Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/08/2023, 21:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk mengangkat isu krisis iklim dan lingkungan hidup dalam hajatan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Dorongan tersebut diberikan oleh Greenpeace Indonesia dan secara resmi disampaikan kepada komisioner KPU August Mellaz di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Greenpeace Indonesia berharap, KPU bisa merancang pemilu 2024 menjadi sebuah proses demokratis untuk membicarakan persoalan-persoalan bangsa di tengah sejumlah krisis yang melanda Indonesia dan global.

Baca juga: Perempuan Jadi Kelompok Paling Terdampak Perubahan Iklim di Indonesia

Saat ini, masyarakat global menghadapi krisis iklim diikuti ancaman krisis pangan dan air serta kepunahan keanekaragaman hayati.

Krisis tersebut diakibatkan oleh kebijakan ekonomi ekstraktif dan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, hak asasi manusia, serta hak-hak generasi saat ini maupun yang akan datang.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai, KPU dapat mengambil peran dalam upaya mengatasi krisis iklim.

“Di sisi lain, pemilu bisa menjadi jalan demokratis untuk memilih para pemimpin yang mau berkomitmen dan beraksi menyelamatkan Bumi dari krisis iklim,” kata Leonard dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Gender dan Perubahan Iklim Jadi Topik dalam Dialog Nasional yang Digelar KPPPA dan KLHK

“Isu krisis iklim pun sudah menjadi perhatian dalam pemilu-pemilu di beberapa negara seperti AS dan Brasil,” imbuhnya.

Ada empat usulan yang disampaikan Greenpeace Indonesia kepada KPU.

Pertama, meminta KPU mewajibkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memasukkan isu krisis iklim dan lingkungan hidup dalam dokumen visi misi dan program resmi yang akan didaftarkan ke KPU.

Kedua, meminta KPU membuat debat capres khusus bertema krisis iklim dan lingkungan hidup. Selain itu, debat tema isu ekonomi juga harus mengangkat topik ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai alternatif dari ekonomi ekstraktif.

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Temu Pejabat Lingkungan ASEAN, Indonesia Ajak Atasi Perubahan Iklim

Ketiga, KPU diharapkan mewajibkan calon legislatif, khususnya DPR dan DPD RI, untuk memasukkan laporan harta kekayaan dan dana kampanye dalam situs resmi KPU.

Keempat, mendorong KPU memperketat pengaturan dana politik, khususnya dana kampanye. Ini berlaku bukan hanya bagi para calon, tetapi juga tim pemenangan dan partai pengusungnya.

August mengatakan, secara prinsip lembaganya menaruh perhatian pada isu krisis iklim.

Dia menambahkan, pihaknya akan membahas usulan-usulan ini dengan para pimpinan KPU lainnya.

Baca juga: Pertanian Paling Terdampak Perubahan Iklim, Produksi Bisa Merosot

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Pemerintah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
LSM/Figur
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
LSM/Figur
Danone Dorong Tanggung Jawab Kolektif Atasi Sampah Plastik
Danone Dorong Tanggung Jawab Kolektif Atasi Sampah Plastik
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau