Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK Apresiasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup

Kompas.com, 18 Agustus 2024, 20:06 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com -  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menilai partisipasi publik atau masyarakat di Indonesia merupakan salah satu hal penting dalam upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. 

Hal itu disampaikannya dalam Pemberian Penghargaan Teladan Wanalestari Tingkat Nasional Tahun 2024 yang dipantau daring di Jakarta, Minggu (18/8/2024). 

"Saya menemukan bahwa partisipasi publik di Indonesia menurut saya termasuk yang paling baik, paling nyata, dan paling berarti dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan," kata Menteri LHK Siti.

Baca juga: KLHK: Hutan Tanaman Industri Disiapkan sebagai Pengurang Emisi Karbon

Ia menguraikan beberapa contoh aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat maupun petugas-petugas di lapangan, yang telah memberikan kontribusi besar.

Beberapa di antaranya termasuk Masyarakat Peduli Api, pendamping pekerja untuk Perhutanan Sosial, pekerja ekonomi sirkular, komunitas iklim, kader konservasi, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Siti menyampaikan apresiasi kepada pihak perorangan, kelompok, kader konservasi, aparatur pemerintah, dan berbagai pihak lainnya, yang telah bekerja keras dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

"Peran yang sangat penting dan sangat berarti, menandai dan menjadi penopang berbagai hasil kerja bidang lingkungan dan kehutanan selama 10 tahun ini. Terima kasih," paparnya.

Pengakuan dari Internasional

Ia juga menegaskan, kerja-kerja dan aksi positif berbagai pihak, harus terus dilanjutkan. Bahkan, harus dapat ditingkatkan, khususnya pada pemerintahan baru mendatang. 

Sebab, menurutnya, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia dalam kurun waktu 5-7 tahun terakhir, telah mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai komunitas internasional.

Termasuk dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, integritas karbon, penanganan sampah dan limbah, penegakan hukum, serta konservasi.

Baca juga: KLHK: Nilai Ekonomi Karbon Penting untuk Turunkan Emisi

Apresiasi tersebut dikatakan sebagai hasil dari kerja kolektif berbagai pihak, termasuk partisipasi publik dalam berbagai program pemerintah. 

"Itu semua, berkat kerja kolektif yang kita lakukan secara bersama-sama, melalui agenda-agenda nasional. Seperti program FOLU Net Sink, program Zero Waste Zero Emission, program kerja-kerja konservasi, ekoriparian, pengendalian pencemaran, pemulihan lingkungan, pengendalian karhutla, gambut, mangrove, dan pengembangan dengan pola dan metode baru," tutur dia. 

Ia juga menilai, animo masyarakat terhadap kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan terus mengalami peningkatan. 

"Yang paling penting dari itu semua adalah kerja korektif kita dengan keikutsertaan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat," pungkasnya. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau