Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman siswa soal pangan lokal, manfaatnya, hingga kelompok jenis pangan.
"Dampak positifnya, berdasarkan hasil pemantauan kami, 70% siswa SD dan SMP memahami keragaman serta manfaat pangan lokal dalam menghadapi perubahan iklim," kata Nursalam.
Baca juga: Iradiasi Pangan Jadi Solusi Tekan Risiko Kontaminasi pada Makanan
"Beberapa sekolah mulai menerapkan B2SA, siswa menyampaikan pelajaran yang mereka temui di sekolah kepada orang tua dan menyebarkan dampak positif di rumah," tambahnya.
SK Bupati untuk kurikulum mulok tersebut sudah terbit. Guru-guru yang mengajar mulok pun akan mendapatkan pengakuan dari sistem Dapodik sekolah.
Seperti Bone, kurikulum mulok tentang pangan lokal untuk ketahanan iklim di Kabupaten TTS juga menargetkan siswa SD kelas 5 dan 6 serta SMP.
"Kami memiliki pola yang sama seperti yang dilakukan di Kabupaten Bone," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTS, Musa S. Benu.
Penyusunan kurikulum mulok dimulai sejak Maret 2024. Prosesnya diawali dengan identifikasi kebutuhan dan konteks, dilanjutkan dengan pengembangan bahan ajar serta penguatan kapasitas.
Tim penyusun, pengembang kurikulum, dan penulis buku bahan ajar dibentuk untuk memastikan kualitas materi.
Setelah pembuatan bahan ajar selesai, uji coba dilakukan di 20 SD dan 10 SMP. Evaluasi juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi.
“Kami telah melakukan launching kurikulum mulok pada Juni 2025. Saat ini, kami masih berproses dalam ketentuan Peraturan Bupati tentang kurikulum mulok," tutur Musa.
Ia menyebut perubahan regulasi sebagai penyebab kebijakan mulok secara serentak pada tahun ajaran 2025/2026 terpaksa diundur.
Awalnya, kurikulum mulok disusun dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 79 Tahun 2014 tentang Mulok Kurikulum 2013.
Namun, perubahan regulasi melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 dan Nomor 13 Tahun 2025 mengharuskan adanya penyesuaian.
Musa berharap, pada semester II tahun ajaran 2025/2026, kurikulum mulok ini sudah bisa diterapkan resmi di 545 SD dan 198 SMP di Kabupaten TTS.
Baca juga: IPB Dorong Terwujudnya Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Hindari Konflik Global
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya