Mencegah Kutukan Rp 271 Triliun

SEJATINYA, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, atau logam menjadi negara kaya dan penduduknya sejahtera.

Sayangnya, fakta menunjukkan mayoritas negara pemilik sumber daya alam berlimpah mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan negara-negara yang kurang kaya sumber daya.

Bukan hanya itu, perebutan sumber sumber daya pada negara-negara kaya sumber daya alam sering diiringi ketegangan politik yang membawa rakyat di negara-negara tersebut pada konflik horizontal.

Paradoks ini telah lama dikenal dengan the resource curse (kutukan sumber daya alam).

Nigeria, Republik Demokrasi Kongo dan Venezuela adalah beberapa contoh kasus paradoks yang menggambarkan teori kutukan sumber daya alam.

Di negara-negara ini, eksploitasi sumber daya alam meninggalkan kerusakan alam yang menjadi beban kepada generasi berikutnya. Seolah, alam “mengutuk” keserakahan manusia di negara ini dengan tidak memberikan kesejahteraan rakyatnya hingga kini.

Paradoks ini relevan dicermati kembali di tengah pemberitaan media mengenai kasus tambah timah yang nilai kerusakan lingkungannya mencapai Rp 271 triliun.

Sebagai acuan terkini, dalam buku “The Devil and Florentino: Specters of Petro-Populism in Venezuela” (A Kappeler, 2024, Cambridge University Press), membahas tentang penggunaan konsep "kutukan sumber daya" yang berdampak pada politik dan ekonomi.

Meski fokus buku ini adalah Venezuela, tetapi relevan untuk dihayati bagaimana dampak korupsi sumber daya alam pada lingkungan dan ekonomi rakyatnya.

Fakta yang terjadi pada Venezuela dalam teori Kappeler menunjukkan bahwa di tengah pemasukan besar dari penjualan minyak tidak semerta-merta menjadi pendorong stabilitas demokrasi dan ekonomi negara.

Kebalikanya, eksploitasi sumber daya tersebut telah memengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Venezuela dengan hasil yang merusak.

Istilah Petro-Populisme diperkenalkan dalam buku ini merujuk pada penyalahguaan pendapatan minyak oleh rezim penguasa untuk membiayai program-program populis yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Karenanya, kebijakan petro-populisme tidak berkorelasi pengentasan kemiskinan, malah justru meninggalkan ketimpangan dan polarisasi sosial, serta dampak negatif pada kualitas hidup rata-rata warga Venezuela.

Kappeler menyoroti kegagalan konversi sumber daya alam yang melimpah menjadi kesejahteraan rakyat akibat dua tradisi destruktif: korupsi uang hasil penjualan sumber daya alam dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahagunaan kapital dan kekuasaan tersebut seringkali dilakukan tanpa tata kelola yang baik dan tanpa motif pemerataan ekonomi.