Pemerintah Turunkan Target Pengukuran Serentak Intervensi Stunting

KOMPAS.com - Pemerintah menurunkan target pengukuran serentak dari semula 100 persen menjadi 90 persen pada akhir Juni dalam upaya intervensi pencegahan stunting.

Berdasarkan dashboard pemantauan gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 21 Juni 2024 ada 9.720.635 atau 55,96 persen bayi di bawah lima tahun (balita) yang diukur.

Selain itu, ada 40,18 persen balita yang bermasalah gizi dan 1,4 persen balita yang sudah diintervensi.

Baca juga: Pengukuran Serentak Intervensi Stunting Baru Capai Separuh dari Target

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah mengejar target minimal 90 persen pengukuran dan intervensi serentak di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, secara daring dan luring di Kantor Kemenko PMK, Jumat (21/6/2024).

"Tentu ini perlu kerja keras bagaimana supaya dalam bulan Juni target yang kita tetapkan bersama ini bisa terpenuhi," ujar Muhadjir dikutip dari situs web Kemenko PMK.

Dia menyampaikan, ada tiga aspek yang perlu diterapkan untuk mencapai kelayakan pengukuran.

Ketiga aspek tersebut adalah alat ukur terstandar yang digunakan, kompetensi kader terlatih, dan jumlah cakupan pengukuran.

Baca juga: Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

Di satu sisi, program pengukuran serentak masih menghadapi sejumlah kendala. Contohnya masih dijumpai pos pelayanan terpadu (posyandu) di daerah yang belum memiliki alat antropometri terstandar dan terkalibrasi, serta masih rendahnya jumlah kader yang terlatih.

Kendala lainnya adalah dukungan stakeholder dan peran masyarakat yang belum optimal, proses penginputan data, serta jaringan dan geografis.

Muhadjir meminta BKKBN, Kemenkes, TNI/Polri hingga tingkat daerah untuk membantu penguatan dalam upaya untuk mempercepat pengukuran serentak di daerah yang masih belum melakukan pengukuran dan intervensi.

Dia mengatakan, dinas BKKBN di daerah dan pihak Babinsa serta Bhabinkamtibmas bisa membantu percepatan intervensi.

"Minggu ini, satu atau dua hari ini saya minta ada data yang pasti posyandu mana yang belum melakukan kegiatan pengukuran dan intervensi di seluruh Indonesia," tutur Muhadjir.

Baca juga: Pengukuran Serentak Intervensi Stunting Baru Capai Separuh dari Target

Dia menambahkan, belum tersedianya alat pengukuran terstandar di beberapa posyandu di daerah juga menjadi kendala dalam percepatan pengukuran dan intervensi.

Menurutnya, kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama dan meminjam dengan posyandu dan puskesmas lain yang telah memiliki alat terstandar.

Muhadjir juga meminta pemerintah daerah bekerja keras mencapai target cakupan pengukuran dan memenuhi tiga aspek penentu kualitas pengukuran.

Termasuk memastikan minimum 90 persen sasaran telah diukur di setiap level, dari provinsi hingga posyandu tingkat desa.

Dia berujar, data pengukuran dan intervensi pencegahan stunting yang didapatkan diharapkan menjadi data yang akurat untuk percepatan pencegahan stunting di Indonesia.

"Saya berharap hasil pengukuran bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran," jelasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Konsolidasi Penting Guna Turunkan Stunting