Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FWI: Ribuan Hektar Hutan di 3 DAS Rusak, Picu Banjir Bandang

Kompas.com - 11/03/2025, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan, kawasan hutan di tiga daerah aliran sungai (DAS) yakni Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane mengalami kerusakan sekitar 2.300 hektar sepanjang 2017 sampai 2023.

Analisis FWI menunjukkan, sisa hutan di tiga DAS tersebut bahkan tidak sampai 25 persen. Rinciannya adalah Ciliwung 14 persen, Kali Bekasi 4 persen, dan Cisadane 21 persen.

Di satu sisi, Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memandatkan setidaknya 30 persen dari luas DAS merupakan kawasan hutan.

Baca juga: Banjir, Jejak Konsumerisme, dan Pertaubatan Ekologis

Kondisi tersebut membuat hutan yang seharusnya bisa menyimpan air ke dalam tanah menjadi kehilangan fungsi sebagai daerah konservasi.

Pengkampanye Hutan FWI Tsabit Khairul Auni mengatakan, keberadaan hutan dapat menahan air hujan agar tidak langsung dibuang ke sungai.

Dia menambahkan, kerusakan hutan akibat alih fungsi di ketiga DAS membuat sungai meluap sehingga menyebabkan banjir yang merendam sejumlah wilayah di Puncak Bogor, Jakarta, dan Bekasi.

"Dampak buruk dari hilangnya hutan alam adalah berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga meningkatkan risiko run-off (aliran permukaan) dan mempercepat terjadinya banjir," ujar Tsabit dikutip dari siaran pers, Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Banjir Bekasi, Greenpeace Nyatakan Sebabnya adalah Alih Fungsi DAS

Tsabit berujar, konversi lahan yang masif menjadi lahan yang terbangun juga semakin memperparah situasi.

Lahan terbangun baik dalam bentuk vila dan obyek wisata beserta fasilitas pendukung, seperti rest area, permukiman, dan infrastruktur jalan, yang mengakibatkan air hujan sulit masuk ke dalam tanah dan meningkatkan terjadinya banjir.

Juru Kampanye FWI Anggi Putra Prayoga menjelaskan, kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) butuh ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat.

Sayangnya, lanjut Anggi, hutan tidak lagi dilihat sebagai fungsi, tetapi komoditas yang selalu dikalahkan untuk berbagai kepentingan.

Baca juga: Menakar Potensi Bangunan Ramah Lingkungan untuk Cegah Banjir di Jakarta

Dia menambahkan, hutan harus dilihat sebagai fungsinya untuk menunjang sistem penyangga kehidupan, bukan sekadar menegakkan pohon saja untuk dieksploitasi.

Anggi menuturkan, dalam UU Kehutanan, fungsi hutan dibagi ke dalam, yakni lindung, produksi, dan konservasi.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menunjuk sekitar 23.000 hektar hutan di tiga wilayah DAS yakni Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane sebagai kawasan hutan produksi.

"Artinya, kebijakan yang ada justru mendorong pengrusakan hutan bukan perlindungan hutan. Hutan produksi lebih mengedepankan hasil hutan kayu dibanding hasil hutan bukan kayu seperti jasa lingkungan. Kebijakan ini turut mendorong kerusakan hutan di tingkat tapak secara terencana," ucap Anggi.

Baca juga: Banjir Hari Ini, Sampah dari Saringan TB Simatupang Capai 2.000 Ton

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Polarisasi Isu Energi Panas Bumi, Bagaimana Mengatasinya?

Polarisasi Isu Energi Panas Bumi, Bagaimana Mengatasinya?

LSM/Figur
Dua Kasus Penyelundupan Sisik Trenggiling Terungkap di Riau dan Sumut

Dua Kasus Penyelundupan Sisik Trenggiling Terungkap di Riau dan Sumut

Pemerintah
Papua Barat Monetize Insinerator Medis, Target Raup Rp 1,1 Miliar per Tahun

Papua Barat Monetize Insinerator Medis, Target Raup Rp 1,1 Miliar per Tahun

Pemerintah
Trump Ingin Potong Rp 1.600 T Dana Iklim, Bilang Bukan Prioritas

Trump Ingin Potong Rp 1.600 T Dana Iklim, Bilang Bukan Prioritas

Pemerintah
Kemenkeu Gelontorkan Rp 76,3 Triliun per Tahun untuk Perubahan Iklim

Kemenkeu Gelontorkan Rp 76,3 Triliun per Tahun untuk Perubahan Iklim

Pemerintah
Ahli IPB Beberkan Alasan PSN di Pulau Rempang Harus Dievaluasi

Ahli IPB Beberkan Alasan PSN di Pulau Rempang Harus Dievaluasi

Pemerintah
2 Anak Harimau Sumatera lahir di Sanctuary Barumun, Dinamai Nunuk dan Ninik

2 Anak Harimau Sumatera lahir di Sanctuary Barumun, Dinamai Nunuk dan Ninik

Pemerintah
Dukung SDG's, Santika Indonesia Hotels & Resorts Hadirkan “Spirit of Sustainability”

Dukung SDG's, Santika Indonesia Hotels & Resorts Hadirkan “Spirit of Sustainability”

Swasta
IPB Soroti Bias Gender di Sektor Pertanian: Perempuan Tani Masih Terpinggirkan

IPB Soroti Bias Gender di Sektor Pertanian: Perempuan Tani Masih Terpinggirkan

Swasta
Perubahan Iklim, Salju Akan Makin Langka pada Akhir Abad Ini

Perubahan Iklim, Salju Akan Makin Langka pada Akhir Abad Ini

Pemerintah
Kunci Indonesia Bersih dari Sampah: Warga yang Tidak Malas

Kunci Indonesia Bersih dari Sampah: Warga yang Tidak Malas

LSM/Figur
Cara Sustainable Ekstraksi Nikel Ditemukan, Indonesia Perlu Jajaki

Cara Sustainable Ekstraksi Nikel Ditemukan, Indonesia Perlu Jajaki

Pemerintah
BRIN-Denmark Kembangkan Reaktor Nuklir Model Terbaru

BRIN-Denmark Kembangkan Reaktor Nuklir Model Terbaru

Pemerintah
Ancaman Perubahan Iklim Makin Nyata, Picu Banjir hingga Badai Tropis

Ancaman Perubahan Iklim Makin Nyata, Picu Banjir hingga Badai Tropis

Pemerintah
Punya Banyak Manfaat, Kota Harus Utamakan Infrastruktur Hijau

Punya Banyak Manfaat, Kota Harus Utamakan Infrastruktur Hijau

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau