Kedaulatan Pangan dan Harga Diri Bangsa

Kedua, kerugian ekologis. Padahal lahan sawah memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekologis seperti menyimpan air, mengurangi risiko banjir, dan menjaga keanekaragaman hayati.

Ketiga, konflik sosial. Alih fungsi lahan sawah dapat memicu konflik sosial antara pemilik lahan dan pemerintah, atau petani dengan pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan tersebut.

Konflik sosial dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Singkatnya, semua instrumen hukum dan kebijakan yang baik harus diimplementasikan secara konsisten dan kebijakan masa lalu yang buruk di amandemen—perbaikan.

Selanjutnya perbaikan data. Negara harus hadir untuk menyediakan data berkualitas, objektif dan mudah diakses.

Data tersebut menjadi penting terutama untuk mendukung setiap proses perencanaan hingga pengambilan keputusan termasuk mendukung R&D, inovasi dan investasi.

Lokus utama dari semua itu adalah mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan demoktratis dan politik angggaran yang memadai, pendekatan teknokratik, partisipatif masyarakat tak terkecuali masyarakat adat, dan memastikan tidak merusak lingkungan.

Dengan memaksimalkan modal sosial bangsa ini: sumberdaya yang melimpah ruah, tanah yang subur, iklim yang mendukung, sampai budaya bertani yang sudah menjadi nadi kita selama ratusan tahun, maka kebijakan-strategi-manajemen-personalia untuk menjalankannya berada dalam satu orkestrasi presiden untuk mewujudkan visi besar “Indonesia Berdaulat Pangan”.

Ini menjadi dasar untuk meletakan pangan Indonesia sebagai tanggung jawab konstitusional dan tanggung jawab moral dan berdikari.