Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Jadi Provinsi yang Warganya Paling Banyak Ngontrak Rumah

Kompas.com, 14 Februari 2024, 14:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Meski menjadi pusat pemerintahan nasional, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi provinsi dengan persentase warga yang paling banyak mengontrak rumah pada 2023.

Menurut publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 22,82 persen warga di DKI Jakarta masih mengontrak rumah.

Itu artinya, sekitar dua dari 10 keluarga di DKI Jakarta masih mengontrak rumah atau bangunan tempat tinggal.

Baca juga: Abah Jajang, Pemilik Rumah Surga di Cianjur Dapat Penghargaan Tokoh Lingkungan

Persentase warga yang masih mengontrak di DKI Jakarta tersebut jauh berada di atas rata-rata nasional yaitu 5,05 persen.

Data tersebut disarikan oleh BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Jumlah sampel Susenas Maret 2023 mencakup 345.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di Indonesia

Dari jumlah sampel tersebut, dapat dihasilkan estimasi hingga tingkat kabupaten atau kota.

Baca juga: Canggih, Sepeda Ini Bisa Listriki Laptop, Smartphone, dan Rumah

Selain DKI Jakarta, ada lima provinsi lain dengan persentase warga yang paling banyak mengontrak rumah pada 2023.

Kelima provinsi tersebut aalah Kepulauan Riau 16,35 persen, Kalimantan Timur 10,41 persen, Sumatera Utara 9,72 persen, Kalimantan Utara 9,63 persen, dan Bali 8,22 persen

Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri di DKI Jakarta juga yang terendah dari semua provinsi di Indonesia.

Baca juga: Penggerak Rendang Goes To Europe, Beroleh Penghargaan Rumah Zakat

Menurut BPS, baru ada 56,7 persen rumah tangga di DKI Jakarta yang memiliki rumah atau bangunan tempat tinggalnya sendiri.

Kepemilikan rumah di DKI Jakarta juga di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 84,79 persen.

Sisanya, 18,99 persen rumah tangga tinggal di rumah bebas sewa dan 1,62 persen tinggal di rumah atau bangunan dinas.

Baca juga: Pemerintah Tekan 127.67 Juta Ton Emisi Gas Rumah Kaca Sepanjang 2023

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Pemerintah
Ledakan AI Paksa Microsoft Tinjau Ulang Target Energi Bersih 2030
Ledakan AI Paksa Microsoft Tinjau Ulang Target Energi Bersih 2030
Pemerintah
Mengenal Hantavirus yang Menginfeksi Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius
Mengenal Hantavirus yang Menginfeksi Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius
LSM/Figur
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
LSM/Figur
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
Pemerintah
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara 'Hilirisasi' Ikan Sapu-Sapu
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara "Hilirisasi" Ikan Sapu-Sapu
Pemerintah
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
LSM/Figur
ITDC Olah 22 Ton Sampah organik Per Hari
ITDC Olah 22 Ton Sampah organik Per Hari
BUMN
Dunia Terancam Kekurangan Beras Akibat Perang Timur Tengah dan El Niño
Dunia Terancam Kekurangan Beras Akibat Perang Timur Tengah dan El Niño
Pemerintah
Ini Alasan Pemprov Jakarta Belum Menindak Penjual Siomai-Bakso dari Daging Ikan Sapu-Sapu
Ini Alasan Pemprov Jakarta Belum Menindak Penjual Siomai-Bakso dari Daging Ikan Sapu-Sapu
Pemerintah
BPS Sebut Angka Pengangguran Turun 0,08 Persen dibanding Tahun Lalu
BPS Sebut Angka Pengangguran Turun 0,08 Persen dibanding Tahun Lalu
Pemerintah
Pendidikan Berkualitas untuk Semua, GNI Perkuat PAUD Inklusi di Kulon Progo
Pendidikan Berkualitas untuk Semua, GNI Perkuat PAUD Inklusi di Kulon Progo
LSM/Figur
Mengandung Logam Berat, Efek Konsumsi Ikan Sapu-Sapu Muncul Jangka Panjang
Mengandung Logam Berat, Efek Konsumsi Ikan Sapu-Sapu Muncul Jangka Panjang
LSM/Figur
IMO Pertahankan Target Net-Zero Sektor Pelayaran Meski Hadapi Penolakan
IMO Pertahankan Target Net-Zero Sektor Pelayaran Meski Hadapi Penolakan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau