Perdagangan Karbon Dikebut, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk satuan tugas (satgas) karbon untuk mendorong percepatan upaya-upaya dekarbonisasi di Indonesia, terutama terkait perdagangan karbon.

Kehadiran satgas karbon diharapkan bisa mengurai hambatan utama dalam implementasi kebijakan dekarbonisasi, seperti tantangan pendanaan dan koordinasi antarlembaga.

Ketua Satgas Karbon KSP Ishak Saing mengatakan, pihaknya bertugas mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di berbagai lapisan melalui kampanye tentang perubahan iklim.

Baca juga: Reduksi Emisi Karbon, Djarum Foundation Tanam Trembesi di Tol Cisumdawu

Dia menambahkan, satgas juga akan melibatkan sektor swasta, baik melalui insentif keuangan, kemitraan publik-swasta, maupun regulasi yang mendukung investasi yang berkelanjutan.

"Kolaborasi ini kita bingkai dalam Indonesia Carbon Care Initiatives (ICCI)," jelas Ishak, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (12/5/2024).

Ishak yang juga Tenaga Ahli Utama KSP menguraikan, ICCI merupakan bentuk kolaborasi antara lima sektor utama yakni akademik, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media.

Kolaborasi pentahelix tersebut diharapkan bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak terkait.

Baca juga: Kembangkan Produksi Minim Karbon, SCG Alokasikan Rp 4,6 Triliun

"Manfaatnya termasuk inovasi yang lebih baik melalui gabungan berbagai perspektif, peningkatan akseptabilitas solusi di masyarakat, dan pengurangan risiko karena dukungan lintas sektor," terangnya.

Ishak menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat proses dekarbonisasi di Indonesia.

Percepatan dekarbonisasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, dan salah satu fokus utamanya adalah perdagangan karbon.

Dalam perdagangan karbon, pemerintah mengalokasikan kredit karbon sebagai insentif bagi industri dan sektor lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Baca juga: Emisi Karbon Baterai Nikel Lebih Tinggi daripada LFP

"Mekanisme ini tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan yang signifikan, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi baru lewat perdagangan karbon di pasar internasional," ujar Ishak.

Pada kesempatan itu, Ishak juga menyoroti konsep nilai ekonomi karbon (NEK) yang menjadi bagian penting dari strategi dekarbonisasi Indonesia.

NEK menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai ekonomi dari layanan ekosistem dan pengurangan emisi karbon, serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pasar.

Pengembangan bursa karbon, sambung Ishak, menjadi langkah penting dalam memperluas infrastruktur perdagangan karbon.

Baca juga: Kuartal I-2024 Profitabilitas Tinggi, PGE Aktif dalam Skema Perdagangan Karbon

Pengembangannya yang dimaksud memberikan platform transparan dan efisien bagi pelaku pasar untuk membeli dan menjual kredit karbon.

"Ini bisa mendorong pertumbuhan ekosistem karbon yang dinamis dan berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi inovasi teknologi hijau," ujar Ishak.

Ketua Asosiasi Ahli Karbon Indonesia atau ACEXI Lastyo Lukito menyambut baik pembentukan satgas karbon oleh KSP.

Menurutnya, inisiatif KSP untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam kerangka ICCI menjadi langkah positif untuk membantu akselerasi dekarbonisasi di Indonesia.

"Ini strategi yang tepat untuk mendukung upaya KSP mengakselerasi dekarbonisasi melalui perdagangan karbon dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan komprehensif," ucap Lastyo.

Baca juga: Hadapi Aturan Baru Eropa, Kementerian ESDM Genjot Bahan Bakar Rendah Karbon