Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 11 November 2023, 19:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mereplikasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di sejumlah lokasi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi usai peresmian PLTS Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023).

Yudo menuturkan, potensi muka air berupa waduk dan bendungan di Indonesia sangat besar untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan PLTS terapung.

Baca juga: PLTS Terapung Cirata Diresmikan, Potensi Waduk Lain Menanti Digarap

“Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah mereplikasi (PLTS Terapung) ini dan akan kita scaling up dengan begitu banyak potensi waduk di Indonesia, mengingat pemerintah akhir-akhir ini aktif membangun waduk dan bendungan,” kata Yudi dikutip dari situs web Kementerian ESDM.

Menurut Kementerian ESDM, potensi PLTS terapung yang bisa dibangun di danau dan bendungan lainnya di Indonesia mencapai 89,36 gigawatt (GW) yang tersebar di 295 lokasi.

Dari total potensi tersebut, potensi PLTS terapung di danau sebesar 74,67 GW di 36 lokasi dan PLTS terapung di bendungan sebesar 14,7 GW di 259 lokasi.

Dalam beberapa tahun ke depan, tambah Yudo, akan ada dua PLTS terapung yang juga akan beroperasi, yakni PLTS Terapung Saguling dan Singkarak.

Baca juga: Terbesar di Asia Tenggara, PLTS Terapung Cirata Kalahkan Tengeh Singapura

“Yang terdekat itu sekarang itu di Saguling, bendungan pertama cascade-nya sungai Citarum, dan satu lagi Singkarak, itu yang terdekat,” ucapnya.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030, PLTS Terapung Saguling di Jawa Barat akan memiliki kapasitas sebesar 60 MW.

Sedangkan PTLS Terapung Singkarak di Sumatera Barat rencananya memiliki kapasitas 48 MW.

Masih menurut RUPTL 2021-2030, masih akan ada lima PLTS terapung yang akan dibangun hingga 2030.

Kelima PLTS terapung tersebut masing-masing di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Jawa tengah sebesar 100 MW, Waduk Sutami Jawa Timur sebesar 122 MW, Waduk Jatiluhur Jawa Barat sebesar 100 MW, Waduk Mrica Jawa Barat 60 MW, dan Waduk Wonorejo Jawa Timur 122 MW.

Baca juga: Sejumlah 3.248 KK di Kepri Dapat Akses PLTS dan Dapat Bantuan BPBL

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan terkait pengembangan PLTS terapung khususnya mengenai pemanfaatan waduk.

Salah satu aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 6/2020 tentang Perubahan atas Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

Aturan tersebut memperbolehkan pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk untuk PLTS terapung sebesar 5 persen luas permukaan waduk pada muka air normal.

Di sisi lain, lembaga think tank IESR merekomendasikan agar luasan pemanfaatan waduk untuk pemasangan PLTS terapung bisa dinaikkan di atas 20 persen supaya lebih optimal.

Baca juga: Dimulai, Proyek PLTS Berkapasitas 50 Megawatt di IKN

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR Marlistya Citraningrum memandang, pengembangan PLTS terapung menjadi salah satu peluang untuk mengatasi permasalahan lahan dalam pengembangan PLTS.

Pasalnya, selama ini pengembangan PLTS terhambat oleh ketersediaan lahan, utama di wilayah yang sudah padat dengan harga tanah yang tinggi.

Selain itu, faktor tutupan lahan juga memengaruhi pengembangan PLTS, misalnya terlalu curam atau merupakan lahan pertanian produktif.

“Indonesia juga memiliki cukup banyak bendungan, baik dengan PLTA atau tidak, yang bisa digunakan sebagai lokasi potensial,” jelas Marlistya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Potensi PLTS Terapung Indonesia Melimpah Ruah

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau