Pemerintah Luncurkan Indeks Desa demi Pemerataan Pembangunan

Sehingga kemudian saat ini lahir Indeks Desa yang telah disempurnakan, sebagai indeks tunggal pengukuran capaian pembangunan desa.

“Dengan revitalisasi ini, kami harapkan tidak ada lagi dualisme dalam pengukuran perkembangan desa,” ujar Dewi.

Wujudkan pemerataan pembangunan

Meski sudah diluncurkan, hasil perhitungan Indeks Desa baru akan digunakan secara resmi pada 2025, karena masih membutuhkan sejumlah penyesuaian termasuk verifikasi data.

Adapun yang digunakan adalah indeks berbasis data dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dalam rentang April/Mei hingga Juni 2024.

Baca juga: Sukses Kelola Sampah, Desa di Banyumas Raup Rp 140 Juta per Bulan

Sementara itu, Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti mengungkapkan, Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal.

“Indeks Desa dapat menjadi acuan utama penyusunan kebijakan pembangunan desa di berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat, daerah, hingga desa,” ujarnya.

Indeks ini, sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045.

”Yang mengamanatkan penyelesaian ketimpangan untuk mencapai salah satu visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang,” papar Teni.

Sebagai informasi, pada 2023 BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22 persen, di atas kemiskinan perkotaan yaitu sebesar 7,29 persen.

Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara barat dan timur Indonesia, tetapi juga ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan.

”Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa. Desa harus mau dan mampu tumbuh dan maju bersama dan selaras dengan kota,” pungkas Teni.