Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krisis Air Dunia Bakal Ancam Ketahanan Pangan Global

Kompas.com, 18 Oktober 2024, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Krisis air yang melanda dunia bakal mengancam ketahanan pangan global.

Pasalnya, lebih dari separuh produksi pangan dunia akan terancam gagal panen dalam 25 tahun ke depan karena krisis air yang semakin parah .

Temuan tersebut mengemuka dalam laporan dari terbaru Global Commission on the Economics of Water yang dirilis Rabu (17/10/2024).

Baca juga: Teknologi Baru Ini Diklaim Bisa Ubah Air Limbah Jadi Avtur Berkelanjutan

Saat ini, setengah dari populasi dunia sudah menghadapi kelangkaan air. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat seiring memburuknya krisis iklim.

Di satu sisi, permintaan air bersih akan melampaui pasokan yang ada sebesar 40 persen pada 2030, sebagaimana dilansir The Guardian.

Global Commission on the Economics of Water menyebutkan, pemerintah dan para ahli masih sangat meremehkan jumlah air yang dibutuhkan orang untuk menjalani kehidupan yang layak.

Untuk kebersihan dan kesehatan, setiap orang membutuhkan sekitar 4.000 liter per hari untuk mendapatkan gizi yang cukup dan kehidupan yang bermartabat.

Baca juga: Proyek Pompa Hidram MMSGI di Kolam Pascatambang Jadi Sumber Air Bersih untuk Warga

Sekitar setengah dari curah hujan dunia di daratan berasal dari vegetasi yang sehat di dalam ekosistem.

Sistem tersebut mengalirkan air kembali ke atmosfer dan menghasilkan awan yang kemudian bergerak mengikuti arah angin.

China dan Rusia disebut menjadi penerima manfaat utama dari sistem yang disebut "sungai atmosfer" tersebut.

"Ekonomi China bergantung pada pengelolaan hutan berkelanjutan di Ukraina, Kazakhstan, dan wilayah Baltik," kata Profesor Johan Rockstrom dari Potsdam Institute for Climate Impact Research sekaligus salah satu ketua bersama Global Commission on the Economics of Water.

Baca juga: PBB Peringatkan Siklus Air Dunia Makin Tak Menentu

Sementara itu, India dan Brasil adalah "eksportir" utama, karena daratan mereka mendukung aliran air hijau ke wilayah lain.

"Anda dapat mengajukan kasus yang sama untuk Brasil yang memasok air tawar ke Argentina. Keterkaitan ini hanya menunjukkan bahwa kita harus menempatkan air tawar dalam ekonomi global sebagai barang publik global," tutur Rockstrom.

Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam sekaligus salah satu ketua Global Commission on the Economics of Water menyampaikan, negara-negara harus mulai bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya air sebelum terlambat.

"Kita harus berpikir secara radikal tentang bagaimana kita akan melestarikan sumber daya air bersih, bagaimana kita akan menggunakannya dengan lebih efisien, dan bagaimana kita akan dapat menyediakan akses air bersih bagi setiap orang," ucap Shanmugaratnam.

Baca juga: Metode Ini Diklaim Bisa Atasi Dampak Bahan Kimia Pada Persediaan Air Global

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau