Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdagangan Karbon Internasional di IDX: Baru 1 dari Energi Terbarukan

Kompas.com - 14/01/2025, 17:33 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Penulis

KOMPAS.com - Indonesia akan memulai perdagangan karbon internasional pada 20 Januari 2025 mendatang lewat Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, mengungkapkan, "Perdagangan karbon memang hanya dimaksudkan untuk mencapai target NDC (National Determined Target)."

NDC merujuk pada target pengurangan emisi karbon yang ditetapkan setiap negara untuk mencegah perubahan iklim.

Perdagangan karbon memungkinkan satu negara menjual kredit karbon untuk mengurangi emisi sekaligus mendapatkan pendanaan.

Dengan demikian, seperti kata Hanif dalam keterangan pers-nya pada Senin (14/1/2024), perdagangan karbon akan "meningkatkan perekonomian melalui mekanisme harga karbon."

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup, semua proyek yang terdaftar di lantai bursa berasal dari sektor energi. 

Menariknya, dari semua proyek energi yang terdaftar, sebagian besar masih berasal dari sektor yang bisa dibilang energi fosil.

Dua proyek merupakan pembangkit listrik bahan bakar gas, dari PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Muara Karang dan PT PLN Indonesia Power Priok Blok 4.

Satu proyek pembangkit bahan bakar gas dari PLTMG Sumbagut 2 Peaker dengan nilai karbon 700.000 ton CO2 ekuivalen masih dalam proses verifikasi.

Dua proyek lain berasal dari proyek konversi pembangkit single cycle ke double cycle, dari PT PLN Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Muara Tawar.

Cuma satu energi terbarukan, dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Gunung Wugul PT PLN Indonesia Power. Kredit-nya pun kecil, total 12.932, 5.000 perdagangan internasional.

Baca juga: Indonesia Mulai Perdagangan Karbon Luar Negeri 20 Januari 2025

Minimnya jumlah karbon terdaftar dari sektor energi terbarukan dan banyak yang dari gas ini memantik perhatian pakar.

Managing Director Energy Shift, Putra Adhiguna, menyayangkan hal tersebut mengingat dunia semakin peka terhadap kredibilitas karbon yang diperdagangkan.

"Akan menjadi perhatian dunia mengapa Indonesia memperdagangkan kredit untuk penggunaan PLTG yang tidak lazim di dunia mengingat gas juga menghasilkan emisi tinggi," katanya.

Banyaknya kredit dari gas dan konversi ke double cycle membuatnya bertanya-tanya, apakah kredit karbon tersebut akan laku.

"Para pembeli kredit itu akan juga berhati-hati dalam memastikan kredibilitas mereka tetap terjaga," ungkapnya pada Kompas.com pada Selasa (14/1/2025).

Namun, ternyata bukan hanya Indonesia yang melakukan hal tersebut. China dan India juga berupaya memonetisasi karbon dari pembangkit listrik gas.

Climate Home News pada Maret 2024 lalu mewartakan, terdapat 10 proyek gas di Asia yang jika ditotal menghasilkan reduksi emisi 19 juta ton karbon dioksida ekuivalen per tahun.

Jonathan Crook dari Carbon Market Watch menyatakan, "Proyek-proyek tersebut sangat tidak pantas."

Salah satu sebabnya adalah karena proyek itu sebenarnya bergantung pada infrastruktur energi fosil.

Putra Adhiguna mengatakan, Indonesia lewat perdagangan karbon internasional di bursa kali ini mungkin baru "testing the water." 

Apakah akan ditanggapi positif oleh pasar dan laku? Let's see....

Baca juga: Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Karbon?

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Swasta
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Swasta
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
LSM/Figur
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Pemerintah
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Pemerintah
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pemerintah
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
LSM/Figur
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Pemerintah
Sungai Jakarta 'Cemar Berat', Limbah Domestik Sumber Utamanya
Sungai Jakarta "Cemar Berat", Limbah Domestik Sumber Utamanya
LSM/Figur
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
Pemerintah
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
LSM/Figur
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
LSM/Figur
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
Pemerintah
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau