Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Jadi Provinsi yang Warganya Paling Banyak Ngontrak Rumah

Kompas.com, 14 Februari 2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Meski menjadi pusat pemerintahan nasional, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi provinsi dengan persentase warga yang paling banyak mengontrak rumah pada 2023.

Menurut publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 22,82 persen warga di DKI Jakarta masih mengontrak rumah.

Itu artinya, sekitar dua dari 10 keluarga di DKI Jakarta masih mengontrak rumah atau bangunan tempat tinggal.

Baca juga: Abah Jajang, Pemilik Rumah Surga di Cianjur Dapat Penghargaan Tokoh Lingkungan

Persentase warga yang masih mengontrak di DKI Jakarta tersebut jauh berada di atas rata-rata nasional yaitu 5,05 persen.

Data tersebut disarikan oleh BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Jumlah sampel Susenas Maret 2023 mencakup 345.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di Indonesia

Dari jumlah sampel tersebut, dapat dihasilkan estimasi hingga tingkat kabupaten atau kota.

Baca juga: Canggih, Sepeda Ini Bisa Listriki Laptop, Smartphone, dan Rumah

Selain DKI Jakarta, ada lima provinsi lain dengan persentase warga yang paling banyak mengontrak rumah pada 2023.

Kelima provinsi tersebut aalah Kepulauan Riau 16,35 persen, Kalimantan Timur 10,41 persen, Sumatera Utara 9,72 persen, Kalimantan Utara 9,63 persen, dan Bali 8,22 persen

Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri di DKI Jakarta juga yang terendah dari semua provinsi di Indonesia.

Baca juga: Penggerak Rendang Goes To Europe, Beroleh Penghargaan Rumah Zakat

Menurut BPS, baru ada 56,7 persen rumah tangga di DKI Jakarta yang memiliki rumah atau bangunan tempat tinggalnya sendiri.

Kepemilikan rumah di DKI Jakarta juga di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 84,79 persen.

Sisanya, 18,99 persen rumah tangga tinggal di rumah bebas sewa dan 1,62 persen tinggal di rumah atau bangunan dinas.

Baca juga: Pemerintah Tekan 127.67 Juta Ton Emisi Gas Rumah Kaca Sepanjang 2023

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
BUMN
Raja Charles III Inggris Soroti Krisis Iklim Global lewat Dokumenter
Raja Charles III Inggris Soroti Krisis Iklim Global lewat Dokumenter
Pemerintah
Rumitnya Penanganan Polusi Udara, Tak Mengenal Batas Wilayah
Rumitnya Penanganan Polusi Udara, Tak Mengenal Batas Wilayah
LSM/Figur
Bambu Bisa Jadi 'Superfood', tapi Ada Risiko yang Perlu Diperhatikan
Bambu Bisa Jadi "Superfood", tapi Ada Risiko yang Perlu Diperhatikan
LSM/Figur
Pemanfaatan Tenaga Nuklir Jadi Salah Satu Fokus Dewan Energi Nasional
Pemanfaatan Tenaga Nuklir Jadi Salah Satu Fokus Dewan Energi Nasional
Pemerintah
Ekspansi Sawit di Papua, Biodiesel untuk Transisi Energi Belum Ramah Lingkungan
Ekspansi Sawit di Papua, Biodiesel untuk Transisi Energi Belum Ramah Lingkungan
LSM/Figur
Masyarakat Kalimantan Timur Berhasil Manfaatkan Limbah Ternak Jadi Biogas
Masyarakat Kalimantan Timur Berhasil Manfaatkan Limbah Ternak Jadi Biogas
Pemerintah
Permukaan Laut Greenland Turun Saat Emisi Tinggi, Kok Bisa?
Permukaan Laut Greenland Turun Saat Emisi Tinggi, Kok Bisa?
LSM/Figur
BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya
BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya
Pemerintah
Operasi Modifikasi Cuaca Bikin Cuaca Tidak Stabil? BMKG Beri Penjelasan
Operasi Modifikasi Cuaca Bikin Cuaca Tidak Stabil? BMKG Beri Penjelasan
Pemerintah
BRIN Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia, Kelelawar Jadi Sorotan
BRIN Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia, Kelelawar Jadi Sorotan
Pemerintah
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
LSM/Figur
Penyaluran Beasiswa ke IPB Capai Rp 141 Miliar sepanjang 2025, Rektor Jamin Tak Ada Mahasiswa 'Drop Out'
Penyaluran Beasiswa ke IPB Capai Rp 141 Miliar sepanjang 2025, Rektor Jamin Tak Ada Mahasiswa "Drop Out"
Pemerintah
Takut Dituduh Greenwashing, Perusahaan Jadi Enggan Berinvestasi Hijau
Takut Dituduh Greenwashing, Perusahaan Jadi Enggan Berinvestasi Hijau
LSM/Figur
Kandungan Bahan Kimia Abadi PFAS di Tubuh Paus Turun 60 Persen, tapi..
Kandungan Bahan Kimia Abadi PFAS di Tubuh Paus Turun 60 Persen, tapi..
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Jakarta Jadi Provinsi yang Warganya Paling Banyak Ngontrak Rumah
Akses penuh arsip ini tersedia di aplikasi KOMPAS.com atau dengan Membership KOMPAS.com Plus.
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Unduh KOMPAS.com App untuk berita terkini, akurat, dan terpercaya setiap saat