasil-hasil berbasis target nexus untuk memantau kemajuan dan dampak proyek energi terbarukan.

Kerangka kerja harus mencakup metrik pencapaian, namun tidak hanya fokus pada pengukuran numerik tanpa evaluasi mendalam.

Personel yang terlibat juga perlu menggali praktik-praktik baik di tingkat proyek guna mengadopsi standar pengamanan dari investor atau pemberi pinjaman, khususnya perihal manajemen risiko dan rencana pemantauan dampak.

“Sudah saatnya sektor ketenagalistrikan Indonesia menjadi motor penggerak yang memicu lebih banyak dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang menggenggam erat prinsip lingkungan berkelanjutan dan inklusi sosial,” ujar Aidy.

Baca juga: Pembiayaan Campuran Didukung Guna Percepat Transisi Energi Indonesia