DMO Bikin RI Ketergantungan Batu Bara, Susah "Move On" ke Energi Terbarukan

KOMPAS.com - Kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk suplai batu bara ke pembangkiut listrik tenaga uap (PLTU) menjadikan Indonesia susah move on atau beranjak dari energi fosil ke energi terbarukan.

DMO adalah kewajiban yang dibebankan badan usaha untuk menjual batu bara ke dalam negeri dengan batas jumlah dan harga yang dipatok pemerintah.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, DMO menjadikan biaya pembangkitan listrik dari PLTU batu bara tetap terjangkau.

Baca juga: Percepatan EBT dan Pensiun PLTU Akhiri Beban Subsidi Setrum Negara

Hal tersebut menciptakan ketergantungan dan menyulitkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.

Sampai saat ini, pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh PLTU batu bara sekitar 60 sampai 70 persen.

Fabby menuturkan, diperlukan perubahan kebijakan agar dapat mendorong PLN beralih dari batu bara ke energi terbarukan.

Dia menambahkan, kebijakan pemerintah perlu menjembatani implikasi negatif jangka pendek yang muncul ke pemangku kepentingan seperti PLN maupun konsumen listrik.

Baca juga: Teknologi PLTU di Indonesia Mampu Serap Target Co-firing Biomassa

Di satu sisi, peralihan dari PLTU batu bara ke energi terbarukan dalam transisi energi diperlukan secara cepat untuk mencapai tujuan iklim dalam Paris Agreement.

Untuk mempercepat transisi energi, beberapa mekanisme pendanaan telah dikembangkan guna memfasilitasi sumber daya keuangan di Indonesia, termasuk Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Pada November 2023, Pemerintah Indonesia menerbitkan versi pertama dari Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) untuk JETP.

Dokumen tersebut diharapkan dapat merinci bagaimana target pengurangan emisi dan energi terbarukan yang dicanangkan oleh JETP akan diwujudkan melalui investasi dan kebijakan.

Baca juga: PLN: Co-Firing PLTU Manfaatkan Limbah Biomassa

Akan tetapi, studi terbaru IESR bersama Center for Global Sustainability (CGS) Universitas Maryland menemukan, bahwa elemen-elemen penting dalam keberhasilan transisi energi tidak ada dalam versi CIPP JETP saat ini.

Fabby menjelaskan, studi tersebut menganalisis pembangkit listrik dalam jaringan (on grid) dan luar jaringan (off grid) PLN dengan beberapa strategi untuk mengurangi kapasitas PLTU, operasi PLTU yang fleksibel, pemensiunan dini, pembakaran biomassa, substitusi energi terbarukan, pembatalan konstruksi, koneksi jaringan, dan penyimpanan karbon.

Dia menambahkan, studi ini memberikan strategi bottom up coal phase down yaitu mengusulkan strategi prioritas untuk tiap unit PLTU berdasarkan karakteristik PLTU dan kesesuaian peran PLTU untuk kebutuhan listrik di sistem masing-masing

"Rekomendasi strategi ini dapat melengkapi jalur JETP yang sudah ada saat ini," ujar Fabby dalam peluncuran laporan tersebut, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Baterai Makin Murah, PLTS Jadi Lebih Ekonomis daripada PLTU

Direktur CGS Nate Hulman mengungkapkan, penelitian tersebut menawarkan strategi yang ambisius dan transformatif.

"Yang sangat penting untuk memberikan kerangka kerja holistik baru agar strategi transisi selaras dengan target 1,5 derajat celsius dengan mempertimbangkan tujuan nasional," ujar Hulman, dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo menyampaikan, pengurangan emisi di sistem ketenagalistikan PLN perlu lebih digenjot untuk mengimbangi pertumbuhan emisi PLTU batu bara captive dalam waktu dekat.

"Sehingga mitigasi di sistem kelistrikan PLN berkontribusi terhadap 68 persen pengurangan emisi kumulatif hingga tahun 2050," papar Deon.

Baca juga: Menkeu Ungkap RI Segera Pensiunkan PLTU Batu Bara Berkapasitas 660 MW