Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Pertama COP29, Negara-negara Sepakati Aturan Bursa Karbon Internasional

Kompas.com - 12/11/2024, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Negara-negara menyepakati aturan baru mengenai bursa karbon internasional pada hari pertama KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, Senin (11/11/2024).

Kesepakatan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memungkinkan negara-negara memperdagangkan sertifikat atau kredit karbon guna memenuhi target iklim mereka.

Presiden COP29 Mukhtar Babayev memuji terobosan tersebut. Akan tetapi, dia menegaskan masih banyak hal yang perlu dilakukan, sebagaimana dilansir AFP.

Baca juga: Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta Diklaim Turunkan 66,49 Ton Emisi Karbon

Aspek penting lainnya dari keseluruhan kerangka kerja mengenai bursa karbon internasional juga masih perlu dinegosiasikan.

Di satu sisi, keputusan tersebut membawa bursa karbon internasional lebih dekat untuk direalisasikan, yang telah lama didukung PBB untuk memperdagangkan kredit karbon berkualitas tinggi.

"Ini sangat penting," kata Erika Lenno dari Pusat Hukum Lingkungan Internasional (CIEL) kepada AFP di Baku.

Kredit karbon diterbitkan atas dasar kegiatan yang mengurangi atau menghindari emisi gas rumah kaca.

Beberapa landasan penerbitan kredit karbon tersebut seperti menanam pohon, melindungi hutan, atau mengganti batu bara yang mencemari dengan alternatif energi bersih.

Baca juga: Pasar Karbon Tingkatkan Aksi Iklim di Negara Kurang Berkembang

Satu sertifikat atau kredit karbon nilainya sama dengan satu ton karbon dioksida.

Sejak Perjanjian Paris diratifikasi pada 2015, PBB telah menyusun sejumlah aturan untuk memungkinkan negara dan bisnis berdagang kredit karbon di pasar yang transparan dan kredibel.

Dengan adanya aturan baru yang disepakati di Baku, kemungkinan bakal ada pengembangan aturan lain, termasuk menghitung berapa banyak kredit yang dapat diterima proyek tertentu.

Setelah berjalan, pasar karbon akan memungkinkan negara-negara, terutama penghasil emisi terbesar, "menebus" emisinya dengan membeli kredit karbom dari negara-negara yang memangkas gas rumah kaca melalui sertifikat yang diterbitkan.

Baca juga: 6 Pembicaraan Kunci dalam COP29, Pembiayaan sampai Bursa Karbon

Negara-negara pembeli kemudian dapat menggunakan kredit karbon tersebut untuk mencapai tujuan iklim yang dijanjikan dalam rencana nasional mereka.

Meski demikian, beberapa pihak masih belum puas atas kesepakatan mengenai aturan baru mengenai bursa karbon internasional tersebut.

Mereka menilai kesepakatan tersebut menyelesaikan aspek-aspek penting dari mekanisme pemberian kredit yang lebih luas, sesuai dalam Pasal 6 Perjanjian Paris.

Sebelumnya, upaya PBB untuk mengatur bursa karbon sempat ditolak dalam COP28 Dubai pada 2023 oleh Uni Eropa dan negara-negara berkembang karena dianggap terlalu longgar.

Baca juga: Kunjungi China, Prabowo Diharap Perkuat Kolaborasi Rendah Karbon

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Pemerintah
IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

Swasta
WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

LSM/Figur
Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Pemerintah
Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Pemerintah
5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

Pemerintah
UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

Pemerintah
Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

LSM/Figur
Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

LSM/Figur
90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

Pemerintah
Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

LSM/Figur
Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Pemerintah
Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Pemerintah
Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau