Menurut Mutya, implementasi power wheeling juga akan menguntungkan PLN karena akan membantu menjaga pasokan listriknya, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali.
Selain itu, PLN juga akan mendapatkan aliran pendapatan tambahan dengan menyewakan fasilitas transmisi kepada perusahaan listrik swasta, melalui biaya wheeling atau wheeling charge.
“Hanya saja, wheeling charge harus ditetapkan secara adil dan transparan untuk menghindari harga yang berlebihan sekaligus menjaga integritas sistem. Hal tersebut penting untuk dapat menarik investor dan juga melindungi PLN sebagai pemilik jaringan transmisi,” papar Mutya.
Meski demikian, menurutnya; penerapan power wheeling masih terhambat perselisihan internal di dalam pemerintah.
Ada kekhawatiran power wheeling akan memperparah kelebihan pasokan listrik dan skema take-or-pay PLN dengan IPP, yang menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi PLN.
“Solusi terhadap permasalahan tersebut seharusnya berupa negosiasi kontrak dengan IPP, efisiensi biaya, dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien yang dikombinasikan dengan formula power wheelingyang tepat,” jelas Mutya.
Di sisi lain, Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Pasalnya, dua negara tetangga, yakni Vietnam dan Malaysia telah menerapkan power wheeling dan merasakan manfaatnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya