Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 19 Oktober 2023, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkapkan, perusahaan membutuhkan total investasi 155 miliar dollar AS (sekitar Rp 2.450 triliun) guna mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) untuk 17 tahun ke depan, mulai 2023 hingga 2040.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Manajemen Resiko PT PLN Suroso Isnandar dalam konferensi pers Hari Listrik Nasional ke-78 Enlit Asia 2023 di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Suroso menyampaikan, uang sebanyak itu akan dipakai untuk beberapa hal yakni membangun pembangkit listrik baru, meningkatkan kapasitas transmisi dan distribusi, dan mengembangkan smart grid.

Baca juga: Satu Dekade Belt and Road Initiative, Indonesia-China Perlu Pertegas Komitmen Pengembangan EBT

Strategi tersebut sesuai dengan rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2023-2040 yang mendorong pengembangan EBT.

PT PLN sudah memiliki beberapa proyek yakni pembangunan 35.000 megawatt (MW) pembangkit listrik berbasis EBT.

PLN akan mengandalkan berbagai sumber pendanaan untuk membiayai investasi tersebut, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman dari lembaga keuangan internasional, dan investasi dari swasta.

“Terbaru PLN sudah (meneken) MoU dengan China dalam pengembangan smart grid dengan nilai valuasi kerjasama 54 miliar dollar AS,” kata Suroso, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Greenpeace Anggap Aturan Surya Atap Hambat Perkembangan EBT

Dia berharap, kolaborasi tersebut dapat mengakselerasi skenario transisi energi pemerintah dengan target 75 persen penambahan kapasitas pembangkit EBT dan 25 persen dari gas alam pada 2040.

PLTS jadi prioritas

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pengembangan PLTS akan menjadi fokus dalam transisi energi di Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menuturkan, pembangunan PLTS dimaksimalkan karena paling mudah.

Selain itu, ongkosnya juga lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbasis EBTyang lainnya.

Baca juga: Pemerintah Target Indonesia Punya 700 GW Pembangkit EBT

Berdasarkan perhitungan ahli ketenagalistrikan, pembangunan PLTS sangat cepat, jarang yang memakan waktu lama hingga tiga tahun.

Sedangkan untuk pembangkit listrik lain seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) membutuhkan waktu paling lama yakni 10 tahun sampai bisa berproduksi mengalirkan listrik.

Berdasarkan data realisasi kapasitas terpasang EBT di wilayah pengusahaan PLN, sampai dengan semester pertama 2023, pembangunan PLTS sudah mencapai sebesar 91,36 persen dari sebelumnya 89,87 persen 2022.

PLTS terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, menjadi salah satu dari tiga pembangunan PLTS terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dua tahun terakhir.

Baca juga: Pemerintah Optimistis Capai NZE Sebelum 2060, EBT Jadi Andalan

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bibit Siklon Picu Hujan dan Angin Kencang di NTB hingga Awal Januari 2026
Bibit Siklon Picu Hujan dan Angin Kencang di NTB hingga Awal Januari 2026
Pemerintah
2 Orangutan Dilepasliar ke TN Tanjung Puting Kalimantan Tengah
2 Orangutan Dilepasliar ke TN Tanjung Puting Kalimantan Tengah
Pemerintah
IPB Petakan 1.008 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
IPB Petakan 1.008 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah
Krisis Air Bersih, KLH Kirim 10.000 Galon dan Alat Penjernih ke Aceh
Krisis Air Bersih, KLH Kirim 10.000 Galon dan Alat Penjernih ke Aceh
Pemerintah
Ahli Lingkungan Sebut Perubahan Iklim Langgar Hak Asasi Manusia
Ahli Lingkungan Sebut Perubahan Iklim Langgar Hak Asasi Manusia
Pemerintah
Pasar Inverter Surya Global Diprediksi Turun Selama Dua Tahun ke Depan
Pasar Inverter Surya Global Diprediksi Turun Selama Dua Tahun ke Depan
Swasta
Peneliti Ungkap Krisis Iklim Tentukan Nasib Tempat Tinggal Kita
Peneliti Ungkap Krisis Iklim Tentukan Nasib Tempat Tinggal Kita
Pemerintah
Kapasitas Produksi Etanol Masih Rendah,  Akademisi ITB Soroti Wacana BBM E10
Kapasitas Produksi Etanol Masih Rendah, Akademisi ITB Soroti Wacana BBM E10
Pemerintah
Siklon Tropis di Indonesia: Fenomena Langka dan Ancaman Nyata Akhir Tahun
Siklon Tropis di Indonesia: Fenomena Langka dan Ancaman Nyata Akhir Tahun
Pemerintah
Sampah Pemudik Capai 59.000 Ton, KLH Minta Pengelola Rest Area Olah Sendiri
Sampah Pemudik Capai 59.000 Ton, KLH Minta Pengelola Rest Area Olah Sendiri
Pemerintah
Genjot Transisi Energi, Jepang Siapkan Subsidi 1,34 Miliar Dollar AS
Genjot Transisi Energi, Jepang Siapkan Subsidi 1,34 Miliar Dollar AS
Pemerintah
Kemenhut Bersih-bersih Gelondongan Kayu Terbawa Arus Banjir di Sumatera
Kemenhut Bersih-bersih Gelondongan Kayu Terbawa Arus Banjir di Sumatera
Pemerintah
Guru Besar UGM: RI Mestinya Pajaki Minuman Berpemanis dan Beri Subsidi Makanan Sehat
Guru Besar UGM: RI Mestinya Pajaki Minuman Berpemanis dan Beri Subsidi Makanan Sehat
LSM/Figur
Lahan Gambut Dunia jadi Garis Depan Lawan Perubahan Iklim
Lahan Gambut Dunia jadi Garis Depan Lawan Perubahan Iklim
Pemerintah
Waspadai Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang dan Petir Selama Nataru
Waspadai Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang dan Petir Selama Nataru
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau