KOMPAS.com - Pemerintah memberikan dana insentif fiskal untuk daerah yang sukses melakukan percepatan penurunan stunting di tahun berjalan 2024.
Dana tersebut diberikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (5/9/2024).
Terdapat 20 penerima dana yang mewakili 130 pemerintah daerah (pemda) yang terdiri atas sembilan provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.
Baca juga: Urgensi Perubahan Kebijakan Demi Tekan Angka Stunting di Indonesia
Ke-20 penerima tersebut yakni Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bima, NTB, Kota Depok, Jawa Barat, dan Kota Payakumbuh Sumatera Barat.
Kemudian Kota Dumai, Riau, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, dan Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Selanjutnya, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, serta Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Ma'ruf menuturkan, komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan.
Baca juga: Rajawali Nusindo Pasok Telur dan Daging Ayam untuk Keluarga Risiko Stunting
"Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala," kata Ma'ruf, sebagaimana dilansir Antara.
Ma'ruf juga berharap, pemerintahan baru yang akan datang juga dapat melanjutkan program percepatan penurunan stunting.
"Saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Akan lebih baik lagi jika dapat melampaui pencapaian pada periode sebelumnya," ucapnya.
Baca juga: Punya Peran Strategis, Masjid dan Tokoh Agama Diajak Atasi Stunting
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, pemerintah terus berupaya dalam penurunan stunting secara masif dalam dua tahun terakhir.
Dia menyampaikan, pemerintah juga telah melakukan pemenuhan kebutuhan alat antropometri berstandar ke seluruh posyandu dan alat ultrasonografi atau USG di tingkat puskesmas.
"Serta pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil yang telah dilakukan di seluruh daerah," kata Muhadjir.
Baca juga: Gibran Center Hadir di NTT, Bantu Atasi Masalah Stunting
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya