Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Jadi Provinsi yang Warganya Paling Banyak Ngontrak Rumah

Kompas.com - 14/02/2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Meski menjadi pusat pemerintahan nasional, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi provinsi dengan persentase warga yang paling banyak mengontrak rumah pada 2023.

Menurut publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 22,82 persen warga di DKI Jakarta masih mengontrak rumah.

Itu artinya, sekitar dua dari 10 keluarga di DKI Jakarta masih mengontrak rumah atau bangunan tempat tinggal.

Baca juga: Abah Jajang, Pemilik Rumah Surga di Cianjur Dapat Penghargaan Tokoh Lingkungan

Persentase warga yang masih mengontrak di DKI Jakarta tersebut jauh berada di atas rata-rata nasional yaitu 5,05 persen.

Data tersebut disarikan oleh BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Jumlah sampel Susenas Maret 2023 mencakup 345.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di Indonesia

Dari jumlah sampel tersebut, dapat dihasilkan estimasi hingga tingkat kabupaten atau kota.

Baca juga: Canggih, Sepeda Ini Bisa Listriki Laptop, Smartphone, dan Rumah

Selain DKI Jakarta, ada lima provinsi lain dengan persentase warga yang paling banyak mengontrak rumah pada 2023.

Kelima provinsi tersebut aalah Kepulauan Riau 16,35 persen, Kalimantan Timur 10,41 persen, Sumatera Utara 9,72 persen, Kalimantan Utara 9,63 persen, dan Bali 8,22 persen

Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri di DKI Jakarta juga yang terendah dari semua provinsi di Indonesia.

Baca juga: Penggerak Rendang Goes To Europe, Beroleh Penghargaan Rumah Zakat

Menurut BPS, baru ada 56,7 persen rumah tangga di DKI Jakarta yang memiliki rumah atau bangunan tempat tinggalnya sendiri.

Kepemilikan rumah di DKI Jakarta juga di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 84,79 persen.

Sisanya, 18,99 persen rumah tangga tinggal di rumah bebas sewa dan 1,62 persen tinggal di rumah atau bangunan dinas.

Baca juga: Pemerintah Tekan 127.67 Juta Ton Emisi Gas Rumah Kaca Sepanjang 2023

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Pemerintah
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Pemerintah
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
LSM/Figur
Cegah Kepunahan, Kemenhut Translokasi Dua Badak Jawa TN Ujung Kulon
Cegah Kepunahan, Kemenhut Translokasi Dua Badak Jawa TN Ujung Kulon
Pemerintah
Nilai Mangrove Capai 885.000 Dollar AS per Hektar, Konversi Jadi Tambak Harus Hati hati
Nilai Mangrove Capai 885.000 Dollar AS per Hektar, Konversi Jadi Tambak Harus Hati hati
LSM/Figur
2016-2024, MIND ID Reklamasi 7.000 Hektar Lahan Bekas Tambang
2016-2024, MIND ID Reklamasi 7.000 Hektar Lahan Bekas Tambang
BUMN
Sekolah di Sumut Didorong Naik Kelas, Tanoto Foundation Bekali Guru dan Kepala Sekolah
Sekolah di Sumut Didorong Naik Kelas, Tanoto Foundation Bekali Guru dan Kepala Sekolah
Swasta
RI Dapat Rp 960 Miliar dari Norwegia untuk Pangkas Emisi hingga Kelola Biodiversitas
RI Dapat Rp 960 Miliar dari Norwegia untuk Pangkas Emisi hingga Kelola Biodiversitas
Pemerintah
Tanoto Foundation Dorong Percepatan SDGs Bidang Pendidikan di Indonesia
Tanoto Foundation Dorong Percepatan SDGs Bidang Pendidikan di Indonesia
LSM/Figur
MIND ID Ungkap 4 Strategi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
MIND ID Ungkap 4 Strategi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
BUMN
Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia
Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia
Pemerintah
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Pemerintah
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
Pemerintah
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Pemerintah
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau