Hilirisasi Nikel di Halmahera, Dugaan Pelanggaran HAM dan Perusakan Lingkungan

KOMPAS.com - Sekilas, hilirisasi nikel di Indonesia nampak memberi narasi positif terhadap proses transisi energi maupun industri energi terbarukan di Tanah Air. 

Namun kenyataannya, hilirisasi nikel di Indonesia perlu dievaluasi. Sebab, kendati digadang-gadang sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik untuk keberhasilan nol emisi, proses produksinya justru menimbulkan paradoks, karena merusak lingkungan dan melanggar keadilan. 

Dalam laporan riset Climate Right International (CRI) yang dirilis 17 Januari 2024, organisasi yang berbasis di Amerika Serikat tersebut menemukan adanya dampak negatif dari kompleks industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera, Maluku Utara.

Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, pembuangan limbah, deforestasi, hingga pencemaran air dan udara. 

Ketidakadilan dalam hak asasi manusia

Berdasarkan wawancara 45 warga di sekitar operasi pertambangan dan peleburan nikel di IWIP, masyarakat menyebut tidak adanya keterlibatan dalam perencanaan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sampai pengambilan tanah tanpa persetujuan. 

“Mereka melapor pada kami bahwa tanah mereka diambil, tanpa kompensasi, tidak setimpal atau bahkan tidak ada sama sekali, serta terjadi praktik jual-beli lahan yang tidak adil,” ujar Researcher CRI Krista Shennum, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Mendekati Debat Cawapres, Para Kandidat Diminta Terbuka Soal Hilirisasi Nikel

Ia mengungkap pengakuan salah seorang warga Gemaf, yang merupakan petani pemilik lahan yang ditanami kakao, sagu, dan pala, yang berada di dalam batas-batas wilayah IWIP saat ini.

Pada 2018, perwakilan perusahaan menebangi pepohonan di lahan miliknya, memblokir jalan untuk memutus akses ke kebun, dan menggali tanah, tanpa seizin pemilik.

Bahkan, kata Krista, warga kerap didatangi aparat kepolisian di rumah saat malam atau dini hari, untuk "negosiasi" agar memberikan tanah mereka.

Pencemaran lingkungan

Dengan menggunakan analisis geospasial, CRI dan Al Climate Initiative di University of California, Berkeley, menetapkan setidaknya 5.331 hektar hutan tropis telah ditebang di dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera.

Hal ini berdampak pada hilangnya sekitar 2,04 metrik ton rumah kaca (CO2e) yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon di dalam hutan-hutan tersebut.

Industri nikel di Halmahera mengoperasikan lima unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan akan membangun hingga 12 unit untuk daya menjalankan smelter peleburan nikelnya dengan total 3,78 gigawatt (GW) per tahun.

Baca juga: Nikel Sulteng dan Maluku Terbesar di Dunia, RI Belum Bisa Produksi Sendiri

PLTU luar jaringan ini menghasilkan gas rumah kaca yang besar karena batubara yang digunakan berkualitas rendah dari Kalimantan. 

"Batu bara berkualitas rendah ini jika dikalkulasikan, akan melebihi pemakaian batu bara Brasil dan Spanyol dalam satu tahun," tutur Krista. 

Pertambangan nikel di sana juga menjadi pemicu deforestasi yang signifikan, yang merupakan penyebab lain dari krisis iklim dan musnahnya keanekaragaman hayati.

Ekosistem sungai, laut, dan lahan pertanian sebagai sumber mata pencarian masyarakat rusak karena sistem pengolahan limbah yang tidak sesuai. Sumber air bersih dari sungai dan laut, maupun irigasi pertanian tercemar limbah. 

“Warga adat merasakan ancaman terhadap matapencaharian dan kehidupan tradisional. Masyarakat yang sudah lama berprofesi sebagai nelayan atau petani tidak bisa melakukan pencaharian mereka lagi," terang Krista. 

DOK. Humas PT IWIP PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menyelenggarakan berbagai pelatihan tentang penggunaan alat berat di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Air sungai pun berubah menjadi kecokelatan dan berlumpur, mengindikasikan adanya pencemaran logam berat yang berbahaya. 

Lebih jauh lagi, ia menuturkan, banyak penyakit muncul dari kualitas air dan udara yang sudah tercemar, termasuk gangguan pernapasan dan kulit. 

Kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan maupun Pemerintah Indonesia semakin memperburuk keadaan. 

Masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi mengenai dampak pencemaran industri terhadap kehidupan mereka.

"Pemerintah tidak pernah memberikan informasi yang jelas mengenai kegiatan dan dampak proyek tersebut,” kata Krista. 

Baca juga:

• Ironis, Bank Eropa Danai Industri Nikel yang Dianggap Merusak Lingkungan
• Masifnya Tambang Nikel di Sulawesi Picu Deforestasi dan Dampak Lingkungan

Evaluasi hilirisasi nikel

CRI mengaku telah menyerahkan laporan dalam setahun terakhir ini kepada sejumlah perusahaan nikel, perusahaan kendaraan listrik seperti Tesla dan Ford, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kedutaan Besar China dan Kedubes Amerika Serikat di Indonesia.

Namun, tidak ada satupun yang menjawab atau memberikan tindak nyata yang konkret untuk menjawab persoalan tersebut.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.id (7/11/2023), PT IWIP mengeklaim telah melakukan pemantauan secara reguler, dengan melibatkan laboratorium lingkungan terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

PT IWIP juga telah memasang alat pemantauan kualitas air yang terkoneksi langsung dengan server KLHK.

Kemudian, IWIP mengaku telah mengelola lingkungan dan memantaunya rutin setiap enam bulan pada aspek geofisika dan kimia dengan total mencapai lebih dari 200 titik lokasi pemantauan.

Area sekitar kawasan dikatakan telah dijaga agar para nelayan tidak mendapat dampak dari pengaruh laut yang ada di kawasan industri. Misalnya dengan membuat kolam sedimen dan adanya silt curtain pada muara yang ada di area IWIP. 

Baca juga: Jika Terbukti Melanggar, Perusahaan Nikel Bakal Dilaporkan ke Pemerintah

Adapun dengan temuan ini, Direktur Eksekutif CRI Brad Adams menyebut pentingnya evaluasi dan pengawasan segala bentuk hilirisasi industri di Indonesia.

Termasuk hilirisasi nikel dan sejumlah industri energi terbarukan lainnya, yang belum banyak disoroti karena disebut sebagai industri penghasil energi ramah lingkungan.

"Transisi energi diperlukan, tapi bagaimana memastikan hak asasi manusia terpenuhi, lingkungan terjaga, dan semua aturan dilakukan," ujar Brad. 

Ia menegaskan, transisi energi penting demi mencapai target net zero emission pada 2060. Namun, jangan sampai Indonesia mau memiliki industri mobil listrik mendunia, dengan cara mengorbankan masyarakat di banyak daerah. 

"Perlu ada pengawasan dan sanksi yang tegas. Tapi kekuatan Pemerintah Indonesia untuk mengatur investor masih lemah, lebih banyak diberi jalan dan kemudahan. Conflict of interest dan korupsi juga masih tinggi," pungkas dia.