RUU EBET Tinggal Satu Pasal, Target Diputuskan Tahun Ini

KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) bersama DPR RI tinggal membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau atau Green RUPTL.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pembahasan RUU EBET bersama DPR RI akan dilakukan pekan depan.

Eniya menuturkan, RUPTL hijau menjadi roh dari RUU EBET.

Baca juga: Masukkan Bahan Bakar Fosil, RUU EBET Dinilai Sarat Kepentingan Energi Padat Karbon

"Tinggal satu pasal yakni terkait Green RUPTL. Jadi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga sudah clear," kata Eniya, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (4/7/2024).

Elemen Green RUPTL dalam RUU EBET ini dinilai penting agar pihak swasta bisa masuk ke investasi-investasi EBET.

Dia menyampaikan, RUU EBET akan menggarisbawahi peraturan pemerintah yang akan terbit.

"Setelah undang-undangnya terbit, kami akan membuat peraturan pemerintah untuk energi baru yang mana di dalamnya ada hidrogen, amonia, dan nuklir," kata Eniya.

Baca juga: RUU EBET Terus Dibahas, Nuklir dan Amonia Masuk Energi Baru

Eniya menambahkan, pemerintah juga akan menindaklanjuti RUU EBET yang telah disahkan tersebut dengan membuat peraturan pemerintah tentang berbagai energi.

Contohnya adalah panas bumi, tenaga air, pumped storage, biosolar, dan lain sebagainya, termasuk tenaga angin dan laut.

"Itu kami akselerasi dengan peraturan-peraturan baru. Dan yang paling penting memang RUU EBT ini rohnya di Green RUPTL saja," kata Eniya.

Ia berharap, RUU EBET dapat diputuskan pada tahun ini agar pemerintah bisa segera menindaklanjuti dan mengakselerasi investasi dalam bidang EBET.

Baca juga: Pembahasan Power Wheeling Seperti Siluman, Pemerintah dan DPR Didesak Cermati RUU EBET

Power wheeling

Terkait skema power wheeling atau sewa transmisi dalam RUU EBET, Eniya mengatakan soal harga dan ketentuannya ditentukan oleh Menteri ESDM.

Dia menuturkan, skema power wheeling sebetulnya itu sudah dijelaskan melalui Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Itu sama persis yang kami cantumkan di RUU EBET ini. Hanya penekanan kami ada di kata-kata bahwa untuk khusus energi terbarukan," ucap Eniya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya tidak pernah ragu dan mendorong masuknya skema power wheeling dalam RUU EBET.

Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) membangun pembangkit dan menjual listriknya secara langsung ke masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

Baca juga: Nilai Ekonomi Karbon Diusulkan Masuk RUU EBET